<
Show/Hide
  1. Home
  2. Penkes
  3. Sawit merampas lahan masyarakat adat dan merusak pendidikan
  • Kamis, 19 April 2018 — 19:57
  • 1035x views

Sawit merampas lahan masyarakat adat dan merusak pendidikan

Ilustrasi perkebunan sawit di Tanah Papua – Jubi/Dok.
◕‿◕"Memang kesadaran anak asli Papua usia sekolah, khususnya di wilayah selatan untuk bersekolah perlu ditingkatkan. Selama ini banyak di antara mereka lebih memilih ikut orangtuanya berburu di hutan. Apalagi kini dengan adanya perusahaan sawit semakin parah," kata Maria Kaize menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (19/4/2018).◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Salah seorang legislator Papua dari 14 kursi Maria Elizabet Kaize mengatakan, investasi sawit khususnya di wilayah selatan Papua selain merampas lahan masyarakat adat, juga merusak pendidikan generasi muda Papua.

Maria Kaize yang berasal dari wilayah adat Anim Ha mengatakan, kehadiran sawit semakin memperparah kondisi pendidikan anak-anak asli Papua di wilayah Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan sekitarnya.

Sawit menurut dia, membuat anak-anak asli Papua usia sekolah di wilayah selatan lebih memilih ikut orang tua mereka menjadi buruh dibandingkan ke sekolah.

"Memang kesadaran anak asli Papua usia sekolah, khususnya di wilayah selatan untuk bersekolah perlu ditingkatkan. Selama ini banyak di antara mereka lebih memilih ikut orangtuanya berburu di hutan. Apalagi kini dengan adanya perusahaan sawit semakin parah," kata Maria Kaize menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (19/4/2018).

Ia mencontohkan di daerah Bio, Kabupaten Boven Digoel. Di wilayah itu banyak anak usia sekolah ikut orangtua mereka menjadi buruh sawit. Informasi ini diperoleh Maria Kaize dari adiknya yang guru di wilayah itu.

Katanya, hal seperti ini juga pernah terjadi di daerah Genyem dan Lereh, Kabupaten Jayapura saat perusahaan sawit baru beroperasi di daerah itu. 

"Itu menurut salah seorang guru dari Genyem yang saya temui beberapa waktu lalu. Solusi yang mereka ambil, mencari siswa hingga ke perkebunan. Mungkin cara ini dapat dipakai di kabupaten di selatan Papua. Namun harus ada dukungan dari pemerintah, gereja tokoh adat, masyarakat dan lainnya," ucapnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Keerom, Servius Servo saat bertemu pelapor khusus PBB hak atas pangan, Hilal Elver mengatakan, peralihan lahan masyarakat di wilayahnya menjadi perkebunan sawit dibayar dengan harga sangat murah.

Bahkan ada yang hanya ditukar dengan gula dan garam. Katanya, ini masalah yang ada sejak dulu dan berlanjut hingga kini. 

"Selain untuk perkebunan sawit, hutan dan hutan sagu masyarakat adat banyak yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur pemerintah," kata Servius. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Delapan kabupaten harus hapus nilai merah pelayanan kesehatan

Selanjutnya

Kerjasama Dinkes Papua dengan RS swasta dan klinik dilanjutkan

Komen Saya

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua