<
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Dua organisasi gerakan mahasiswa Indonesia dukung pemerintah soal Freeport
  • Kamis, 23 Februari 2017 — 16:11
  • 2326x views

Dua organisasi gerakan mahasiswa Indonesia dukung pemerintah soal Freeport

Ilustrasi demo mahasiswa UNCEN Tolak Freeport tahun 2015 di DPR Papua – wartamalut.com

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Kristen Indonesia (GMKI) mendukung sikap Pemerintah Joko Widodo terkait masa depan kontrak PT. Freeport.

Menurut LMND dalam rilisnya, Rabu (22/2/2017) langkah awal pemerintah adalah keputusan yang cukup baik. “Dengan begitu, Pemerintah Indonesia telah meproklamirkan diri menjadi bangsa yang berdaulat, tidak bisa lagi diancam dan ditekan oleh modal asing,” tulis Vivin Sri Wahyuni Ketua Umum organisasi mahasiswa tersebut.

Menurut mereka sudah banyak bukti pelanggaran dan segudang catatan hitam yang dilakukan Freeport  sehingga sudah bisa dijadikan landasan pemerintah untuk melawan upaya hukum yang katanya hendak dilakukan oleh perusahaan tersebut.

LMND juga memandang pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak perusahaan itu saat berakhir di tahun 2021 nanti.

“Berakhirnya kontrak Freeport tahun 2021 nanti pemerintah Indonesia tidak perlu lagi melakukan pembahasan kontrak baru. Dengan berakhirnya kontrak Freeport, Indonesia dapat memeroleh kepemilikan 100% kekayaan tambang tersebut. Dari situlah momen kedaulatan sepenuhnya bangsa Indonesia dalam pengelolaan tambangnya,” ujar LMND.

Senada dengan itu, GMKI melalui rilisnya Rabu (22/2) juga mendukung sikap pemerintah dalam menghadapi PT. Freeport Indonesia termasuk ancaman arbitrase internasional, dengan syarat semua tindakan itu ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia di Tanah Papua, terkhusus penduduk asli Papua.

GMKI juga meminta pemerintah di Jakarta agar melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dalam pembicaraan negosiasi. “Pemerintah pusat harus selalu melibatkan pemerintah daerah Papua dalam pembicaraan dan negosiasi dengan pihak PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport Indonesia juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayar retribusi air kepada pemerintah daerah Papua dan membangun smelter di Tanah Papua,” tegas GMKI.

Pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Umum Sahat Martin Philip Sinurat dan Sekretaris Umum Alan Christian Singkali tersebut juga menyoroti keputusan PHK PT. FI terhadap para pekerjanya.

“Kami menyesalkan keputusan PT. Freeport Indonesia yang melakukan PHK terhadap para pekerjanya, padahal izin terbaru terkait ekspor konsentrat sudah diberikan, dengan syarat Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun tawaran tersebut ditolak dan malah memilih mengurangi produksi tambang dan memecat para pegawai,” tulis organisasi itu.

Mereka mendesak PT. Freeport Indonesia menghormati hak-hak tenaga kerja dengan tidak melakukan pemutusan kontrak kerja secara semena-mena.(*)

Reporter :Agus Pabika
pabikaa169@gmail.com
Editor : Zely Ariane
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

KPAI: Empat anak Timika korban kekerasan sudah dikembalikan ke keluarga

Selanjutnya

Gubernur minta pihak swasta dukung proyek Palapa Ring di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua