<
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Gubernur : Kalau minta merdeka, negosiasinya dengan negara
  • Selasa, 14 November 2017 — 06:05
  • 4954x views

Gubernur : Kalau minta merdeka, negosiasinya dengan negara

Kelompok bersenjata yang menyatakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) wilayah III yang beroperasi di sekitar Timika - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) menegaskan hanya bersedia bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat dan Orang Asli Papua dengan kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Kalau mau negosiasi negosiasi itu tentang apa? Harus jelas negosiasinya. Kami ingin Indonesia mengakui kemerdekaan bangsa Papua. Kalau mau duduk segitiga boleh," kata Hendrik Wanmang, Komandan Operasi TPN-PB III Timika, Senin (13/11/2017).

Sebelumnya, sebuah tim negosiasi dibentuk sejak tanggal 1 November. Tim ini terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemkab Mimika dan aparat keamanan (TNI/Polri). Usai rapat kordinasi yang diakhiri dengan pembentukan tim negosiasi ini Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan tim ini bertugas melakukan pendekatan dan bernegosiasi dengan TPN-PB untuk menanyakan apa yang mereka inginkan. Terpenting adalah negosiasi untuk menghentikan aksi penembakan. Tim ini terdiri dari tokoh gereja, tokoh masyarakat dan kaum ibu.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan kalau yang diminta TPN-PB adalah pengakuan kemerdekaan Papua, itu tidak bisa dinegosiasikan dengan pemerintah daerah. Sebab hal tersebut adalah urusan negara.

"Kalau mereka minta merdeka, negosiasinya dengan negara, dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa negosiasi tentang hal tersebut. Pemerintah daerah tugasnya adalah mensejahterakan rakyatnya, dalam hal ini rakyat Papua," jelas Gubernur Enembe, Senin (13/11/2017).

Terpisah, juru bicara Mabes Polri Setyo Wasisto mengatakan hingga saat ini  TNI-Polri di wilayah Tembagapura susah menemukan siapa yang memegang otoritas di dalam TPN-PB.

"Karena negosiasi harus sama yang punya otoritas," kata Setyo dikutip KBR.

Hendrik Wanmang menjelaskan selama ini Pemerintah Indonesia telah menipu Orang Asli Papua saat referendum 1969 yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Tak hanya mencurangi PEPERA, pemerintah Indonesia juga menyerahkan tambang emas yang letaknya di atas tanah milik Orang Asli Papua kepada perusahaan asal Amerika Serikat, Freeport McMoran, yang terjadi dua tahun sebelum PEPERA dilangsungkan.

Menanggapi tuntutan TPN-PB ini, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas menyarankan pemerintah Indonesua menyelesaikan konflik di Papua dengan dialog bersama TPN-PB. Menurutnya, selama konflik di Papua diselesaikan dengan senjata, sampai kapanpun tidak akan selesai.

"Selesai dialog dengan TPN-PB, bisa dilanjutkan dialog dengan pemimpin rakyat Papua di luar negeri.

Cahyo juga menegaskan apa yang terjadi di kampung Banti dan Kimbeli bukanlah penyanderaan. Karena masyarakat bebas beraktifitas namun tidak bisa dijamin keselamatannya kalau ingin keluar dari dua kampung tersebut karena harus melintasi jalur konflik bersenjata. Menurutnya, kelompok bersenjata yang berkonflik dengan aparat keamanan indonesia itu bukanlah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) namun merupakan perlawanan sekelompok orang Papua yang menentang kekuatan pemerintah Indonesia dan Freeport.

Berdasarkan penelitiannya, Cahyo membenarkan kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang berada di dalam daerah Komando Militer III di Timika. Namun ia mengakui belum tahu dengan pasti siapa pemimpin kelompok ini. (*)

Reporter :Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com
Editor :
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

TNI-Polri diminta persuasif tangani sandera Tembagapura

Selanjutnya

Ini struktur baru Komnas HAM 2017-2022

Komen Saya

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua