Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Dunia
  3. Pengadilan Rakyat mendakwa Mynmar lakukan Genosida
  • Senin, 25 September 2017 — 17:21
  • 449x views

Pengadilan Rakyat mendakwa Mynmar lakukan Genosida

Rezim Myanmar terindikasikan dan ditemukan bukti bahwa mereka melakukan genosida, kejahatan perang, serta kejahatan melawan kemanusiaan.
Ilustrasi pengamanan pengungsi Rohingya di Bangladesh.Reuters/Jubi
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Kuala Lumpur, Jubi - Pengadilan Rakyat Internasional dalam sidangnya di Kuala Lumpur menyimpulkan bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya.

Ketujuh hakim pengadilan menyatakan hal tersebut dalam sebuah pengumuman yang disampaikan kepada media usai melakukan pertemuan tertutup. Menurut mereka berdasarkan sejumlah dokumen, bukti, keterangan 200 korban warga Rohingya, Kachin, dan sejumlah etnis minoritas di Myanmar dapat disimpulkan bahwa pemerintahan negeri itu telah melakukan genosida.

Ketua majelis hakim Daniel Feiestein, yang juga pendiri Pusat Studi Genosida di Argentina, menyampaikan langsung kesimpulan hasil pertemuan para hakim usai melakukan pertemuan selama lima hari di Fakultas Hukum Universitas Malaysia.

Dia mengatakan, rezim Myanmar terindikasikan dan ditemukan bukti bahwa mereka melakukan genosida, kejahatan perang, serta kejahatan melawan kemanusiaan.

"Pengadilan berkesimpulan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap masyarakat suku Kachin dan kelompok minoritas muslim Rohingya," ucapnya.

Selain itu, majelis hakim membuat 17 rekomendasi. Di antara rekomendasi yang dibacakan oleh Gill H. Boehringer itu adalah pemerintah Myanmar harus menghentikan aksi kekerasan melawan minoritas muslim Rohingya di sana.

"Memberikan visa dan jaminan akses terhadap tim pencari fakta PBB untuk menyelidiki kasus genosida terhadap kaum Rohingya, Kachin dan kelompok minoritas lainnya di Myanmar," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah Myanmar harus juga melakukan amandemen konstitusi dan menghapus undang-undang diskriminatif serta memberikan hak dan kewarganegaraan terhadap warga minoritas.

Dia mengatakan, komunitas internasional harus memberikan bantuan keuangan terhadap negara-negara yang menampung para pengungsi Rohingya, seperti terhadap Bangladesh atau Malaysia.

Sementara itu, Malaysia menarik diri dari pernyataan ASEAN mengenai krisis di Rakhine, Myanmar, yang disampaikan di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

"Malaysia menarik diri dari Chairman Statement karena kami berpandangan, pernyataan itu merupakan misinterpretasi dari realita situasi," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, sebagaimana dikutip New Straits Times, Minggu (24/9).

Dengan mundurnya Malaysia, kata Anifah, pernyataan itu tidak berdasarkan konsensus ASEAN. Anifah juga menyoroti, pernyataan ASEAN itu tidak menyebut Rohingya sebagai salah satu komunitas yang menjadi korban di Rakhine.

Namun, Anifah menekankan bahwa Malaysia tetap mengecam penyerangan Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke militer Myanmar pada 25 Agustus lalu dan "operasi pembersihan" oleh otoritas yang menewaskan banyak warga sipil dan menyebabkan lebih dari 400 ribu orang Rohingya mengungsi.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut pemerintah Myanmar membuka akses bagi seluruh perwakilan negara asing ke wilayah-wilayah terdampak krisis kemanusiaan, khususnya Rakhine.

Hal tersebut diungkapkan Retno usai mendengar paparan delegasi Myanmar terkait perkembangan krisis Rakhine dalam pertemuan informal antar-menlu ASEAN di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

"Yang terbaru dari Myanmar itu tanggal 28 September nanti, menurut rencana, mereka akan membuka diplomatic visit (kunjungan diplomatik) ke wilayah-wilayah terdampak krisis. Itu dibuka bagi seluruh dubes asing yang ada di Yangoon," ucap Retno melalui video yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (25/9).

Para menlu ASEAN juga meminta Myanmar untuk segera menyelesaikan masalah pengungsi melalui proses verifikasi.

Menutup pernyataannya, ASEAN menulis, "Para Menteri Luar Negeri siap mendukung Pemerintah Myanmar dalam upaya membawa perdamaian, stabilitas, supremasi hukum, dan untuk menghadirkan harmoni dan rekonsiliasi di antara berbagai komunitas, juga pembangunan berkelanjutan dan adil di Rakhine."

Sementara itu, Bangladesh melarang perusahaan telekomunikasi menjual kartu SIM ponsel kepada pengungsi Rohingya atas alasan keamanan.

"Sekarang ini, mereka [Rohingya] tidak bisa membeli kartu SIM," ujar seorang pejabat di Kementerian Telekomunikasi Bangladesh, Enayet Hossain.

Menteri Telekomunikasi Junior Bangladesh, Tarana Halim, menegaskan bahwa keputusan ini diambil hanya karena alasan keamanan.

"Kami mengambil langkah ini [menerima Rohingya] atas alasan kemanusiaan, tapi di waktu bersamaan, keamanan kami juga tak bisa dikompromikan," ujar Halim tanpa menjabarkan lebih lanjut.

Sejumlah otoritas telekomunikasi Bangladesh kemudian mengatakan, larangan ini akan dicabut setelah kartu identitas biometrik para pendatang baru itu dirilis.

Sebagaimana dilansir Straits Times, selama ini Bangladesh memang juga melarang warganya sendiri yang tidak memiliki kartu identitas membeli kartu SIM.(*)

Sumber: Tempo.co/CNN Indonesia

 

loading...

#

Sebelumnya

Junta Militer Thailand masih ingin berkuasa

Selanjutnya

Hilang 400 tahun, mahakarya Rubens dipamerkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe