Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Nicholaus : Diklatpim bukan formalitas birokrasi
  • Minggu, 24 September 2017 — 16:02
  • 832x views

Nicholaus : Diklatpim bukan formalitas birokrasi

Upaya untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap disiplin harus diberi bekal dan pengalaman, sehingga siap melayani saat ditugaskan di mana pun.
Ilustrasi peserta diklatpim - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicholaus Wenda, menyatakan Pendidikan dan Latihan (Diklatpim) bukan formalitas birokrasi, tapi suatu didikan mempersiapkan aparatur yang punya disiplin dalam bekerja.

“Diklatpim bukan formalitas, kalau orang punya persepsi seperti itu salah besar. Mengingat ini sangat penting untuk menunjang kinerja pemerintahan,”  kata Nicholaus, di Jayapura belum lama ini.

Upaya untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap disiplin harus diberi bekal dan pengalaman, sehingga siap melayani saat ditugaskan di mana pun.  “Jadi bukan hanya sebagai rutinitas, setiap pegawai harus menerima pengalaman, pengetahuan bagaimana cara mendisiplinkan diri dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri," kata Nicholaus, menjelaskan.

Nicholaus juga menambahkan diklat untuk membekali pengetahuan aparatur pemerintaha sehingga bisa melaksanakan tugas dengan trampil dan prilakunya bertambah baik.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan untuk wujudkan visi dan misi pemerintah Papua, dirinya telah berjuang mengembalikan birokasi menjadi satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.

“Dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, kami terus melakukan restrukturisasi, fungsionalisasi dan revalisasi kelembagaan,” kata Hery.

Menurut dia, mengikuti diklat bukan sekedar hanya merubah status, namun akan dinilai dari aspek akademis, maupun sikap, perilaku dan disiplin. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Papua seleksi peserta magang ke Jepang

Selanjutnya

Dinas tanaman pangan diminta tingkatkan produksi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32871x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8918x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6425x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5706x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5579x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe