Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. Panglima Gatot dan bocornya data intelijen
  • Senin, 25 September 2017 — 17:23
  • 676x views

Panglima Gatot dan bocornya data intelijen

Tidak elok mengomentari institusi lain di hadapan publik. Kalau pun ada problem yang perlu diselesaikan, sampaikan di forum yang tepat. Misalnya dalam sidang kabinet atau laporkan kepada presiden
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmatyo tengah berolahraga bersama prajurit. Tempo.co/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jakarta, Jubi - Komisi I DPR berencana memanggil Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmatyo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk mengkonfirmasi polemik dugaan penyelundupan 5000 pucuk senjata api oleh instansi di luar TNI dan Polri.

Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Supiadin Aries Saputra mengatakan, pemanggilan terhadap Gatot dan Budi akan dilakukan secara terpisah untuk mengantisipasi terjadinya benturan pernyataan.

“Komisi I berencana panggil panglima TNI dan BIN dalam forum berbeda. Kalau disamakan nanti membenturkan,” ujar Supiadin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Namun dirinya belum bisa memastikan apakah pernyataan Gatot merupakan fakta yang diperoleh dari hasil kerja Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Pasalnya, Menkopolhukam Wiranto telah membantah pernyataan Gatot dan menyebut hanya ada pengadaan 500 senjata untuk pendidikan personel BIN.

Lebih lanjut, dia menuturkan, segala kebijakan pengadaan senjata seharus diketahui dan dilaporkan ke Kementerian Pertahanan. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan senjata tersebut yang nantinya akan membahayakan keamanan negara.

“Apa pun pengadaan senjata dan jenisnya sebaiknya ada assessment TNI dan Kemenhan. Kami tidak ingin senjata yang tidak diketahui negara tiba-tiba digunakan untuk kepentingan lain, bahkan untuk melawan negara,” ujarnya.

Di sisi lain, Supiadin mengaku kecewa dengan tindakan Gatot menyampaikan temuan intelijen TNI dalam acara Silaturahmi Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (24/9).

Pasalnya, acara yang dihadiri oleh purnawirawan itu juga diikuti oleh kalangan masyarakat sipil yang tidak seharusnya menerima informasi intelijen yang sifatnya rahasia.

Menurutnya, laporan intelijen seharusnya dirahasiakan dan hanya untuk deketahui oleh segelintir pihak, khususnya Presiden.

Berkaitan dengan polemik pembelian 5.000 pucuk senjata yang dilontarkan Panglima TNI, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto mengonfirmasi bahwa senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Nasional (BIN).

Ia mengklarifikasi, jumlahnya yang dibeli sebanyak 500 senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN, bukan 5.000 senjata standar TNI.

Dalam konferensi pers pada Minggu sore, 24 September 2017, Wiranto mengatakan senjata tersebut, akan digunakan untuk keperluan sekolah intelijen Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggunakan dana APBN. “Bukan institusi lain," kata Wiranto dalam konferensi persnya di kantornya, pada Minggu, 24 September 2017.

Ia mengatakan polemik soal pembelian senjata tersebut hanya merupakan persoalan komunikasi yang belum tuntas antara Mabes TNI, Mabes Polri, dan BIN. Wiranto berharap polemik tersebut tidak lagi di politisasi.

Sesuai dengan isi rekaman, Gatot membenarkan bahwa ia menyampaikan adanya rencana pembelian 5000 senjata tersebut saat bertemu para jenderal purnawirawan. Namun Gatot mengaku tidak pernah mengeluarkan keterangan pers terkait informasi tersebut.

Gatot juga enggan membenarkan bahwa institusi yang ia maksud adalah Badan Intelijen Nasional (BIN).

"Saya engga pernah ngomong, rekaman saya dengarkan saja, itu 1000 persen omongan saya, saya tak kompetensi menanggapi itu, nanti saya lagi pacaran berdua, didengerin, harus tanggapin lagi," kata Gatot di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu, 24 September 2017.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai, Gatot tidak sepatutnya membeberkan hal itu ke publik. Menurutnya, hasil laporan intelijen selalu bersifat rahasia, sehingga publik tidak berhak tahu terkait hal itu.

“Tidak elok mengomentari institusi lain di hadapan publik. Kalau pun ada problem yang perlu diselesaikan, sampaikan di forum yang tepat. Misalnya dalam sidang kabinet atau laporkan kepada presiden,” tutur Khairul kepada CNNIndonesia.com.

Khairul menyayangkan langkah yang ditempuh Gatot. Terlebih, informasi yang didapat dan telah dilontarkan kepada publik oleh Gatot juga dibantah oleh Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Wiranto. (*)

Sumber: CNN Indonesia/Tempo.co

 

loading...

#

Sebelumnya

Bakal blusukan monitor dana desa, Walkot Jayapura : tak ada ampun bagi penyeleweng

Selanjutnya

Penggunaan dana desa, Bupati Yahukimo : ada laporan uang untuk bersenang-senang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe