<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua: Sistem noken bukan ditiadakan, tapi dibenahi
  • Minggu, 15 Juli 2018 — 23:20
  • 728x views

Legislator Papua: Sistem noken bukan ditiadakan, tapi dibenahi

Pemungutan suara sistem noken di wilayah pegunungan Papua - Jubi. Dok.
◕‿◕ Ia mengatakan, yang perlu dilakukan adalah membenahi tata cara penggunaan noken dalam pemilu di Papua, bukan ditiadakan, karena sistem noken merupakan kearifan lokal yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi (MK).◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan keterwakilan wilayah adat Saireri, Yonas Nusi menyatakan, tidak sependapat dengan mantan komisioner KPU Papua, Fery Kareth yang menyarankan agar sistem noken dalam pelaksanaan pemilu di Papua ditiadakan. 

 Ia mengatakan, yang perlu dilakukan adalah membenahi tata cara penggunaan noken dalam pemilu di Papua, bukan ditiadakan, karena sistem noken merupakan kearifan lokal yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya. Tapi bagaimana diatur dengan baik. Ada kriterianya sehingga hak konstitusi rakyat Papua menggunakan sistem noken dapat terakomodir," kata Yonas Nusi akhir pekan kemarin.

Menurutnya jika sistem noken dapat dibenahi secara baik, maka tidak hanya kabupaten di wilayah pegunungan yang dapat menggunakan noken dalam pelaksanaan pemilu. Kabupaten di wilayah pesisir juga demikian, jika memang ada kesepakatan bersama aturannya seperti apa.

"Saya berharap, semua praktisi hukum, politisi dan birokrasi bersatu melihat ini. Mengkaji ulang dan merumuskan aturan sistem noken," ucapnya.

Katanya, jika disebut sistem noken memasung hak politik masyarakat, di mana seorang kepala suku dapat mewakili puluhan bahkan ratusan suara masyarakat, itu karena kepala suku Papua masih memegang perintah penuh dalam tatanan adat, dan itu tak bisa dihilangkan begitu saja.

"Seorang kepala suku dalam mengambil keputusan, pasti untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya," ujarnya.

Mantan komisioner KPU Papua, Fery Kareth menilai, berbagai pihak terkait di antaranya KPU provinsi dan kabupaten (kota) serta Bawaslu perlu menyepakati tidak lagi menggunakan sistem noken dalam pilkada gubernur, karena penggunaan sistem noken tidak lagi mengandung unsur kebebasan, rahasia dan tidak langsung. 

"Jika pemilu tetap menggunakan sistem noken, di mana demokrasinya. Mengenai putusan MK terkait sistem noken, ini tinggal bagaimana kesepatakan penyelenggara," kata Fery Kareth pekan lalu.

Sementara komisioner Bawaslu Papua, Jamaludin Lado Rua belum lama ini mengatakan, penggunaan sistem noken di wilayah pegunungan Papua perlu dievalusi baik dalam pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada. Landasan hukum penggunaan sistem noken perlu dilengkapi.

"Sistem noken merupakan kearifan lokal, namun belum mewakili hak suara masayarakat secara menyeluruh dalam menentukan calon pemimpinnya," kata Jamaludin kala itu.

Kata dia, pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47-81 Tahun 2009 lalu terkait penerapan sistem noken dalam pemilu di Papua pada 14 kabupaten di wilayah pegunungan, mestinya diikuti amandemen Undang-Undang Pemilu. (*) 

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Komisi I DPRP akan memperjuangkan legalitas parpol lokal

Selanjutnya

Sistem noken mestinya diatur dalam UU Pemilu

Komen Saya

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua