Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Dunia
  3. Dubes Myanmar menjawab persoalan Rohingya
  • Senin, 18 September 2017 — 18:55
  • 1041x views

Dubes Myanmar menjawab persoalan Rohingya

masalah Rakhine harus dilihat sebagai masalah politik, bukan agama
Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Ei Ei Khin Aye. CNN Indonesia/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jakarta, Jubi - Save the Children Bangladesh, organisasi perlindungan anak, memperkirakan 600 ribu anak etnis Rohingya di Myanmar akan melarikan diri ke Bangladesh pada akhir tahun ini.

Perkiraan ini didasarkan pada skala krisis kemanusiaan yang dipicu oleh kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Menurut PBB, lebih dari separuh pengungsi Rohingya merupakan anak-anak dan lebih dari 1.100 anak-anak di antaranya tiba di Bangladesh sendirian tanpa orangtua atau keluarga. Sebagaimana dikutip Tempo, PBB menyebut terjadi pembersihan etnis pada minoritas Rohingya.

Hingga saat ini, ketika 1.000 orang dilaporkan tewas akibat konflik itu, pemerintah Myanmar masih bungkam.

Ei Ei Khin Aye, duta besar Myanmar untuk Indonesia, menggantikan duta besar sebelumya, U Aung Htoo.

Dia menjelaskan duduk perkara krisis Rohingya melalui sudut pandang pemerintahan Myanmar.

Berikut perbincangannya dengan Hanna Azarya Samosir & Riva Dessthania Suastha dari CNNIndonesia.com:

Selamat datang di Indonesia. Sebagai Duta Besar Myanmar untuk Indonesia yang baru, bagaimana kesan Anda ketika diberi tugas ini, di tengah situasi genting seperti ini?

Saya sangat optimistis dan saya merasa senang ditugaskan di salah satu negara tetangga Myanmar, juga negara yang memiliki hubungan yang baik dengan Myanmar. Namun, beberapa pekan belakangan merupakan waktu yang sulit bagi kami. Kami ingin mengklarifikasi masalah di negara bagian Rakhine.

Kami melihat banyak laporan, termasuk dari PBB, yang mengatakan bahwa sekitar 1.000 orang di Rakhine tewas hanya dalam waktu tiga pekan. Penjelasan dari pemerintah Myanmar?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang negara saya. Myanmar adalah negara multietnis dan multibudaya di Asia Tenggara. Meski pun negara ini didominasi oleh Buddha, tapi Kristen dan Muslim juga tinggal dengan damai di Myanmar selama berpuluh tahun. Terkadang, ada bentrokan komunal, tapi selalu dapat dikendalikan dan konfliknya tidak terlalu serius. Namun masalah Rakhine harus dilihat sebagai masalah politik, bukan agama karena konflik ini berakar pada keinginan kelompok teroris untuk mendirikan wilayah sendiri. Mereka ingin membuat bagian utara negara bagian Rakhine sebagai wilayah mereka sendiri. Itu adalah alasan utama konflik. Ini tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan.

Kami sudah merangkul masyarakat internasional. Kami juga sudah meminta Kelompok Penasihat yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan. Kami sudah menerima secara resmi laporan dari Kofi Annan pada 24 Agustus, dan sehari kemudian, konflik pecah lagi. Kelompok ini tidak ingin hasil laporan ini diimplementasikan karena yang mereka inginkan bukan inisiatif dari kelompok penasihat itu, tapi mereka ingin wilayah.

Mengenai pertanyaan soal laporan ada 1.000 orang tewas, saya tidak bisa mengonfirmasi itu. Saya menolak laporan itu karena merujuk pada data yang dirilis oleh pemerintah Myanmar, ada 370 orang yang tewas. Mereka yang tewas bukan warga sipil, tapi dari kelompok teroris.

Apa rencana pemerintah untuk menangani kelompok ini?

Saya pikir satu-satunya pilihan bagi pemerintah adalah mengimplementasikan laporan Kelompok Penasihat. Itu adalah satu-satunya jalan untuk membangun kembali perdamaian dan kestabilan. Itu adalah hal yang harus dilakukan pemerintah. Ini tidak akan menyelesaikan masalah dalam waktu cepat, tapi ini adalah visi jangka panjang dan dengan mengimplementasikan ini.

Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya?

Membangun perdamaian dan pembangunan di kawasan. Itu adalah salah satu prioritas dalam laporan Kelompok Penasihat itu. Itu adalah cara yang efektif untuk menuntaskan masalah ini.

ARSA menuntut hak untuk Rohingya. Masyarakat internasional juga meminta Myanmar untuk memberikan hak, termasuk kewarganegaraan untuk Rohingya. Bagaimana tanggapan pemerintah?

Prosesnya sedang berlangsung. Ini bukan hal baru. Kami sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun, ada beberapa masalah yang sangat sensitif dan masih menjadi halangan karena masalahnya ada pada nama Rohingya sendiri.

Pemerintah tidak bisa menerima itu karena kewarganegaraan dan etnis adalah dua konsep yang berbeda. Jika Anda memenuhi persyaratan kewarganegaraan, Anda akan menjadi warga negara. Namun, Anda tidak bisa membuat satu kelompok etnis karena dengan menyebut nama itu, mereka mengklaim diri sendiri sebagai salah satu kelompok etnis, kemudian mereka akan mengklaim wilayah. Masalahnya ada pada elemen ini. Hal ini yang membuat prosesnya sangat sangat lama. (*)

Sumber: CNN Indonesia/ Tempo.co

 

#

Sebelumnya

Dituduh jadi mata-mata, mantan presiden Mesir dipenjara

Selanjutnya

Tetap bermusuhan, Korsel beri bantuan kemanusiaan ke Korut

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe