Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ada KPK di Papua, hati-hati kelola uang rakyat
  • Rabu, 20 September 2017 — 14:34
  • 773x views

Ada KPK di Papua, hati-hati kelola uang rakyat

"Jangan sampai ada kepala daerah di Papua yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Kusmanto kepada Jubi, Rabu (20/9/2017).
Ilustrasi kantor KPK - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Victor Mambor

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Kusmanto mengingatkan para kepala daerah di Papua berhati-hati mengelola uang rakyat atau anggaran, karena KPK sudah membuka kantor perwakilan di Papua, yang ditargetkan beroperasi tahun depan.

"Jangan sampai ada kepala daerah di Papua yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Kusmanto kepada Jubi, Rabu (20/9/2017).

Menurutnya, kepala daerah yang ada di Papua, harus dapat menahan diri. Tidak tergiur melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan diri sendiri.

"Apapun alasannya, korupsi tidak dibenarkan dan merugikan rakyat. Sudah banyak kepala daerah di Indonesia yang tertangkap tangan. Ini berarti korupsi di negeri ini masih tinggi," ujarnya.

Ia menduga, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, tak lepas dari pelaksanaan pilkada langsung, yang dinilai menelan biaya dengan nominal cukup besar.

"Saya pikir ini tidak lepas dari sistem pemilukada yang menelan biaya cukup mahal. Ini bisa menjadi salah satu penyebab banyaknya kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi dan tertangkap tangan," katanya. 

Katanya, seorang kepala daerah dimungkinkan menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar rupiah untuk mengikuti pemilukada. Ini tentu tidak sebanding dengan gaji dan tunjangannya sebagai kepala daerah jika terpilih.

"Kalau hanya berharap gaji dan tunjangan sebagai kepala daerah, saya pikir tidak mungkin dapat menutupi biaya yang dikeluarkan selama tahapan pilkada hingga terpilih. Akibatnya, dia akan melakukan berbagai cara bagaimana dana yang sudah ia keluarkan dapat kembali," ujarnya. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, awal pekan ini mengatakan, motif kepala daerah yang tertangkap dalam kasus korupsi, memiliki kesamaan motif. 

"Ada sejumlah hal yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan pemda. Pertama, memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga transparan. Kalau belum e-katalog, sedang kami bantu supaya seluruh Indonesia wajib e-program. Pembengkakan biaya itu tidak terjadi," kata Laode.

Selain itu menurutnya, sistem perizinan juga harus satu atap, untuk mengurangi interaksi yang berpotensi menyebabkan korupsi. (*) 

Sebelumnya

Wonda: Jangan sampai apa yang ditakutkan negara terjadi di Papua

Selanjutnya

Kehadiran 14 dewan Otsus akan melengkapi parlemen Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe