<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bicara Freeport, pihak di Papua jalan sendiri-sendiri
  • Senin, 06 Maret 2017 — 19:16
  • 1135x views

Bicara Freeport, pihak di Papua jalan sendiri-sendiri

Ilustrasi Lokasi Penambangan Freeport - Dok. Jubi

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Salah satu anak suku Kamoro, suku di Mimika yang menjadi korban limbah tailing Freeport, Mathea Mamoyau menyatakan, selama semua pihak di Papua jalan sendiri-sendiri bicara masalah Freeport.  

Sekretaris Komisi I DPR Papua itu mengatakan, harusnya semua komponen berkepentingan di Papua duduk bersama mengambil suatu keputusan untuk didorong ke pemerintah pusat.

"Kami perlu bersuara bagaimana keterlibatan Pemprov Papua dan DPR Papua untuk menyelematkan karyawan dan masyarakat Papua. Mengambil keputusan untuk didorong kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Kita menunjukkan kalau kami ada," kata Mathea, Senin (6/3/2017).

Menurutnya, pihak di Papua harusnya menyatukan persepsi terlebih dahulu. Setelah itu, bertemu pemerintah pusat. Membicarakan poin-poin yang harus diakomodir untuk kepentingan Papua.

"Kesannya selama ini semua pihak jalan sendiri-sendiri. Pemprov sendiri, Pemkab Mimika sendiri, DPRP sendiri, pemilik ulayat adat sendiri," ujarnya.

Kalau ingin bicara dampak buruk Freeport kata dia, suku Kamoro yang paling terkena dampaknya. Area mereka menjadi sasaran pembuangan limbah tailing Freeport.

Suku Amunge, salah satu suku pemilik tanah ulayat konsesi PT Freeport di Mimika, Papua juga menuntut beberapa hal kepada Pemerintah Indonesia.

Ketua LEMASA, Odizeus Beanal mengatakan, salah satu tuntutan pihaknya, Presiden Jokowi dan Menteri ESDM harus bisa meyakinkan pemilik tahan ulayat konsesi PT Freeport, rakyat Indonesia dan Pemprov Papua bahwa IUPK bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, pihaknya juga menuntut pemerintah pusat harus mengakui keberadaan suku pemilik ulayat konsesi PT Freeport dan Pemprov Papua, serta harus terlibat aktif dalam pembicaraan terkait kontrak PT Freeport.

"Posisi masyarakat pemilik ulayat dan Pemprov Papua, seakan-akan hanya menjadi penjaga aset pusat di daerah," kata Odizeus Beanal. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Upaya Gubernur Papua perjuangkan honorer K2 patut didukung

Selanjutnya

Dilantik jadi Kadis, Ketua KPUD Nabire akan di-PAW

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua