Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pelantikan Kepala Disdukcapil Merauke harus atas persetujuan Mendagri
  • Kamis, 21 September 2017 — 17:11
  • 535x views

Pelantikan Kepala Disdukcapil Merauke harus atas persetujuan Mendagri

Pelantikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Merauke dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dan rekomendasi nama yang disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pelayanan e-KTP di Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Merauke, Jubi - Pelantikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Merauke dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dan rekomendasi nama yang disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Aturannya seperti demikian dan  saya berharap kita semua memahami. Oleh karenanya, mengikuti saja petunjuk dari Mendagri,” ungkap Bupati Merauke, Frederikus Gebze, kepada sejumlah wartawan, Kamis (21/9/2017).

Dikatakan, meskipun pejabat yang akan dilantik dari Kabupaten Merauke, namun kewenangan capil dan kependudukan ada di Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, tidak serta merta seorang bupati melantik pejabat bersangkutan tanpa persetujuan kementerian dimaksud.

“Kalau sudah ada persetujuan serta rekomendasi Mendagri, kepala dinas bersangkutan dilantik tersendiri. Jadi, kapan saja dapat dilakukan, setelah namanya sudah pasti dan jelas,” tegasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Dominikus Yomkondo, membenarkan jika yang  mempunyai kewenangan mengganti dirinya adalah Mendagri. Aturan mengamanatkan seperti demikian.

“Apa yang disampaikan Pak Bupati sudah sangat jelas dan harus dipahami baik semua orang, termasuk pejabat lain. Kapan saja saya siap diganti, asalkan mendapat rekomendasi serta persetujuan Mendagri,” ujarnya.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu, ia sempat dicopot dari jabatan. Akibatnya, enam bulan, pelayanan e-KTP tidak berjalan, karena Kemendagri mencabut server.

“Begitu saya sudah diaktifkan kembali, kini pelayanan e-KTP sudah normal kembali serta server diaktifkan,” tuturnya. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Pantai Lampu Satu diganti nama menjadi Pantai Imbuti

Selanjutnya

Martinus Torip klaim pemekaran 31 DOB dapat restu Gubernur Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe