<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Laporan kekayaan bakal calon terkadang dinilai tak masuk akal
  • Kamis, 18 Januari 2018 — 20:37
  • 1162x views

Laporan kekayaan bakal calon terkadang dinilai tak masuk akal

Ilustrasi pelaksanaan pemilukada di Papua - Jubi. Dok
◕‿◕"Kalau saya berasumsi begini, laporan harta kekayaan itu kan publik bisa lihat juga. Tapi secara logika kan kalau dilihat ada juga yang tidak benar," kata Anugrah menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (18/01/2018).◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan, laporan kekayaan bakal pasangan calon kepala daerah terkadang tak masuk akal, atau tidak seperti yang terlihat.

Katanya, terkadang ada bakal calon kepala daerah yang laporan harta kekayaannya lebih sedikit, dibanding yang terlihat secara kasat mata.

"Kalau saya berasumsi begini, laporan harta kekayaan itu kan publik bisa lihat juga. Tapi secara logika kan kalau dilihat ada juga yang tidak benar," kata Anugrah menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (18/01/2018).

Namun menurutnya, untuk menelusuri hal itu, bawaslu tidak memiliki kewenangan lebih. Biasanya bawaslu melakukan pembuktian ketika para bakal calon yang sudah ditetapkan menjadi calon, melakukan kampanye politik. Saat itu bawaslu dapat data siapa yang memberikan sumbangan, secara perorangan, maupun dari pihak swasta.

"Kemudian kami kaitkan dengan besaran dana kampanyenya. Misalnya laporannya Rp100 juta, tapi mendatangkan artis, kan secara logika tidak masuk akal. Terkait itu, akan dilihat saat mereka melaporkan sumbangan dana kampanye untuk ditelusuri," ujarnya.

Untuk pengawasan praktik mahar politik lanjut Anugrah, pihaknya sudah pernah mengingatkan partai politik (parpol) secara tertulis terkait syarat dukungan parpol, syarat pendaftaran dan sanksinya jika ada indikasi menerima mahar politik.

"Kami juga ingatkan masyarakat, mungkin kalau ada yang dirugikan segera melapor," ucapnya.

Terkait mahar politik, anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi politik dan pemerintahan, Laurenzus Kadepa mengatakan, mahalnya mahar yang harus dibayar para bakal calon kepala daerah kepada partai politik untuk mendapat dukungan dalam pemilukada, merupakan pembelajaran buruk kepada masyarakat.

"Kalau misalnya nanti kepala daerah korupsi, masyarakat akan maklum, dengan alasan itu wajar karena harus punya uang banyak untuk kembali ikut pemilukada atau mengembalikan modal yang dihabiskan saat mencalonkan diri," kata Kadepa.

Menurutnya ini satu tantangan. Sistem politik di Indonesia harus diatur, khususnya Papua.

"Tidak ada partai gratis di republik ini untuk mengusung kandidat tertentu," ujarnya. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Mahalnya mahar politik, pembelajaran buruk kepada masyarakat

Selanjutnya

Pungli Kemenkumham Papua, korban berjuang hingga ke Jakarta

Komen Saya

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua