Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dinas PU sosialisasikan pencegahan korupsi
  • Kamis, 14 September 2017 — 17:03
  • 649x views

Dinas PU sosialisasikan pencegahan korupsi

Kegiatan itu mengundang Pejabat Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan, Annisa Ramadhani.
Kepala Dinas PU Papua, Djuli Mambaya foto bersama Pejabat Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan, Annisa Ramadhani - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, menggelar sosialisasi pencegahan korupsi kepada seluruh stafnya. Kegiatan itu mengundang Pejabat Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan, Annisa Ramadhani.

“Kami ingin tahu apa sebenarnya peran KPK, termasuk peran instansi dalam mengelola keuangan negara yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua, Djuli Mambaya  di Jayapura, Kamis (14/9/2017).

Menurut ia, arahan pencegahan korupsi harus dilakukan, apalagi itu menyangkut pelajaran yang benar tentang penggunaan uang negara. Djuli berharap usai mengikuti kegiatan ini, para staf maupun pejabat eselon III dan IV paham tentang upaya pencegahan korupsi, baik dari diri sendiri termasuk dengan rekanan atau pihak ketiga.

Ia menekankan  korupsi tak hanya terpaku pada anggaran, tetapi waktu yang diberikan kepada pihak ketiga, maupun kualitas pekerjaan.  Dinas pekerjaan umum selalu dituntut memberikan produk konstruksi yang berkualitas tinggi, sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam kontrak meski dengan waktu yang sangat mepet.

"Makanya, kami anggap wejangan dari KPK ini sangat perlu, sehingga kita bisa mendapat pelajaran yang benar tentang penggunaan uang negara," kata Djuli menjelaskan.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan satu hal yang penting dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi adalah penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah Papua.

“Itu harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan,” kata Hery.

Ia mengingatkan kepada seluruh unsur pimpinan dan staf pada pemerintah Papua agar profesionalisme dan integritas menjadi syarat utama untuk dapat memenuhi harapan pemerintah dan pamangku kepentingan. “Agar dapat terhindar dari perilaku koruptif,” katanya

loading...

Sebelumnya

Pemerintahan kampung harus mandiri

Selanjutnya

Masyarakat diminta gencar tanam umbi dan sagu 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe