Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ekonomi
  3. PLN ‘blacklist’ kontraktor listrik nakal
  • Jumat, 15 September 2017 — 11:04
  • 271x views

PLN ‘blacklist’ kontraktor listrik nakal

General Manager PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Papua dan Papua Barat, Yohanes Sukrislismono, menegaskan meski anggaran PLN mencapai Rp 2,8 triliun tetapi pihaknya mempunyai kriteria khusus bagi kontraktor dan mekanikal listrik untuk mengikutinya. 
Penyerahan cinderamata oleh DPD AKLI Papua - Jubi/Sindung
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - General Manager PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Papua dan Papua Barat, Yohanes Sukrislismono, menegaskan meski anggaran PLN mencapai Rp 2,8 triliun tetapi pihaknya mempunyai kriteria khusus bagi kontraktor dan mekanikal listrik untuk mengikutinya. 

"Saya hanya undang yang khusus berpakaian pesta saja, yang lain mohon maaf saya tak undang. Kalau di Papua hanya enam yang punya Sertifikat Badan Usaha Direktorat Jendaral Kelistrikan (SBU DJK)," ujarnya, kepada para peserta Musda AKLI VI, disalah satu hotel di Jayapura, Kamis (14/9/2017). 

Sebab tak dipungkiri bahwa dari program Papua Terang yang mewujudkan rasio elektrifikasi dari 54 persen menjadi 94 persen ini membutuhkan bantuan kontraktor kelistrikan yang tak hanya bagus di administrasinya, tetapi juga pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang baik.

"Kami harus punya satu paket itu. Mohon maaf, kami tidak bisa terima disini jika ini tak bisa didapatkan dan kami tegas akan mendata dua tahun blacklist perusahaan dan pribadi di seluruh PLN di Indonesia," ucapnya.

Iapun memaparkan di tahun 2012-2014 lalu hanya ada kurang lebih 45 desa, akan tetapi hingga 2019 mendatang pihaknya akan mentargetkan  600 hingga 700 desa untuk dilakukan penyambungan dan penyaluran listrik ke rumah-rumah penduduk.

"Itu artinya bahwa PLN perlu partner," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Provinsi Papua periode 2013-2017, Jorry Lumingkewas, menyebutkan adanya regulasi pemerintah terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Jorry menuturkan pihaknya terhimpit dengan berbagai regulasi yang baru di bidang ketenagalistrikan berupa undang-udang ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009 dan segala macam aturan-aturan dibawahnya.

“Kami merasa sangat menyedihkan bagi kontraktor listrik di tanah air tidak hanya di Papua. Kita tahu bersama selain aturan PLN sendiri, kami juga terhimpit dengan regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat, terutama ESDM,” ujarnya, dalam sambutan pembukaan Musda VI AKLI Papua.

Hal yang dirasa berat ketika harus memiliki Surat Badan Usaha (SBU), kata Jorry, dimana syarat memiliki surat tersebut kontraktor AKLI harus memiliki perusahaan dengan Perseroan Terbatas (PT). Sdangkan dari 100 anggota AKLI Provinsi Papua hanya 15 persen yang memiliki PT dan sisanya CV. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Gubernur minta AKLI perhatikan OAP 

Selanjutnya

Pembukaan kantor kas titipan BI mendapat apresiasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe