<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tuduhan Deputi Kementerian P3A, diskriminasi terhadap OAP
  • Sabtu, 23 Juni 2018 — 23:41
  • 1005x views

Tuduhan Deputi Kementerian P3A, diskriminasi terhadap OAP

Ilustrasi Orang Asli Papua - Jubi. Dok
◕‿◕“Entah sengaja atau tidak, tapi ini pernyataan itu melukai hati orang asli Papua, termasuk saya. Saya orang dari wilayah pegunungan Papua, tapi saya tidak pernah mendengar ada seks bebas setelah suku tertentu menang perang,” ujar Kadepa.◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - “Tradisi KUR dalam bahasa indonesia pesta seks, yang dilakukan warga Papua bagian pegunungan jika menang dalam sebuah peperangan melanggar undang-undang.” 

Begitulah pernyataan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Vennetia R Dannes, Selasa  22 Mei 2018 seperti diberitakan berbagai media online. 

Pernyataan itu menuai kecaman dari berbagai pihak di Papua. Mulai dari kalangan pejabat, adat, aktivis, masyarakat hingga Komnas HAM perwakilan Papua.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, dalam perspektif HAM, pernyataan itu dapat dikonotasikan sebagai pernyataan mendiskriminasi orang asli Papua (OAP) oleh seorang pejabat negara, karena tidak jelas disebutkan di mana kejadiannya, kapan dan oleh suku apa.

“Ini pernyataan keliru yang disampaikan seorang pejabat publik. Seakan-akan pernyataan itu generalisir suku di Papua dengan kebiasaan seperti itu,” kata Ramandey kepada Jubi, Kamis, 21 Juni 2018. 

Akibat ketidak hati-hatiannya mengeluarkan pernyataan, Vennetia R Dannes akhirnya meresahkan orang asli Papua, terutama suku yang berasal dari wilayah pegunungan. 

Pernyataan itu menurut Ramandey, sangat kontroversi. Tidak hanya pernyataan diskriminasi dari seorang pejabat negara terhadap OAP, juga mengkerdilkan dan merendahkan citra orang asli Papua. 

Membuat OAP seakan-akan dikerdilkan dalam pergaulan modern. Dapat membuat ketakutan orang luar Papua bersosialisasi dan berbaur dengan orang asli Papua. 

Komnas HAM perwakilan Papua meminta Vennetia segera mengklarifikasi pernyataannya dan menjelaskan kepada publik kasus mana yang ia maksud dan kapan kejadiannya. 

Jika tidak, kata Ramandey, pernyataan itu merupakan pembohongan yang mencederai rasa keadilan bagi orang asli Papua, dan dapat berisiko hukum.

“Sangat disayangkan. Kalau dia bilang ini mengancam perempuan, kasus yang mana? Ini harus jelas,” ucapnya.

Komnas HAM lanjut dia, berencana menyurati Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk meminta klarifikasi, jika Vennetia R Dannes tidak segera mengklarifikasi pernyataannya.

Kritik terhadap Vennetia R Dannes juga datang dari legislator Papua, Laurenzus Kadepa. Anggota komisi politik, hukum, dan HAM DPR Papua itu mengatakan, ini karena yang bersangkutan tidak paham tentang Papua dan budaya orang asli Papua secara menyeluruh. 

Pernyataan kontroversial dari seorang pejabat negara menurut Kadepa, bukan baru kali ini. Hampir semua pejabat negara di Jakarta berpandangan sama terhadap orang asli Papua. 

“Entah sengaja atau tidak, tapi ini pernyataan itu melukai hati orang asli Papua, termasuk saya. Saya orang dari wilayah pegunungan Papua, tapi saya tidak pernah mendengar ada seks bebas setelah suku tertentu menang perang,” ujar Kadepa.

Kata politikus Partai NasDem itu, jika seorang pejabat negara sengaja mendiskriminasi orang asli Papua dengan pernyataan-pernyataan kontroversial, mengapa negara berupaya mempertahankan Papua.

Memberikan anggaran ke Papua dan berupaya melakukan lobi politik ke negara lain agar Papua tetap berada dalam NKRI. 

“Kalau memang tidak mau, lepas saja. Daripada selalu menjadikan orang asli Papua sasaran diskriminasi. Hanya melihat Papua dari sisi negatif dan seakan selalu mau mempermalukan kami,” ujarnya.  

Seperti Frits Ramandey, Laurenzus Kadepa juga meminta Vennetia R Dannes segera menjelaskan ke publik di mana, suku apa dan kepan kejadian yang dimaksud. Katanya, jika seorang pejabat negara hanya bicara di media, sama saja menciptakan polemik.

“Ini sama halnya diskriminasi kepada orang asli Papua. Dari pemerintahan ke pemerintahan sama saja. Tidak pernah berubah,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobai mengatakan, sebagai anak asal pegunungan Papua yang lahir dan besar di wilayah itu, hingga kini ia tidak pernah mendengar budaya seks bebas suku di pegunungan usai menang perang seperti yang dikatakan Vennetia R Dannes. 

“Saya juga baru dengar bahasa KUR sebagai istilah seks bebas yang disebutkan Deputi Kementerian P3A ini. Ini menunjukkan banyak orang yang tidak mengenal Papua,” kata Gobai.

Sebagai seorang pejabat negara menurut Gobai, Deputi Kementerian P3A tidak mestinya mengeluarkan pernyataan tersebut, karena sama saja mencemarkan tradisi dan ras orang Papua, terutama suku di wilayah pegunungan.

Di sisi lain lanjutnya, Kementerian P3A, tempat Vennetia R Dannes menjabat sebagai deputi, dipimpin oleh putri terbaik Papua yang tentu mengetahui budaya dan karakteristik orang asli Papua. Mestinya sebelum mengeluarkan pernyataan, terlebih dahulu Vennetia menanyakan itu kepada pimpinannya. 

Gobai meminta Kementerian P3A, terutama deputi yang mengeluarkan penyataan itu dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkannya, karena di Papua, kaum perempuan sangat dijunjung tinggi.

“Perlu pembuktian. Kalau terbukti harus dihentikan, tapi kalau tidak, Kementerian P3A harus bertanggung jawab karena telah melecehkan adat kami,” ucapnya. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pesawat Dimonim Air tertembak di bandara Nduga

Selanjutnya

Penembakan pesawat terjadi lagi, distribusi logistik Pilkada dihentikan sementara

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua