Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bali & Nusa Tenggara
  3. Pernah bela NKRI, 13 ribu eks milisi Timtim kini tuntut Indonesia
  • Selasa, 26 September 2017 — 19:21
  • 2451x views

Pernah bela NKRI, 13 ribu eks milisi Timtim kini tuntut Indonesia

"Pak Wiranto bisa jadi menteri, namun kami jadi gembel. Kami dukung Pak Wiranto jadi menteri, tapi jangan lupa kami pernah bersama berjuang dan masuk daftar kriminal di Timor Timur," katanya.
Tentara Indonesia saat berada di Timor Timur pada 1975. Abc.net.au/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Kupang, Jubi - 13 ribu mantan pejuang prointegrasi Timor Timur (Timtim) meminta kompensasi sebesar Rp 50 juta per orang, termasuk janda dan yatim piatu yang setia kepada NKRI.

Demikian salah satu poin tuntutan yang disampaikan eks milisi kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutan itu ditandatangani oleh mantan wakil panglima milisi prointegrasi, Eurico Gutteres.

Surat tuntutan diserahkan ke Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) agar diteruskan ke pemerintah pusat. "Hari ini kami membawa surat tersebut ke Jakarta," kata Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah NTT Zakarias Moruk, Selasa, 26 September 2017.

Surat itu ditujukan kepada Presiden Jokowi dengan tembusan Ketua MPR, DPR dan DPD. Tuntutan lain yang disampaikan yakni meminta kepastian politik terkait status kewarganegaraan warga eks Timor Timur yang tetap mempertahankan NKRI.

Mereka juga meminta kepastian hukum dari pemerintah Indonesia terhadap 403 orang yang namanya masuk dalam daftar serious crime, terkait dengan pelanggaran HAM berat jajak pendapat Timor Timur 1999.

Tuntutan lain berupa permintaan piagam penghargaan kepada 13 ribu pejuang integrasi Timor Timur yang tetap setia kepada NKRI dan pemberian penghargaan yang sepantasnya kepada anggota TNI, Polri dan PNS eks Timor Timur.

Mereka juga meminta kemudahan kesempatan bagi putra-putri pejuang integrasi Timor Timur untuk menjadi anggota TNI, Polri dan PNS, meminta pemerintah menyelesaikan aset-aset warga negara Indonesia yang tertinggal di seluruh wilayah Timor Leste.

Terakhir, mereka meminta kepada pemerintah Indonesia memindahkan jasad para pahalawan yang gugur di Timor Timur ke wilayah hukum Indonesia.

Sebelumnya, pada Senin kemarin ratusan eks milisi prointegrasi menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur NTT menuntut pemerintah pusat memperhatikan nasib mereka.

Mantan Wakil Panglima Milisi Prointegrasi Timor Timur Eurico Gutteres mengatakan, para eks milisi prointegrasi banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dia juga mempertanyakan status hukumnya bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang termasuk dalam daftar pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat kasus Timor Timur.

"Kami minta kepastian hukum bagi 403 orang yang masuk daftar pelanggaran HAM berat di Timor Timur, termasuk di dalamnya Pak Wiranto," kata Eurico

Walaupun masuk daftar pelanggar HAM, menurut Eurico, Wiranto bisa menjadi menteri. Namun ia menyayangkan Wiranto tidak pernah memperhatikan para eks milisi promerah-putih yang pernah sama- sama berjuang mempertahan Timor Timur.

"Pak Wiranto bisa jadi menteri, namun kami jadi gembel. Kami dukung Pak Wiranto jadi menteri, tapi jangan lupa kami pernah bersama berjuang dan masuk daftar kriminal di Timor Timur," katanya.

Eurico minta kepada Wiranto untuk memberikan perhatian bagi mantan pejuang prointegrasi. "Kami tidak minta keistimewaan. Kami sadar, kami berjuang bukan mau menjadi menteri," ujarnya.

Eurico menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak pernah menyinggung soal warga eks Timtim dan pejuangnya dalam pidato kenegaraan.

"Presiden tidak pernah menyinggung tentang mantan pejuang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kami datang bukan untuk menentang. Kami hanya sampaikan aspirasi kami. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pejuangnya," katanya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, mengaku telah mendengar dan memahami sejumlah poin utama aspirasi terkait nasib ribuan keluarga pejuang eks Timor Timur yang terus diperjuangkan dari tahun 2010 sampai saat ini.

"Saya berjanji aspirasi yang disampaikan saudara-saudaraku ini segera saya tindaklanjuti ke Bapak Presiden Joko Widodo," katanya.

Gubernur juga mengapresiasi upaya pembatalan aksi unjuk rasa yang semula direncanakan akan digelar serentak berlokasi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste di Kabupaten Belu dan sekitarnya.

"Saya berterima kasih karena aksi di Perbatasan dibatalkan karena kalau itu terjadi dampaknya sangat riskan bisa membias kemana-mana, termasuk berpengaruh terhadap warga di sebelah (Timor Leste)," katanya.

Lebih lanjut, Gubernur Lebu Raya juga mengajak warga eks Timor Timur untuk tetap bersama-sama membangun Indonesia di Nusa Tenggara Timur. (*)


Sumber: Tempo.co/Antara

 

loading...

#

Sebelumnya

RSUD Mataram terapkan pendaftaran berbasis android

Selanjutnya

80 KK di Naktuka kantongi KTP Timor Leste

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe