<
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Pemilik ulayat khawatir PT Bosowa keruk emas di Yahukimo
  • Selasa, 22 November 2016 — 08:04
  • 2454x views

Pemilik ulayat khawatir PT Bosowa keruk emas di Yahukimo

Anggota DPRD Yahukimo, Ishak Kipka (tengah) dan Ronald Kipa (paling kanan) dari tim pembela hak ulayat suku Una-Ukam di kantor Redaksi Jubi Senin (21/11/2016) – Jubi/Timo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Masyarakat adat pemilik ulayat Una-Ukam di wilayah Distrik Langda, Kabupaten Yahukimo, Papua menolak rencana presiden (perusahaan) tambang PT. Bosowa yang menurutnya akan hadir pada acara doa di Distrik Langda, Yahukimo beberapa hari mendatang.

Rencana doa kelompok di salah satu kampung di Langda itu juga tertutup dari masyarakat Una-Ukam, gereja GJRP dan masyarakat umum. Mereka mengaku tidak mengetahuinya dan mengkhawatirkan kedatangan perusahaaan ini hendak melakukan eksplorasi emas di wilayah masyarakat adat tersebut.

Anggota DPRD Yahukimo daerah pemilihan 4, perwakilan masyarakat Una-Ukam, Ishak Kipka, bahkan mempertanyakan maksud kedatangan perusahaan tersebut.

“Ada apa dibalik itu? Sebab saya tahu di sana (Distrik Langda) ada kandungan emas. Selama ini masyarakat mendulang dengan memakai alat-alat tradisional dan sederhana yang menghidupkan keluarga,” kata Ishak ketika bertandang ke redaksi Jubi di Jayapura, Senin (21/11/2016).

Menurutnya masyarakat menginginkan pertambangan rakyat sesuai pasal 20-22 UU No.4 tahun 2009. Bahwa kriteria WPR (wilayah penambangan rakyat) 25 hektare dan tidak menggunakan biaya besar.

“Di wilayah Una-Ukam belum ada penetapan WPR. Kalaupun ada belum diumumkan sesuai prosedur,” katanya.

Mengacu pada UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan rakyat yang luas hektare dan biaya terbatas tidak bisa melibatkan investor besar seperti PT Bosowa. Di Langda sekalipun ada rencana pertambangan rakyat, tetapi masih dalam proses pengusulan belum ada penetapan sebagai area WPR sesuai prosedur hukum.

 “Karena itu, saya anggota DPRD sekaligus (pemilik) hak ulayat meminta PT Bosowa undur dari keterlibatannya,” katanya.

Pihaknya pun meminta agar pemerintah segera memfasilitasi masyarakat melakukan sosialisasi rencana dan pemetaan partisipatif masyarakat lokal yang kemudian diusulkan untuk penetapan WPR dari pusat.

Ronald Kipa, tim pembela hak ulayat suku Una-Ukam mengatakan hanya satu dari sembilan kampung yang mengetahui kedatangan PT Bosowa tersebut. Sementara delapan kampung lainnya tak mengetahuinya.

Senada dengan itu, Efraim Trukna, pemilik ulayat, mengatakan masyarakat adat Papua tidak meminta pertambangan. Cukup saja PT Freeport yang mengambil emas dari hasil eksplorasinya.

Wilayah pertambangan rakyat ini berada di dua wilayah administratif, yaitu Bame, Bime, Borme dan Bumeb di Kabupaten Pegunungan Bintang serta Langda, Lomela, Suntangmun dan Seladula di Kabupaten Yahukimo.

Pihaknya khawatir jika PT Bosowa beroperasi akan mengakibatkan masalah besar antardua kabupaten selain masalah lainnya, seperti perjudian dan minuman beralkohol.

Namun hingga berita ini ditulis pihak PT. Bosowa belum dimintai klarifikasinya terkait rencana penambangan tersebut. (*)

Reporter :Timoteus Marten
timo@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Jelang natal, Pemkab Jayawijaya pastikan harga bahan pokok stabil

Selanjutnya

Dispendukcapil Mimika studi banding di Kota Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua