Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Negara-negara Pasifik desak PBB lawan dampak perubahan iklim
  • Selasa, 26 September 2017 — 05:40
  • 858x views

Negara-negara Pasifik desak PBB lawan dampak perubahan iklim

Karena dampak perubahan iklim terus berlanjut tanpa bisa dihentikan, para pemimpin dunia harus mempertimbangkan kerangka hukum untuk menangani masalah pengungsi perubahan iklim, yang akan menjadi korban begitu rumah dan tanah mereka hilang akibat dampaknya.
Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sosene Sopoaga, saat berbicara di Debat Umum ke-72 di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa – PINA
PINA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

New York, Jubi - Berbicara saat Debat Umum ke-72 di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin negara-negara kecil berkembang di Pulau Pasifik menyoroti dampak perubahan iklim terhadap kehidupan rakyat mereka dan meminta tindakan terpadu bersama untuk mengatasi ancaman tersebut.

“Sebagai negara kepulauan kecil Pasifik, kita tidak lagi terlindungi oleh keterpencilan kita,” kata Tuilaepa Sailele Malielegaoi, Perdana Menteri Samoa, yang lalu menambahkan: “Perubahan iklim, seperti tantangan global lainnya, melintasi batas dan tanpa hambatan. Ia (perubahan iklim) tidak menghormati kedaulatan dan tidak membedakan negara antara kaya atau miskin."

“Konsekuensinya yang mengerikan sangat nyata, termasuk bagi mereka yang masih tetap dalam penyangkalan,” dia menegaskan, mendesak para pemimpin global untuk secara kolektif memprioritaskan pelaksanaan Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim dinegara masing-masing.

Juga dalam pidatonya, Perdana Menteri Malielegaoi, berbicara tentang pentingnya Agenda 2030 dan Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan, SDGs) dan menyoroti bahwa, untuk negara-negara kepulauan kecil yang masih berkembang, ‘Samoa Pathway’ 2014 adalah peta pembangunan berkelanjutan yang mendaftarkan tugas-tugas dan prioritas utama mereka serta berhubungan erat dengan Agenda 2030.

PM Samoa juga mencatat krisis yang meningkat di Semenanjung Korea dan meminta kepemimpinan yang visioner untuk memastikan bahwa perdamaian dunia dapat menjadi jalan keluar. Menyimpulkan ucapannya, dia juga memberi tahu Majelis Umum tentang diskusi Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin dan hasil dari Pacific Island Forum, yang dipandu oleh Samoa tahun ini.

Juga berbicara pada Debat umum hari ini, Tommy Remengesau Jr., Presiden Palau, mengatakan bahwa bencana alam yang menimpa dan membawa malapetaka di banyak bagian dunia adalah “pertanda perang yang akan dibawa akibat planet yang lebih panas,” yang menggarisbawahi kebutuhan akan implementasi penuh dari Perjanjian Paris.

“Palau di Pasifik telah mengalami, secara langsung, dampak iklim yang ekstrem,” katanya, menambahkan: “(Dampak perubahan iklim) adalah bom waktu yang sedang berdetak - tidak ada yang tahu kapan atau di mana bencana berikutnya akan terjadi - tapi kita sangat sadar bahwa ia (perubahan iklim) bisa menghapus kemajuan peradaban yang dibangun bertahun-tahun dalam rentang jam.”

Memperhatikan pentingnya memperluas kerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, publik dan non-profit, untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi planet ini. Remengesau menambahkan bahwa PBB adalah tautan penting yang dapat menyatukan upaya global, dan bahwa upaya terpadu juga penting untuk mencapai 17 Tujuan SDGs.

Menyimpulkan pidatonya, Presiden Remengesau juga berbicara mengenai perlunya upaya multilateral yang kuat, dalam kerangka kerja PBB, untuk menyelesaikan tantangan mulai dari perdamaian internasional dan keamanan, terorisme global, migrasi berskala besar dan masalah sulit lainnya.

Untuk keberhasilan upaya semacam itu, sistem PBB harus diperkuat sehingga semua negara- negara anggotanya dapat mempercayai keadilan dan efektivitas proses negosiasi internasional dan keseluruhan penyelesaian sengketa.

Bergabung dengan para pemimpin Pasifik yang mengungkapkan keprihatinan atas ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, Enele Sosene Sopoaga, Perdana Menteri Tuvalu, juga menekankan pentingnya Kesepakatan Paris, terutama untuk puluhan juta orang yang tinggal di pulau-pulau dataran rendah dan daerah pesisir di sekitar dunia.

“Perjanjian Paris adalah harapan bersama kita akan kehidupan yang layak dan yang berkelanjutan di Bumi. Bagi Tuvalu, ini adalah harapan kita akan keamanan dan kelangsungan hidup”, kata Perdana Menteri Sopoaga, namun bagaimanapun menyadari bahwa harapannya, ”semakin mengecil akibat pengumuman Amerika Serikat bahwa mereka akan meninggalkan Perjanjian ini.”

Dalam sambutannya, Sopoaga juga menyoroti pentingnya Agenda 2030 dan mengacu pada tantangan yang dihadapi negaranya sendiri dalam pelaksanaan tugas mereka, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat internasional atas bantuan dalam mengatasinya.

Dia juga menyatakan dukungan negaranya untuk ‘pakta global tentang lingkungan’, menjelaskan bahwa ini akan menjadi kesepakatan legal yang mengikat secara internasional perlindungan hak atas lingkungan yang aman dan bersih.

”Kita semua berada didalam satu kano untuk kemanusiaan, tidak ada satu negara pun yang harus melompat dari kapal! Kita juga harus mendayung bersama agar kita tetap bertahan dan aman. Atau membiarkan kano itu terbalik, dan kita semua akan tenggelam. Ini adalah harapan kami, bahwa dengan ‘Pakta Global’ dan Perjanjian Paris ini, kano ini, kita bisa menyelamatkan Tuvalu, dan jika kita dapat menyelamatkan Tuvalu kita bisa menyelamatkan dunia.”

Juga berpidato di hadapan Majelis Umum, Charlot Salwai Tabimasmas, Perdana Menteri Vanuatu menyatakan bahwa PBB menawarkan "harapan dan katalis terbaik" untuk mengatasi tantangan global termasuk masalah yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan, serta masalah lingkungan.

Secara khusus, dia mengatakan karena dampak perubahan iklim terus berlanjut tanpa bisa dihentikan, para pemimpin dunia harus mempertimbangkan kerangka hukum untuk menangani masalah pengungsi perubahan iklim, yang akan terdampar begitu rumah dan tanah mereka hilang terkena dampaknya.

Selanjutnya, dalam pidatonya, Perdana Menteri Tabimasmas menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan Persetujuan Paris dan dia mendesak Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Persetujuan ini dan untuk mendukung pelaksanaan sepenuhnya.(Elisabeth C. Giay)

loading...

Sebelumnya

Pertunjukan coklat dan kopi Pasifik di Auckland

Selanjutnya

Vanuatu tambah dua Stasiun Cuaca Otomatis

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe