Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. GKI Jayapura ingatkan Pengadilan Militer tegakkan keadilan
  • Senin, 18 September 2017 — 18:42
  • 711x views

GKI Jayapura ingatkan Pengadilan Militer tegakkan keadilan

"GKI di Tanah Papua memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi proses hukum pidana material terhadap terdakwa harus tetap jalan," kata Pdt. Hein C. Mano dalam keterangan persnya di Kantor Klasis Jayapura, Senin (18/9/2017).
Pdt. Anike Mirino, KPKC Klasis Jayapura,  Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Jayapura, Pdt. Hein C. Mano, dan saksi, Pdt. Dani Mitha ketika menggelar konferensi pers di Kantor Klasis GKI Jayapura, Senin (18/9/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Badan Pekerja Klasis Gereja Kristen Injili (GKI) Jayapura mengingatkan hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura, senantiasa menegakkan keadilan ketika menjatuhkan putusan hukum, terhadap terdakwa Serda BAK atau BS dalam kasus terbakarnya kitab suci, 29 September 2017 mendatang.

Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Jayapura, Pdt. Hein C. Mano mengatakan, pihaknya mewakili GKI di Tanah Papua menyatakan tiga poin pernyataan sikap yakni, Pengadilan Militer III-19 Jayapura diharapkan bersikap adil dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dengan berpegang pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Poin lainnya, TNI sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, setiap anggota yang melakukan tindakan indisipliner seperti terdakwa, wajib hukumnya diberi efek jera, supaya di kemudian hari hal serupa tidak terulang kembali, dan rasa percaya rakyat terhadap TNI semakin tinggi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

"GKI di Tanah Papua memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi proses hukum pidana material terhadap terdakwa harus tetap jalan," kata Pdt. Hein C. Mano dalam keterangan persnya di Kantor Klasis Jayapura, Senin (18/9/2017).

Menurutnya, pihak penegak hukum, termasuk institusi TNI dan Polri, jangan besikap membedakan mayoritas dan minoritas. 

"Kalau memang itu atas nama negara dan keadilan, hukum harus ditegakkan. Meski ada pengampunan dari gereja, keadilan harus ditegakkan, hukum harus dijunjung tinggi," ujarnya.

Saksi dalam kasus terbakarnya kitab suci, Pdt. Dani Mitha mengatakan, awalnya ada harapan keadilan akan ditegakkan dalam sidang. Namun setelah masuk penuntutan, ada kejanggalan.

"Pada hari pertama penuntutan, kenapa penuntut diganti dan hakim diganti dengan orang lain. Kami menduga kasus ini sudah di-setting sedemikian rupa, dan kami sangat terluka," ucapnya. 

Menurutnya, siapa pun yang bersalah harus dihukum. Jangan ada mayoritas dan minoritas di hadapan hukum, kalau memang Papua masih ingin ada dalam bingkai NKRI, karena keberadaan gerejalah, sehingga semua masalah di Papua masih dapat diredam. 

"Termasuk situasi ini, agar semua aman. Selama persidangan kami tak mengajak masyarakat, karena kami tidak mau ada polemik dan disebut itu akibat gereja, karena gereja di Papua pernah dicap separatis. Kami minta petinggi militer menegakkan hukum, karena ini negara hukum," ujarnya. (*)

Sebelumnya

Polda Papua tahan Bupati Biak Numfor

Selanjutnya

Calon legislator Otsus desak DPR Papua segera gelar pelantikan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe