Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Kemitraan pemerintah-OMS untuk pengembangan Pasifik
  • Jumat, 22 September 2017 — 08:43
  • 543x views

Kemitraan pemerintah-OMS untuk pengembangan Pasifik

OMS juga mengungkapkan keprihatinan atas kurangnya kemajuan pada agenda dekolonisasi yang belum selesai di wilayah West Papua, khususnya memburuknya kondisi kesehatan yang dihadapi oleh orang asli Papua dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Ketua PIANGO, Sarah Thomas-Nededog dan Sekretaris Jenderal Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik, Dame Meg Taylor - PINA
PINA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Apia, Jubi – Lebih dari empat puluh pemimpin masyarakat sipil dari Samoa, Niue, Kepulauan Cook, Tonga, Fiji, Vanuatu, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Guam dan Nauru berkumpul di Apia pada tanggal 31 Agustus - 1 September lalu, untuk sebuah Konferensi Masyarakat Sipil Pra PIF yang diselenggarakan oleh Pacific Islands Associations of Non-Government Organisation (Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah di Kepulauan Pasifik; PIANGO).

Konferensi untuk membahas permasalahan nasional dan regional menjelang pertemuan Forum Pemimpin Kepulauan Pasifik (PIF) ke-48. Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua PIANGO, Sarah Thomas-Nededog dan secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik, Dame Meg Taylor.

Mengambil topik diskusi tematik “Memikirkan Kembali dan Membentuk Kembali Pasifik yang Kita Inginkan - Negara-Negara Pulau Besar di Pasifik Biru”, pemimpin masyarakat sipil Pasifik membahas agenda Pembangunan Global dalam Konteks Geopolitik, menjaga Pasifik dan Keadilan Iklim, tata kelola dan kepemimpinan Pasifik, penentuan nasib sendiri dan dekolonisasi, dialog pemimpin organisasi masyarakat sipil-OMS dan Regionalisme Pasifik.

OMS Pasifik meminta kemitraan lebih kuat dan bermakna antara pemerintah dan sektor masyarakat sipil di kawasan ini berdasarkan kepercayaan. Untuk itu, kelompok OMS meminta dilakukannya evaluasi terhadap Strategi Keterlibatan OMS oleh Sekretariat PIF untuk menilai keefektifannya dalam melibatkan masyarakat sipil dari berbagai spektrum yang ada di wilayah ini dan untuk memastikan adanya sumber daya berkesinambungan untuk mendukung keterlibatan masyarakat sipil di sektor mereka masing-masing dan para pembuat kebijakan.

Pada pertemuan meja bundar tersebut, masyarakat sipil mengakui usaha dan perkerjaan yang telah dilakukan sejauh ini dalam 2030 Agenda for Sustainable Development (Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030) namun mendesak para pemimpin Pasifik untuk menguatkan keterlibatan OMS dan memastikan keterlibatan mereka dalam upaya melokalisir Agenda ditingkat negara untuk meningkatkan kepemilikan atau Agenda ditingkat masyarakat.

OMS juga mendesak para pemimpin Pasifik untuk mempertimbangkan kembali gagasan dan paradigma pembangunan dalam pembahasan isu-isu Keamanan Pasifik and Keadilan Iklim dan cara Pasifik dalam mengelola sumber daya alam dan kesejahteraan yang telah diabaikan untuk mengutamakan pendekatan neoliberal terhadap pembangunan.

Untuk mengatasi perubahan iklim, masyarakat sipil menekankan pentingnya menjaga bahan bakar fosil dibawah tanah. OMS mendesak para pemimpin untuk terus meminta moratorium dalam pembukaan tambang batu bara baru sesuai dengan Deklarasi Suva 2015, dimulai dengan negara-negara tetangga Pasifik kita.

Sebagai tambahan, OMS Pasifik menyadari bahwa dampak iklim telah mulai terjadi dan beberapa kerugian dan kerusakan tidak akan dapat dielakkan. Di OMS (Conference of Parties) 'Pasifik', OMS mendesak para pemimpin untuk mendukung kebijakan yang akan memberikan pendanaan kepada negara-negara dan masyarakat rentan yang berada di garis depan dampak (perubahan iklim). OMS juga mendukung pembentukan Asuransi Fasilitas Perubahan Iklim Kepulauan Pasifik seperti yang diusulkan oleh Tuvalu.

Pada pertemuan tersebut, OMS juga mendiskusikan dan menegaskan kembali kebutuhan NCD (non-communicable disease; penyakit tidak menular) untuk tetap menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

OMS menjunjung tinggi pentingnya perempuan, anak-anak perempuan dan kaum muda yang menyadari sepenuhnya hak seksual dan kesehatan reproduksi mereka untuk meningkatkan produktivitas dan, oleh karena itu, meminta pemimpin pemerintah untuk memungkinkan ruang bag pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk semua untuk memastikan pembangunan yang adil dalam jangka panjang.

OMS meminta para pemimpin untuk memastikan bahwa penerapan Kerangka Pasifik tentang Hak Penyandang Cacat di Pohnpei, FSM tahun lalu disesuaikan dengan implementasi yang konsisten dan sumber daya yang selaras sehingga visinya untuk masyarakat yang inklusif, bebas dari pembatasan, dan berbasis hak asasi untuk laki-laki, perempuan dan anak-anak yang cacat, yang merangkul keragaman semua orang Pasifik.

Isu West Papua

OMS juga mengungkapkan keprihatinan atas kurangnya kemajuan pada agenda dekolonisasi yang belum selesai di wilayah ini, khususnya;

• Memburuknya kondisi kesehatan yang dihadapi oleh orang asli Papua dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di West Papua. Sambil mengakui upaya para Pemimpin Forum menyangkut masalah tersebut mereka meminta agar perwakilan OMS dimasukkan dalam misi pengamat Sekretariat PIF untuk Pemilu di Indonesia pada tahun 2019.

• Ancaman serangan rudal yang terus berlanjut yang dihadapi masyarakat Guam dan dampak menggelisahkan akibat ketegangan yang terus berlanjut antara AS dan Korea Utara.

• Tantangan yang dihadapi oleh Kanaks untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam referendum kemerdekaan Kaledonia Baru 2018.

Selain itu perjuangan penentuan nasib lainnya yang sedang berlangsung seperti Maohi Nui terus menghalangi upaya regional Pasifik untuk perdamaian dan keamanan dan oleh karena itu, OMS akan terus mendukung dan bekerja dalam solidaritas di komunitas ini untuk mewujudkan kewibawaan dan keadilan sepenuhnya.

Jika Sekretariat PIF diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk mengamati pemilihan 2019, OMS Pasifik meminta Pemimpin untuk memasukkan perwakilan masyarakat sipil ke dalam misi Pemantau Pemilu.

Sebagai penutup, pertemuan itu juga membahas dan menegaskan kembali bahwa Pemimpin Pasifik Biru yang membuat visi generasi masa depan Pasifik yang sesuai dengan definisi kesejahteraan kita.(Elisabeth C. Giay)

loading...

Sebelumnya

Garry Juffa: Bagaimana anak-anak perempuan PNG setelah 42 tahun merdeka?

Selanjutnya

Pelestarian budaya dan tradisi iTaukei

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe