Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. Kelompok nelayan tantang Susi kaji cantrang
  • Kamis, 21 September 2017 — 18:34
  • 686x views

Kelompok nelayan tantang Susi kaji cantrang

"Kalau memang Menteri Susi yakin kebijakannya benar, semestinya berani menerima tantangan untuk melakukan kajian independen. Karena nelayan menganggap ada yang keliru dalam kebijakan pelarangan cantrang dan alat tangkap itu,"
Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat menerima gelar kehormatan dari masyarakat tatar Sunda "Wadonna Pinunjul", Juli lalu.CNN Indonesia/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jakarta, Jubi - Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera melakukan kajian independen dan ilmiah terkait penggunaan alat tangkap cantrang, sekaligus merespon kajian versi ANNI.

Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Riyono menyebut, Menteri KKP Susi Pudjiastuti hingga saat ini belum merespon laporan akademis soal cantrang versi pihaknya. Laporan itu telah disampaikan ANNI kepada Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Selasa (11/7).

Di sisi lain, Susi disebut belum melakukan kajian akademik sendiri untuk memastikan risiko penggunaan cantrang.

"Kalau memang Menteri Susi yakin kebijakannya benar, semestinya berani menerima tantangan untuk melakukan kajian independen. Karena nelayan menganggap ada yang keliru dalam kebijakan pelarangan cantrang dan alat tangkap itu," ucap Riyono.

Padahal kata dia, kesepakatan antara nelayan dengan pihak KSP, saat terjadi Aksi Damai Nelayan, 11 Juli lalu, menyebutkan bahwa kedua pihak berhak melakukan kajian cantrang secara independen maksimal hingga bulan Desember 2017.

"Meskipun kajian terkait cantrang itu diserahkan kepada KKP oleh pihak Istana, namun hingga hari ini belum ada tanda-tanda KKP bergerak," keluhnya.

Kesepakatan antara ANNI dengan KSP diantaranya, pertama, kebijakan pelarangan cantrang ditunda hingga bulan Desember 2017.

Pemerintah juga disebuat akan mengkaji kebenaran efek merusak lingkungan cantrang. Jika hasil kajian menunjukkan cantrang tidak merusak lingkungan, maka pemerintah akan mencabut kebijakan tersebut.

Namun, Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) menyebut bahwa poin pertama kesepakatan itu bukan berarti bahwa cantrang dilarang beroperasi mulai akhir Desember 2017. Menurut Riyono, batas akhir penggunaan cantrang terjadi ketika sudah ada kajian ilmiah.

"Akhir Desember itu harusnya bukan batas akhir penggunaan cantrang, akan tetapi batas akhir pelaksanaan kajian cantrang secara independen yang melibatkan nelayan, akademisi dan stakeholder terkait", klaimnya.

Baginya, aturan pelarangan Cantrang adalah kebijakan yang cacat prosedur dan substansi.

Terpisah, Susi Pudjiastuti, seperti dikutip dari Antara, memastikan tidak akan memperpanjangan izin penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang. Ia meminta nelayan mempergunakan sisa waktu sebaik-baiknya untuk masa adaptasi.

"Tidak ada perpanjangan lagi, masa transisi (dari cantrang ke alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, red.) sampai 31 Desember 2017," kata Susi.

Pemerintah pun tak cuma melarang. Pihaknya telah menyerahkan bantuan paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross ton sebanyak 30 persen atau 2.000 paket dari total 7.255 nelayan.

Alat penangkapan ikan ramah lingkungan itu berupa jaring insang permukaan, jaring insang dasar, dan bubu lipat rajungan tipe kubah.(*)

Sumber: CNN Indonesia/Antara


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

loading...

#

Sebelumnya

Kejurnas Grasstrack Wamena diramaikan 108 pembalap

Selanjutnya

Kontingen Pesparawi Jayawijaya gelar syukuran

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe