Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Sengketa pelabuhan Merauke, pemilik tanah ulayat percayakan pengacara
  • Senin, 18 September 2017 — 18:28
  • 1079x views

Sengketa pelabuhan Merauke, pemilik tanah ulayat percayakan pengacara

“Kami mengambil sikap menyerahkan kepada pengacara, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tidak serius menyelesaikan tuntutan ganti rugi tanah pelabuhan senilai Rp 2 triliun,” ujar salah seorang pemilik tanah Pelabuhan Merauke, Hengky Ndiken kepada sejumlah wartawan Senin (18/9/2017).
Kawasan pelabuhan Merauke yang dipersoalkan pemilik ulayat – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Merauke, Jubi- Pemilik tanah ulayat pelabuhan Merauke  telah memberikan kuasa kepada salah seorang pengacara di Jayapura, untuk berkoordinasi bersama pemerintah Provinsi Papua maupun Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), guna mendapatkan rekomendasi penyelesaian tanah pelabuhan ke pemerintah pusat.

“Kami mengambil sikap menyerahkan kepada pengacara, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tidak serius menyelesaikan tuntutan ganti rugi tanah pelabuhan senilai Rp 2 triliun,” ujar salah seorang pemilik tanah Pelabuhan Merauke, Hengky Ndiken kepada sejumlah wartawan Senin (18/9/2017).

Dikatakan, sudah beberapa kali, pengacara tersebut ke Merauke sekaligus melakukan peninjauan lapangan, serta mengambil semua dokumen kepemilikan tanah, termasuk surat-surat yang dikirim masyarakat pemilik ulayat ke Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo beberapa bulan lalu.

Saat ini, lanjut dia, pengacara sedang membangun komunikasi bersama pemrov Papua serta DPRP sekaligus mendapatkan rekomendasi guna diteruskan ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta.

“Memang proses hukum belum dilakukan, karena pengacara masih membangun komunikasi di tingkat provinsi. Jika pada akhirnya tak ada penyelesaian, maka dipastikan jalur hukum ditempuh,” tegasnya.

Selama ini, jelas Hengky, tidak ada keseriusan Pemkab Merauke membangun komunikasi bersama pemerintah pusat untuk penyelesaian. “Terus terang, kami sangat kecewa dengan Bupati Merauke, Frederikus Gebze,” ujarnya.

Yoseph Kanda Mahuze, pemilik ulayat lainnya mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam memperjuangkan apa yang menjadi hak orang Marind.

“Kami sudah terlalu baik memberikan tanah di Pelabuhan Merauke untuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi sampai hari ini, tak ada sepersen uang diberikan sebagai ganti rugi,” tuturnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kapolres Merauke: warga Kampung Sigabel Jaya jaga kebersamaan

Selanjutnya

Warga minta Kapolres Merauke beri kemudahan pengurusan SIM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe