Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Pemkab Yahukimo diminta terbitkan Perda penyakit sosial
  • Sabtu, 23 September 2017 — 17:30
  • 1798x views

Pemkab Yahukimo diminta terbitkan Perda penyakit sosial

Dorongan itu muncul dari Forum Pembela Rakyat (FOPERA) Kabupaten Yahukimo saat menggelar aksi damai terkait persoalan sosial di daerah setempat.
Aktivis Forum Pembela Rakyat saat Demo Bersama di Dekai, Jum’at (22/9/2017)-Jubi/Piter Lokon
Piter Lokon
[email protected]tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Yahukimo, Jubi- Pemerintah Kabupaten Yahukimo diminta keluarkan Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang penyakit sosial. Dorongan itu muncul dari Forum Pembela Rakyat (FOPERA) Kabupaten Yahukimo saat menggelar aksi damai terkait persoalan sosial di daerah setempat.

“Kami masyarakat Yahukimo dengan tegas minta pemerintah agar segera membuat  peraturan daerah terkait dengan persoalan sosial,” kata Gresgi M. Giban, aktivis FOPERA, saat menggelar aksi damai peduli sosial, Jum’at (22/9/2017)

Giban menyebutkan keberadaan Perda itu sangat penting untuk mengatur hubungan sosial dan mengendalikan prilaku menyimpang yang selama ini menimbulkan penyakit dan angka kematian tinggi.

“Orang meninggal banyak akibat dampak dari penyakit sosial, pemerintah dan DPR harus bertangungjawab membuat aturan mengikat,” kata Giban menambahkan.

Catatan FOPERA menunjukan maraknya Miras, Narkoba, Seks Bebas, Togel, menimbulkan efek penyebaran HIV/AIDS dan angka kematian tinggi. Bahkan data Dinas Kesehatan  provinsi Papua menunjukan angka kematian paling tinggi berada di Kabupaten Yahukimo, selain itu terdapat 300 orang lebih yang sudah terinveksi penyakit HIV/AIDS.

“Perda itu sebagai jawaban atas persoalan yang ada. Jika tidak, masyarakat  akan habis dan punah di atas negeri sendiri,” kata Giban menegaskan.

Kepala Bidang Trantib, Satpol PP Kabupaten Yahukimo, Matias Heluka menyatakan dukungan usulan Perda itu. “Supaya bisa ada solusi, kami di Satpol PP siap menertibkan aturan sebagai bidang yang melekat dengan pemerintah,” kata Matias.

Meurut dia, usulan Perda menjadi landasan hukum  Satpol untuk menindak pelanggaran sosial. “Kami lagi tunggu perintah operasi bersama Kepolisian, TNI dan Satgas Yahukimo Bangkit dan Kami tunggu Peraturan pemerintah Daerah.” katanya (*)

loading...

Sebelumnya

FOPERA gelar aksi keprihatinan sosial Kabupaten Yahukimo

Selanjutnya

Delapan negara Pasifik dukung West Papua, KNPB gelar syukuran

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32871x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8918x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6425x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5707x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5579x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe