Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. LPPD Papua masih perlu ditingkatkan
  • Minggu, 16 Oktober 2016 — 17:12
  • 664x views

LPPD Papua masih perlu ditingkatkan

"Dari hasil evaluasi yang dilakukan, LPPD masih perlu ditingkatkan lagi sehingga mampu melakukan peningkatan dalam pelaporan," kata Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah II Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Rincih Rustiana belum lama ini.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen saat berbincang dengan beberapa kepala SKPD - Dok. Jubi
Alexander Loen
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota di Papua menemukan masih perlunya dilakukan perbaikan, pembinaan hingga peningkatan dalam beberapa aspek.

"Dari hasil evaluasi yang dilakukan, LPPD masih perlu ditingkatkan lagi sehingga mampu melakukan peningkatan dalam pelaporan," kata Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah II Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Rincih Rustiana belum lama ini.

Menanggapi itu, Rincih meminta kabupaten/kota di Papua untuk konsisten dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) karena dengan memiliki IKK yang baik, maka penyajian data untuk LPPD juga akan semakin baik.

"Untuk Kota Jayapura, kepala bagian pemerintahan yang pegang kodenya, dimana setiap SKPD melapor langsung kepada kepala. Sehingga ketika kami evaluasi dan kami panggil langsung mereka juga bisa jelaskan. Saya pikir ini menjadi contoh bagi kabupaten lainnya," ucapnya.

Menurutnya, dengan sistem pelaporan berbasis online, tentu sangat memudahkan. Dengan demikian hal ini diharapkan meringankan bagian pemerintahan dalam menvalidasi data.

"Selain itu juga pasti akan mempermudah dalam penentuan IKK, kalau sudah mudah, maka hasilnya pasti akan baik pula," kata Rincih.

Untuk itu, dirinya menyarankan kepada pemerintah provinsi Papua agar bisa membuat waktu penerimaan LPPD dari kabupaten/kota, paling lambat dua minggu sebelum 31 Maret 2017.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengingatkan pemerintah kabupaten kota untuk melaporkan LPPD 2016 tepat waktu, atau paling lambat 31 Maret 2017.

"LPPD harus menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dalam hal ini harus ada koordinasi yang baik antara Sekda, Asisten I dan Kepala Bagian Pemerintahan. Ini harus benar-benar menjadi perhatian," kata Hery.

Ia tekankan, sejauh ini banyak SKPD yang tidak mau memberikan data, hal ini seharusnya menjadi catatan mengingat setiap dokumen harus benar-benar divalidasi guna mendukung LPPD.

"Saat ini kita terlalu susah untuk menyediakan dokumen, tetapi secara teknis saya pikir, kita bisa sedikan data data riil yang harus diakumulasikan sebelum dilaporkan," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dirjen Otda bahas beberapa isu strategis Papua

Selanjutnya

Program Gerbangmas berdampak signifikan di pegunungan Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6282x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5869x views
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 5135x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe