Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPRD: Bawaslu jangan ikut campur urusan pemda 
  • Senin, 25 September 2017 — 11:36
  • 598x views

DPRD: Bawaslu jangan ikut campur urusan pemda 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura minta Bawaslu tidak ikut campur urusan pemerintahan daerah. DPR juga menyangsikan rekomendasi Bawaslu RI yang isinya memerintahkan KPU membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura karena terbukti melanggar pasal 71 ayat (2) undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Bupati Jayapura, Mathius Awotauw, didampingi istri Magdalena Luturmas Awoitauw, saat memberikan hak suaranya di TPS pada pilkada lalu - Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Sentani, Jubi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura minta Bawaslu tidak ikut campur urusan pemerintahan daerah. DPR juga menyangsikan rekomendasi Bawaslu RI yang isinya memerintahkan KPU membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura karena terbukti melanggar pasal 71 ayat (2) undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring, mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu RI sama sekali tidak ada korelasinya dengan sistem pemerintahan di Kabupaten Jayapura. 

Menurutnya, untuk mengeluarkan sebuah rekomendasi seharusnya Bawaslu turun ke lapangan dan membuat kajian, apakah benar hal yang disangkakan ini sudah memenuhi unsur pelanggaran atau belum, demikian juga dengan bukti yang diajukan.

"Bawaslu RI dalam mengeluarkan rekomendasi harusnya cek dulu ke daerah, apakah ada masalah atau tidak. Lagian juga ini urusan pemerintahan kenapa dibawah ke ranah pilkada?.  Pergantian pejabat eselon II di lingkup pemerintahan itu sudah biasa dan juga telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Termasuk ada hal-hal yang sifatnya urgen yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Ketika ada pejabat yang melakukan pelanggaran dalam kewenangan jabatannya apakah kita harus menunggu SK sampai enam bulan?. Contohnya, Wali Kota Cilegon," kata Yanuaring, di gedung Tabita Sentani, usai membuka sosialisasi Perda No 11 Tahun 2015, Senin (25/9/2017).

Dijelaksan, pergantian yang dilakukan pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati Jayapura, terhadap bawahannya sudah mendapat rekomendasi legislatif. Bahkan DPR sudah turun lapangan untuk menggali informasi terkait pejabat yang salah dalam melaksanakan kewenangan jabatannya.

"Enam fraksi di DPR kabupaten Jayapura telah sepakat dan merekomendasikan pergantian yang dilakukan terhadap pejabat yang melanggar aturan. Ini persoalan internal yang masih diselesaikan kepala daerah. Dalam proses pilkada, saat ini sudah sampai di MK. Saya percaya masyarakat kabupaten dalam dua kali pilkada yang dilakukan disini sudah banyak mengetahui apa dan bagaimana prosesnya karena masyarakat sudah sangat cerdas. Buktinya, pilkada dua kali berjalan aman tanpa ada gangguan yang berarti. Kita ikuti saja prosesnya nanti di MK," ujarnya.

Bupati Jayapura, Mathius Awotauw, melalui pesan singkatnya kepada Jubi minta agar masyarakat tetap tenang dan mengikuti proses yang sedang berlangsung di MK.

"Komisi ASN juga sudah kami beritahukan hal ini dan tidak ada masalah dengan pergantian yang dilakukan. Sementara kita ikuti dulu proses dan keputusan di MK. Oleh sebab itu masyarakat di kabupaten Jayapura harus tenang dan mengikuti semua proses hingga selesai," harapnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

DPRD sosialisasikan perda tentang hutan

Selanjutnya

BNN gelar sosialisasi anti penyalahgunaan narkoba

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe