<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ketua Fraksi Golkar: Wabah di Pegubin, jangan saling menyalahkan
  • Senin, 22 Januari 2018 — 19:21
  • 875x views

Ketua Fraksi Golkar: Wabah di Pegubin, jangan saling menyalahkan

Ilustrasi - Jubi/Agus Pabika

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua Fraksi Golkar DPR Papua (DPRP) Ignasius W Mimin mengatakan, pihak terkait tidak perlu saling menyalahkan dalam kasus meninggalnya 23 balita dan dua anak akibat campak, diare, dan gizi buruk di Kampung Pedam, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin). Namun segera mengambil langkah bagaimana menangani masalah masyarakat di wilayah itu.

Legislator Papua perwakilan Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo itu mengatakan, penanganan di Pegubin harus sama seperti ketika terjadi wabah penyakit di daerah lain.

"Saya minta Dinas Kesehatan Provinsi Papua segera membentuk tim. Pemkab Pegubin sudah menurunkan tim. Saya juga berterimakasih kepada Pangdam Cenderawasih karena memerintahkan jajarannya di sana membentuk tim," kata Mimin, Senin (22/01/2018).

Menurutnya, wabah ini juga tidak boleh dipakai sebagai isu untuk menyerang pihak lain, apalagi pada tahun politik di Papua sekarang ini. Namun bagaimana semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bersama menangani masalah tersebut.

"Kejadian di beberapa kabupaten termasuk Pegunungan Bintang, menjadi pengalaman. Ke depan, harus dilakukan upaya pencegahan. Jangan nanti terjadi, baru kita saling menyalahkan," ujarnya.

Ignas Mimin juga tidak sependapat ketika ada kejadian seperti ini, kemudian berbagai pihak menyalahkan pemerintah provinsi (pemprov). Katanya, meski Papua memiliki Undang-Undang Otsus, namun selama ini pemprov dan pemkab, jalan sendiri-sendiri.

"Papua ini Otsus sehingga ada kewenangan teknis mengatur mereka di kabupaten. Tapi selama ini, para kepala daerah tidak mendengarkan gubernur, dengan alasan mereka mengacu pada Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda). Nanti ada masalah baru saling menyalahkan," katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah pusat, tidak selalu menyalahkan pemprov dan pemkab ketika ada kejadian seperti ini di Papua, dengan alasan dana besar sudah diberikan ke Papua.

"Buktinya, ada daerah lain di Indonesia yang APBD provinsinya dua kali lebih besar nilainya dari APBD Papua, atau lima kali dari dana Otsus Papua," ucapnya.

Dikutip dari Kantor Berita Antara, Kepala Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang, Jeremias Tapyor mengatakan, balita dan anak yang meninggal di wilayah itu karena mengalami dehidrasi berat akibat diare, campak, dan gizi buruk.

"Dari laporan yang diterima tim kesehatan yang dikirim ke Pedam, sebanyak 25 anak dikabarkan meninggal dunia sepanjang Oktober-Desember 2017," kata Jeremias Tapyor.

Menurutnya, kini tim kesehatan yang dikirim ke Pedam sudah menyebar ke sejumlah kampung di Distrik Okbab untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada warga.

"Tim kesehatan juga mengobati warga yang masih sakit, terutama bayi atau balita yang terkena campak dan gizi buruk," ucapnya (*)

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Kata akademisi, jangan seret media ke ranah politik

Selanjutnya

Pemilik ulayat area PTFI menyerahkan penyataan sikap ke DPRP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua