<
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Ahli hukum: tuntutan referendum West Papua itu sah, hanya masalah waktu
  • Kamis, 05 Oktober 2017 — 18:41
  • 9439x views

Ahli hukum: tuntutan referendum West Papua itu sah, hanya masalah waktu

Massa aksi KNPB menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua - Jubi/Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Nabire, Jubi – Klaim dan bantahan menyangkut petisi penentuan nasib sendiri West Papua di tangan PBB baru-baru ini, tidak lantas membuat tuntutan referendum (ulang) tersebut tidak berdasar.

Seorang ahli hukum dan pengacara internasional yang lama melakukan kajian hukum atas sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Papua 1969, menegaskan bahwa tuntutan penentuan nasib sendiri West Papua melalui referendum tersebut sah secara hukum, hanya masalah waktu saja hingga hak itu dapat diberikan.

Melinda Janki, seorang pengacara internasional mengungkapkan hal itu dalam wawancaranya dengan RNZI, Kamis (5/10/2017). Dia sudah lama menganalisa proses pemindahan kedaulatan atas Papua dari Belanda ke Indonesia di tahun 1960-an, dan mendesak PBB untuk meninjaunya kembali.

Baca Status hukum internasional West Papua dikaji di USTJ

Menurut dia, proses pemindahan kedaulatan itu kontroversial, yang memuncak dalam Pepera 1969. “Referendum tersebut (Pepera—ed) tidak mengacu pada aturan-aturan penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional, karena jelas tidak dilakukan dengan bebas, dan tidak ditandai dengan keragaman pilihan, seperti dilakukan selama beberapa minggu dan melibatkan hanya 0,2 persen dari populasi Papua saat itu, yang ditunjuk pula oleh pejabat dan militer Indonesia,” ujarnya.

Sehingga yang terjadi, lanjutnya, adalah pengumpulan sekitar 1022 orang, memaksa mereka menyatakan memilih bersama Indonesia. “Lalu hasil ini yang dibawa ke PBB dan mereka (Indonesia) katakan ‘ya, kami sudah lakukan referendum, hanya ini yang bisa kami lakukan’. Sebetulnya bukan hanya itu yang harus mereka lakukan,” lanjut Janki.

Bagi dia hal tersebut jelas membuktikan pelanggaran terhadap hukum internasional, dan kejahatan mendasar dan total terhadap hak rakyat Papua atas penentuan nasib sendiri.

Janki yang merupakan pengacara dan ahli hukum lingkungan internasonal dan hak azasi manusia berbasis di Guyana itu telah lama melakukan kajian serius dan mendalam terhadap hukum internasional terkait hak penentuan nasib sendiri dan proses dekolonisasi. Ia juga salah seorang pendiri jaringan International Lawyers for West Papua (ILWP).

Bahkan, lanjut pengacara itu, Majelis Umum PBB tidak pernah menyatakan persetujuan atas hasil Pepera itu, mereka hanya mencatat (peristiwa) itu (telah terjadi).

"Jadi seluruh Majelis Umum mengatakan ‘kami memperhatikan (dan mencatat) laporan ini’. Tidak ada satupun dan dimanapun di dalam resolusi Majelis Umum PBB yang mengatakan Majelis Umum menyetujui integrasi West Papua ke Indonesia,” tegasnya.

Resolusi PBB 2504 (XVII) terkait hal yang dikatakan Janki berbunyi: “Mencatat laporan Sekjen dan mengakui dan mengapresiasi pemenuhan tugas yang dipercayakan kepada Sekjen dan wakilnya di bawah perjanjian 15 Agustus 1962 antara RI dan Kerajaan Belanda mengenai Papua Belanda (Irian Barat).”

Baca juga Buka ruang diskusi ilmiah untuk kaji status hukum dan politik West Papua

Selama ini RI selalu menegaskan integrasi Papua ke Indonesia sudah selesai dan sah melalui Pepera 1969. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto belum lama ini mengatakan bahwa Papua telah sah menjadi bagian dari Indonesia melalui referendum yang dikatakan sah oleh PBB.

Namun faktanya, gugatan terhadap sejarah dan proses Pepera 1969 ini tidak pernah berhenti. Sehebat apapun pemerintah menghadang advokasi penentuan nasib sendiri Papua di panggung internasional maupun nasional, dukungan terhadap gugatan justru semakin membesar.

Terbukti dari sikap negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Coalition for West Papua, dan negara Karibia seperti St. Vincent dan Grenadines yang mulai mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua.

“Karena Papua tidak pernah melaksanakan hak hukum mereka untuk menentukan nasib sendiri sesuai standar hukum internasional maka urusan ini tetap belum selesai, dan rakyat West Papua paham betul mereka punya hak untuk menentukan nasib sendiri, dan terus menuntut hak yang sama yang juga diperlolah masyarakat internasional,” ujar Janki.

Oleh karena itu, lanjut Janki, masalahnya hanya soal waktu, “kapan ini bisa terjadi? Berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan referendum penentuan nasib sendiri yang sejati? Berapa lama PBB dapat didorong untuk memenuhi kewajiban hukum internasional?”(*)

Reporter :Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Potensi kehilangan penerimaan dari Freeport capai 6 Triliun

Selanjutnya

Rembuk nasional polhukam soroti persepsi Papua Merdeka

Komen Saya

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua