Tingginya Buta Aksara di Papua : Hukum Karma Buat Guru

Saturday, 01 August 2009 20:11

Written by Administrator

Menurut James Modouw dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Propinsi Papua, orang yang paling banyak buta aksara ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Asmat dan daerah-daerah lain Pegunungan Tengah.
Jika melihat angka per tahun, memang sempat terjadi penurunan meski tidak signifikan. Tahun 2005 misalnya, buta aksara di Papua mencapai 552.000. Angka tersebut berkurang, pada 2009 menjadi 230.000. Ini tentu menggembirakan. Untuk penuntasannya, pemerintah bahkan telah berencana tiap tahun akan menurunkan dana sebesar 6 miliar. Diambil dari APBD Provinsi Papua.
Nantinya digunakan untuk membangun taman bacaan, sosialisasi ke masyarakat serta untuk penyelenggaraan pelatihan pemberantasan buta aksara. Dari rencana ini, tahun 2014 nanti, Papua akan benar-benar bebas dari buta aksara. Namun akankah rencana tersebut bisa terwujud?
“Memang buta aksara untuk pegunungan merupakan terbesar, hal ini disebabkan sulitnya transportasi ke daerah tersebut serta minimnya SDM untuk dimanfaatkan disana,” kata Modouw dalam sebuah acara di Hotel Mahkota, Jayapura, belum lama ini.
Menurut Modouw, tingginya penyandang buta aksara di Papua juga dipengaruhi oleh mobilisasi penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya. Aktivitas ini menyebabkan pemda setempat sulit untuk memberantas buta aksara.

Pendapat Modouw sepertinya sejalan dengan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Ace Suryadi, seorang yang pernah dililit kasus dugaan korupsi Rp. 1,7 miliar di Ditjen PLS/Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas. Dalam sebuah kesempatan, Suryadi seusai pembukaan temu Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif, mengemukakan, tingginya jumlah buta aksara telah menghambat program penuntasan wajib belajar sembilan tahun, juga pembangunan Indonesia. Tingginya jumlah penduduk buta aksara di Indonesia diakibatkan oleh masih banyaknya siswa usia sekolah dasar (SD) yang tidak bersekolah atau tidak tertampung di SD. “Besarnya angka buta aksara ini diperparah oleh adanya sekitar 200.000-300.000 siswa putus SD kelas 1, 2, dan 3. Ini dikhawatirkan akan menjadi buta aksara yang terjadi setiap tahun. Hal ini kontribusinya sangat besar terhadap tingginya jumlah penyandang buta aksara,” kata Ace.

Upaya Penanganan
Buta aksara memang memicu pergerakan pembangunan menurun. Dalam beberapa kesempatan, Albert Gebze Mouyend, Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim di Merauke pernah mengatakan, buta aksara di Papua, lebih dipicu pada buruknya guru dalam melaksanakan tugas. Bagi Mouyend, selayaknya hal ini diterima guru sebagai hukum karma. Jelaslah guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik tentu akan menghasilkan anak didik yang tidak bisa membaca.
Diwilayah selatan Papua, penyandang buta aksara, huruf dan angka terjadi di banyak tempat. Mappi, Asmat dan juga Boven Digoel. Di Boven Digoel, jumlahnya mencapai 15.000 orang. Padat buta aksara ini tersebar di 15 Distrik dan 88 Kampung. Salah satu penyebab besarnya angka buta aksara adalah anak putus sekolah yang tinggi. Mereka akhirnya diajar kembali di kelas 1,2,3 SD,  Terdiri dari usia 7 hingga 44 tahun.
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel, Martina Wombon pekan kemarin mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk memberantas buta aksara. Namun butuh waktu yang sangat lama untuk menanganinya. Dalam Juli 2009, pihaknya bahkan turun ke 8 distrik untuk mensosialisasi perang terhadap buta aksara, huruf dan angka. 8 Distrik tersebut adalah Mandobo, Iniyandit, Fofi, Jair, Kouh, Bomakia, Subur, dan Arimop. Pemberantasan buta aksara diwilayah ini lebih difokuskan pada perempuan. “Program sosialisasi pemberantasan buta aksara ini lebih difokuskan pada kaum perempuan, sehingga mereka pun dapat menjadi bisa,” ujarnya.
Gerakan pemberantasan buta aksara di Boven Digoel merupakan bagian dari memberantas buta aksara secara nasional. Ini juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal PLS (Pendidikan Luar Sekolah). PLS dalam upayanya bertekad mengurangi jumlah penduduk buta aksara hingga tahun 2009 menjadi 5 % atau 7,7 juta jiwa. Pemberantasan diprioritaskan pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang saat ini mencapai 15,4 juta orang atau 8,57 %. Dari jumlah itu, 4,4 juta di antaranya berusia 10-44 tahun. Salah satu pola penanganannya adalah melalui pendekatan kelompok belajar yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain mengikuti pembelajaran, juga diberikan keterampilan. Sementara di Papua, pemberantasan buta aksara didukung melalui kearifan muatan lokal. Yaitu, diwajibkan setiap sekolah dasar untuk menggunakan bahasa ibu atau bahasa budaya setempat.
Tingginya angka buta aksara yang melanda Papua ternyata disesali Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH. Dia prihatin dengan masih banyaknya Perempuan Papua yang tidak bisa membaca dan menulis. Keprihatinan Gubernur tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Bupati Merauke, Waryoto, pada pembukaan Tutor Buta Aksara Perempuan dan Pelatihan Kepemimpinan Wanita, di Merauke.
Meski persoalan buta aksara hampir terjadi di semua Negara, namun kondisi tersebut sangat terkait dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Salah satu indikator sumber daya manusia adalah keaksaraan penduduk. “Perempuan yang buta aksara yang sudah memiliki anak dan kelak menikah, menjadi ibu dari anak-anak akan mempunyai hambatan didalam proses kembang anak karena tidak memiliki kemampuan dalam memberikan pendidikan yang baik,” kata Suebu. Apalagi, berdasarkan hasil studi membuktikan buta aksara tersebut berpengaruh pada angka kematian bayi, ibu dan kualitas hidup.
Melek aksara, merupakan kunci penting untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, gizi dan kesejahteraan keluarga. Karena dengan melek aksara dan pendidikan, perempuan akan semakin berdaya, dapat mengambil keputusan sendiri dan mempunyai posisi tawar yang cukup kuat di dalam keluarga dan masyarakat. Karena pentingnya melek aksara tersebut, kata Suebu, diperlukan komitmen semua pihak baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan dan swasta serta semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan keaksaraan perempuan. “Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua memandang perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan memimpin menuju pemimpin perempuan yang berkualitas serta pendidikan tutor akasara perempuan untuk memberantas angka buta aksara perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan,” katanya. Pelatihan tersebut diikuti 33 peserta dari 5 Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat dan Pengunungan Bintang.
Buta aksara telah menjadi momok menakutkan bagi bangsa. Di Papua, jelaslah kata itu perlu ditangani dengan cepat. Jika angka penduduk buta aksara di Papua masih tertinggi secara nasional, 16,50 persen, tentu ini bukan main-main. Disini pentingnya melakukan peran yang bijak dari semua elemen agar tidak menjadi karma dikemudian hari.Papua masuk 10 besar Indonesia yang tinggi buta aksara. Selain Papua, juga ada Bali, Kalimantan Timur, Kalimatan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, Banten, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat yang memiliki angka padat buta aksara hingga ribuan orang. (Jerry Omona)

Comments (2)

Subscribe to this comment's feed

...
written by margaretha singgamui, March 20, 2010

Pemberantasan buta aksara bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Arah program keaksaraan adalah bukan hanya sekedar memelekhurufkan WB keaksaraan saja tetapi juga memberdayakan WB baik secara ekonomi, sosial kultur, maupun linkungan hidup, jadi belajar kecakapan hidup dulu baru kemudian kita perkenalkan aksara. Kendala yang kita hadapi di Papua khususnya yang berkaitan dengan pelatihan tutor KF adalah materi2 yang diberikan terlalu luas, tidak ada tingkatan yang jelas sesuai tingkat keaksaraan WB n cenderung tidak fokus sehingga produk dari pelatihan tutor tersebut setelah kembali ke kejarnya juga tidak tahu apa yang akan diberikan ... karena itu pihak2 yang terkait dalam program ini sebaiknya duduk bersama n pikirkan metode pelatihan tutor KF yg sesuai dengan konteks lingkungan Papua n sesuai dengan kebutuhan ... !!!

• 
• +0
• 
• 

Hukum Karma Buat Guru????
written by virgin, July 22, 2010

membaca judul tulisan diatas, memberi kesan seolah-olah guru-lah jadi biang kerok/penyebab tingginya angka buta aksara di Papua. substansi tulisan sangat jelas bahwa menuguraikan bahwa menngkatya angka kasus buta aksara di Papua disebabkan banyak faktor.
menurut saya meningkatnya angka kasus buta huruf yang tersebar dibelahan tanah papua, sangat sangat tergantung niat baik dan komitmen para pihak terkait yang dituangkan melalui kebijakan bagi kepentingan masyarakat khususnya pendidikan di Papua. bagaimana pun juga, bagi masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah, meski memiliki ruang dan peluang memperoleh pendidikan layak, namun bukan berarti menjamin bahwa kualitas pendidikan yang baik, sebagai media pembentukan karakter dan sumber daya manusia yang handal. dari berbagai informasi menunjukan kualitas pendidikan apalagai di era otonomi khusus ini justru jauh lebih buruk dibanding sebelumnya. mengapa demikian??? 1) meski papua sebagai daerah otonomi khusus to pada kenyataanya belum berhasil merumuskan dan melaksanakan suatu sistem pendidikan sesuai konteks sosial budaya masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek hambatan yang dituangkan pada tulisan diatas. sistem dan kebijakan pendidikan termasuk kurikulum yang masih hipersentralistik mengakibatkan para guru dan anak-anak didik di daerah ngos-ngosan. meski dalam ujuan akhir nasional sebagaimana didengungkan pada sangat baik, namun dalam situasi ini peran guru sangat penting. terus berupaya dalam rangka menyelamatkan masa depan anak didiknya. 2) pembangunan pendidikan di papua nampaknya masih cenderung mengutamakan infrastruktu gedung, peralatan, perekrutan guru dan lainnya dengan mengabaikan pentingnya suatu konsep/sistem pendidikan yang bermutu, berkualitas bagi anak-anak di Papua.3)sistem perekrutan dan penempatan tenaga guru oleh pihak berkompeten dalam banyak kasus tidak sesuai basic ilmu. Karena itu, tidaklah heran bahwa di papua ini ada 3 kategori guru: guru kampung tengah,guru panggilan dan guru profesi....
lalu, kebijakan otonomi khusus ini juga ternyata membawa implikasi buruk dan tantangan sangat serius bagi para guru di daerah ini. 1) nilai dan penghargaan atas profesi guru semakin merosot. adanya anggapan sebagai putra daerah mengakibatkan sebgian besar siswa malas belajar, sering bolos dan bahkan melakukan tindakan ancaman pada guru. dengan mempertimbangkan berbagai dampak guru kemudian seringkali mengalah dan bahkan murid yg tidak mampu mau tak mau harus naik kelas. fatalnya lagi, jika guru benar-benar konsisten dengan kemampuan siswa dan tidak naik kelas misalnya: bukan hanya siswa tapi orang tua pun ikut ribut dan ancam guru. situasi ini, kemudian mempengaruhi ketulusan seoang guru, maka munculah prinsip: asal ngajar dapat gaji selesai soal siswa mau mengerti atau tidak, mau jadi orang atau tidak bukan urusan saya. kemudian dalam berbagai diskusi juga terungkap, peranan orang tua dalam pendidikan anak sangat rendah, ada anggapan seolah-olah ketika anak berada di sekolah adalah tanggungjawab guru saja. padahal disekolah guru juga menghadapi problem terkait dengan perilaku anak-anak; melawan, bolos sekolah dan sebagainya.... buruknya kualitas pendidikan di daerah ini, nyatanya terjadi di semua jenjang pendidikan. artinya tidak saja terjadi di SD, SMP, SMU tapi juga perguruan tinggi. secara perkasus, terjadi jual beli nilai: tugas kuliah, ujian, penyusunan skripsi, ujian skripsi dan sebagainya. so, masalah pendidikan di papua sangat rumit bersumber dari berbagai macam arah...biaya pendidikan mahal, hambatan geografis, budaya mengakibatkan sebgian anak-anak tidak dapat mengakses dan menikmati pendidikan bermutu. keterbatasan inilah kemudian melahirkan sebuah masalah sosial yang disebut dengan buta aksara itu. demikian, bagi anak-anak yang lebih beruntung dan bisa menikmati pendidikan ditengah kembang kempisnya ekonomi orang tua juga ternyata dinodai dengan hadirnya berbagai masalah: perubahan sikap, perspesi dan praktek tidak terpuji lainnya. karena itu rasanya kurang adil, kurang bijak bila meningkatnya angka kasus buta aksara di papua serta buruknya kualitas pendidikan di daerah ini, kesalahan itu diletakan hanya diatas pundak sang guru, karena karma itu bukan datang dari guru saja.....
salam hormat

• 
• +0
• 
• 

Name

Email

Website

Title

Comment

smaller | bigger

Subscribe via email (Registered users only)

I have read and agree to the Terms of Usage.

Add Comment