Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. Aparat Kampung tak boleh salah alokasikan dana desa
  • Jumat, 22 September 2017 — 16:08
  • 500x views

Aparat Kampung tak boleh salah alokasikan dana desa

“Kalau aparatur kampung salah dan tidak pergunakan dana yang diberikan pemerintah dengan baik, maka Komisi Pemeberatansan Korupsi  (KPK) akan memeriksa,”
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru ketika memberikan sambutan di hadapan kepala kampung di Kota Jayapura - Jubi/ Hengky Yeimo
Hengky Yeimo
yeimohengky@gmail.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru meminta aparat kampung tak salah dalam mengalokasikan dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Rustan juga meminta agar aparat kampung aktif mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan dana kampung dan perencanaan pengelolaan barang jasa, yang digelar oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau aparatur kampung salah dan tidak pergunakan dana yang diberikan pemerintah dengan baik, maka Komisi Pemeberatansan Korupsi  (KPK) akan memeriksa,” kata Rustan, ketika menghadiri sosialisasi yang digelar oleh Unit Layanan  dan Pengadaan Barang dan Jasa, Jumat (22/9/2017)

Rustan juga mengingatkan agar Aparatur Kampung disiplin, peringatan yang ia sampaikan itu terkait upaya inspeksi mendadak (Sidak) untuk menilai aparat kampung yang kurang disiplin. “Karena kurangnya disiplin bisa membuat aparat malas  kerja, malas susun program strategis untuk masyarakat,” kata Rustan menambahkan.

Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Jayapura, Mathias Man, mengaku terus menggelar sosialisasi pengelolaan barang dan jasa kepada kepala kampung yang ada di Kota Jayapura.

“Tujuan sosialisasi ini mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, tentang peraturan pengadaan barang dan jasa pada kampung-kampung di lingkungan Pemkot Jayapura,” kata Mathias.

Ia menjelaskan, penggunaan dana kampung sesuai dengan peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa. Selain itu juga pedoman Kepala LKPP RI nomor 13 tahun 2013 tentang yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jada di desa.

“Sedangkan Peraturan Wali Kota Jayapura nomor 9 tahun 2017 juga mengatur itu,” kata Mathias menjelaskan.

Ia berharap sosialisasi pengelolaan barang dan jasa di kampung dapat membangun kesepahaman antara aparat kepala kampung, TPK dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam mengelola dana kampung.

Menurut dia, saat ini sudah ada 14 kampung yang mendapat kucuran dana alokasi kampung oleh Pemkot Jayapura. Mathias berharap sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang benar dan baik agar pengelola dana kampung tak terlibat dalam kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang sedang marak terjadi di Indonesia.(*)

 

 

loading...

Sebelumnya

Umat baptis rayakan HUT pekabaran Injil ke 61

Selanjutnya

Moda transportasi massal ini segera beroperasi di Kota Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe