Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Jika ini terjadi pada LE, legislator akan desak paripurna boikot pemerintahan 
  • Minggu, 17 September 2017 — 14:50
  • 1509x views

Jika ini terjadi pada LE, legislator akan desak paripurna boikot pemerintahan 

Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, menyatakan akan mendesak DPR Papua menggelar paripurna memboikot pemerintah di Provinsi Papua, jika ada upaya politik menekan Gubernur Papua, Lukas Enembe, melalui kasus dugaan korupsi dana bantuan beasiswa luar negeri. 
Legislator Papua, Laurenzus Kadepa (kiri), bersalaman dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, usai sidang paripurna di DPR Papua beberapa waktu lalu - Jubi/IST 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, menyatakan akan mendesak DPR Papua menggelar paripurna memboikot pemerintah di Provinsi Papua, jika ada upaya politik menekan Gubernur Papua, Lukas Enembe, melalui kasus dugaan korupsi dana bantuan beasiswa luar negeri. 

Ia tidak menolak penegakan hukum, selama itu tidak ditunggangi kepentingan tertentu. Namun jika ada sesuatu dibalik itu, harus dihentikan karena ini merupakan pembunuhan karakter dan upaya kriminalisasi  atas nama negara terhadap putra Papua.

"Saya minta memulihkan kembali nama baik, harga diri, dan martabat Gubernur Papua, Lukas Enembe, dari semua upaya kriminalisasi dan pembunuhan karakter selaku gubernur Papua," kata Kadepa, via pesan singkatnya, kepada Jubi, Minggu (17/9/2017).

Menurutnya, ia salut dan hormat terhadap institusi Polri jika apa yang mereka lakukan untuk penegakan hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, dan siapa pun sama dihadapan hukum. 

"Tetapi jika masalah Gubernur Papua, Lukas Enembe, ini sengaja diangkat atau di kriminalisasi oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik tertentu, hari ini saya menyatakan sikap siap bergabung bersama seluruh rakyat Papua turun jalan, boikot pemerintahan dan pemilukada 2018," ucapnya. 

Katanya, upaya kriminalisasi, politisasi, dan stigma negatif terhadap pemimpin daerah orang asli Papua harus dilawan.

"Saya sangat siap turun bersama rakyat di jalan. Kita lawan. Lawan kriminalisasi, lawan politisasi, dan lawan semua bentuk stigma," katanya. 

Berbagi kalangan menduga, apa yang dihadapi mantan bupati Puncak Jaya itu kini berkaitan erat dengan pilgub Papua 2018 mendatang.

Pekan lalu beredar informasi pertemuan tertutup antara para pejabat keamanan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di kediaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, di Jakarta Selatan. 

Dikutip dari rmol.co, pertemuan, Selasa (5/9), awalnya bersifat biasa hanya membahas berbagai isu nasional. Tapi ternyata ada agenda lebih jauh dari itu. 

Kepala BIN, Budi Gunawan, disebut minta Lukas menandatangani sebuah kertas berisi 16 poin komitmen. Mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, hingga komitmen ‘mengamankan’ Joko Widodo dan PDI Perjuangan di Pemilu Serentak tahun 2019.

Kabarnya, Lukas Enembe hanya menyatakan keberatan terhadap poin terakhir yaitu ‘mengamankan’ PDIP di Papua pada Pemilu 2019. Apalagi, dirinya adalah Ketua DPD Partai Demokrat di Papua. Namun, akhirnya Lukas bersedia menandatangani kertas yang disodorkan Budi Gunawan.

Selain itu, informasinya, Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua), Irjen Pol Paulus Waterpauw, menyusul di tengah pertemuan.

Setelah kedatangan mereka, Kepala BIN menyampaikan kepada Lukas Enembe, ia berpasangan dengan Paulus Waterpauw pada pilkada Papua 2018, sesuai amanat Presiden Joko Widodo. 

Lukas Enembe mengakui pertemuan di rumah Kepala BIN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu. Namun ia menyatakan pertemuan itu bukan untuk menyandingkan dirinya dengan Paulus Waterpauw pada pilgub Papua 2018. Katanya, pertemuan tersebut semata-mata demi menjaga persatuan dan kesatuan di Papua.

"Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN. Pertemuan itu, membahas banyak hal. Salah satunya mengenai kejadian pasca Pilkada Serentak 2017 di Papua. Ada lima wilayah yang PSU. Sesuai putusan MK harus segera dilantik. Saya minta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," kata Enembe, seperti dikutip dari rmol.co 

Katanya, pertemuan itu juga membahas pelaksanaan otonomi khusus di Papua yang tinggal enam tahun. Ia menyarankan pemerintah pusat menyiapkan grand design

Melihat situasi yang dihadapi Enembe kini, komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, menduga Lukas Enembe dalam tekanan luar biasa 

"Sebagai lembaga penjaga kemanusiaan, Komnas HAM harus selamatkan seorang putra terbaik bangsa Papua ini. Komnas HAM sedang monitor keselamatan jiwa Lukas Enembe karena Komnas HAM menerima isu tidak elok," kata Natalius Pigai, dalam siaran persanya akhir pekan lalu.

Katanya, Komnas HAM sedang melakukan koordinasi dengan lembaga pemantau internasional untuk memonitor secara ketat dugaan dan indikasi gangguan keselamatan jiwa Lukas Enembe sebagai tokoh Papua dan Gubernur Provinsi Papua. (*) 
 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Gubernur Enembe tegaskan pertemuannya dengan petinggi Polri bahas banyak hal, termasuk paska Otsus

Selanjutnya

Deerd Tabuni: Tidak ada salahnya KAPP ingin tiga persen dana Otsus

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe