Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPRD sosialisasikan perda tentang hutan
  • Senin, 25 September 2017 — 09:30
  • 723x views

DPRD sosialisasikan perda tentang hutan

Peraturan Daerah (Perda ) Nomor 11 Tahun 2015 tentang pemanfaatan hasil hutan pada hutan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura disosialisasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, kepala kampung, kepala kelurahan, pemuda, dan perempuan.
Peserta sosialisasi Perda No 11 tahun 2015 di gedung Tabita Sentani, Senin (25/9/2017) – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Sentani, Jubi - Peraturan Daerah (Perda ) Nomor 11 Tahun 2015 tentang pemanfaatan hasil hutan pada hutan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura disosialisasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, kepala kampung, kepala kelurahan, pemuda, dan perempuan.

Ketua DPR kabupaten Jayapura melalui Wakil Ketua II, Kornelis Yanuaring, sebelum membuka kegiatan sosialisasi ini mengatakan Perda yang disosialisasikan ini adalah milik masyarakat umum di Kabupaten Jayapura dan secara khusus masyarakat adat.

Dikatakan, Perda ini sudah lama dibuat tetapi baru disosialisasikan sekarang. Perda No 11 tahun 2015 merupakan Perda yang dilakukan atas inisiatif Dewan. Informasi tentang perda ini mungkin belum sampai di setiap kampung sejak ditetapkan, oleh sebab itu Dewan merasa perlu untuk melakukan sosialisasi.

"Ada sejumlah aturan yang saling bersinergi. Perda yang hari ini kita sosialisasikan, lalu ada juga UU No 6 tentang Desa, tetapi juga ada Perda kita tentang kampung adat. Oleh sebab itu, aturan-aturan yang telah ditetapkan ini harus diketahui oleh kita semua secara khusus kepada masyarakat adat di setiap kampung-kampung karena aturan ini sesungguhnya diperuntukkan kepada mereka sebagai dasar dalam melaksanakan semua aktivitas di setiap kampung," jelas Kornelis Yanuaring, saat ditemui Jubi, di Gedung Tabita, Sentani, Senin (25/9/2017). 

Dijelaskan, dalam Perda yang disosialisasikan ini ada sejumlah ketentuan yang arus diikuti dan dijalankan. Tentu tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang juga harus dilaksanakan menurut Perda ini.

"Perda no 11 tahun 2015 terdiri dari delapan bab dimana bab satu tentang umum, bab dua tentang masyarakat hukum adat, bab tiga tentang pemanfaatan hutan pada hutan masyarakat hukum adat, bab empat perizinan hasil hutan di wilayah masyarakat hukum adat, serta masih ada lagi bab yang mengatur soal teknis pelaksanaan di lapangan baik hak dan kewajiban yang harus diikuti secara baik. Perda ini harus didukung dengan peraturan bupati Jayapura," ujarnya.

Kepala Kampung Yobeh, Sostinus Sokoy, mengatakan Perda yang disosialisasikan ini seharusnya dilaksanakan dengan baik dan paling penting adalah turun dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat adat.

 Ketika berbicara hutan di Papua berarti berkaitan dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masing-masing orang maupun suku. Oleh sebab itu, Perda ini harus benar-benar sampai di tengah masrakat agar mereka juga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan berdasar kepemilikan hak ulayat tetapi juga aturan yang mengatur tentang hutan," ungkapnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Masyarakat diminta tetap tenang ikuti proses pilkada 

Selanjutnya

DPRD: Bawaslu jangan ikut campur urusan pemda 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe