Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov paparkan evaluasi APBD Perubahan ke DPRP
  • Selasa, 19 September 2017 — 18:19
  • 1083x views

Pemprov paparkan evaluasi APBD Perubahan ke DPRP

"Kami akan memaparkan apa yang dievaluasi dan apa yang harus lakukan," kata Hery, di Jayapura, Selasa (19/9/2017).
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen saat berbincang dengan Kabiro Humas dan Protokol Setda Papua, Israil Ilolu - Dok Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua memaparkan hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 dari Kementerian Dalam Negeri ke para wakil rakyat di DPRP. 

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan dari hasil evaluasi tidak ada yang signifikan, dalam artian semuanya normatif.

"Kami akan memaparkan apa yang dievaluasi dan apa yang harus lakukan," kata Hery, di Jayapura, Selasa (19/9/2017).

Ia tekankan, peran APBD bukan hanya berkaitan dengan angka-angka pendapatan dan belanja daerah, tetapi harus bermanfaat bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

"Kebijakan pembangunan tetap dapat dijalankan dan dioptimalkan dengan semangat kekuatan dan sumber daya yang ada, dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perkonomian rakyat dan penyediaan infrastruktur," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan mengatakan dalam penyusunan APBD Perubahan anggaran yang diajukan atau total tidak mesti bertambah, akan tetapi bisa tetap atau bahkan berkurang.

"Ini yang perlu menjadi perhatian, dulu namanya ABT. Namun sudah ada perubahan yakni APBD Perubahan. Dalam perubahan bisa bertambah dan bisa saja berkurang," kata Musa'ad.

Untuk itu, dirinya meminta seluruh jajaran untuk merubah cara pandang, pasalnya selama ini pemikiran APBD Perubahan sama dengan ABT yang sebelumnya. Jadi perubahan ini perlu digaris-bawahi, misalnya suatu kegiatan jika tidak bisa dilaksanakan kenapa harus dipaksakan.

"Contohnya jika ada SKPD sampai bulan ini program kegiatannya belum jelas. Maka kami bisa hentikan atau dialihkan ke SKPD lain yang lebih membutuhkan anggaran," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Yunus Wonda: jika Gubernur LE ditahan, kami aksi bakar batu

Selanjutnya

Pemprov akan tindaklanjuti penahanan Bupati Biak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe