<
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Terkait masa depan Freeport, MAI bersikukuh: tutup, audit, baru berunding
  • Senin, 03 April 2017 — 06:39
  • 2347x views

Terkait masa depan Freeport, MAI bersikukuh: tutup, audit, baru berunding

Konferensi pers Masyarakat Adat Independen (MAI) di LBH Jakarta, 2 April 2017 diwakili oleh Ronny Nakiaya (kiri), Nico Kanungguk (tengah), Adolfina Kuum (kanan) – IST

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Masyarakat Adat Independen (MAI) mewakili warga suku Amungme dan Kamoro  tetap menegaskan posisinya menuntut PT Freeport Indonesia (PT FI) ditutup untuk diaudit. Bagi MAI penutupan untuk audit tersebut adalah syarat untuk membicarakan masa depan PT FI.

“Sikap kami jelas, tidak berbicara tentang divestasi, dan lain-lain. Tutup Freeport, audit kekayaannya dulu, dan audit keseluruhan perusahaan tersebut, setelah itu barulah berunding tripartit atau bentuk-bentuk lainnya. Audit tersebut juga harus dilakukan oleh tim audit internasional,” ungkap Juru Bicara MAI Ronny Nakiaya kepada Jubi melalui pesan elektronik dari Jakarta, Minggu (2/4/2017) setelah melakukan jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta), di Jakarta.

Baca juga 30 wakil masyarakat Amungme dan Kamoro minta Freeport ditutup

Sikap tersebut menurutnya sekaligus menjadi respon masyarakat adat terkait persetujuan PT. Freeport untuk mengubah status Kontrak Karya (KK) nya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seperti yang disyaratkan pemerintah RI jika Freeport ingin melanjutkan ekspor konsentratnya.

Bagi MAI, persetujuan tersebut tidak mengubah banyak hal karena sejak awal mereka merasa tidak pernah dilibatkan untuk membicarakan masa depan PT itu.

“Kami adalah korban langsung, kenapa pihak pemerintah (daerah dan pusat) tidak pernah melihat permasalahan yang kami alami dan memfasilitasi untuk duduk bersama berbicara, semuanya hanya kepentingan saja. Masalah yang sebenarnya dialami tidak pernah ada solusi kongkrit yang lebih berpihak ke masyarakat akar rumput,” ujarnya.

Dalam sejarah investasi dan beroperasinya PT. Freeport Indonesia selama ini tidak pernah sepi dari pro dan kontra. Tarik menarik berbagai kepentingan semakin tampak jelas belakangan ini ketika pemerintah sementara menghentikan izin ekspor konsentrat PT. FI.

Berbagai kepentingan yang berserak tersebut setidaknya mewakili pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, lembaga masyarakat adat, masyarakat adat Amungme dan Kamoro sendiri, dan kelompok-kelompok gerakan mahasiswa dan intelektual.

Baca juga Bicara Freeport, pihak di Papua jalan sendiri-sendiri

Baca juga LEMASA: Segala pembicaraan terkait Freeport harus libatkan masyarakat adat

Awal Maret lalu, salah seorang anak suku Kamoro, di Mimika yang menjadi korban limbah tailing Freeport, Mathea Mamoyau kepada Jubi menyatakan selama ini semua pihak di Papua jalan sendiri-sendiri saat bicara masalah Freeport.  

Sekretaris Komisi I DPR Papua itu mengatakan, harusnya semua komponen berkepentingan di Papua duduk bersama mengambil suatu keputusan.

Menurutnya, pihak di Papua harusnya menyatukan persepsi terlebih dahulu. Setelah itu, bertemu pemerintah pusat, membicarakan poin-poin yang harus diakomodir untuk kepentingan Papua.

Aksi serentak 7 April

Melanjutkan aksi serentak ‘Tutup Freeport’ pada 20 Maret lalu, kelompok-kelompok mahasiswa dan intelektual serta Masyarakat Adat Independen akan kembali turun ke jalan 7 April mendatang menuntut agar Freeport ditutup, diaudit, untuk kemudian ditentukan masa depan operasinya oleh masyarakat adat sendiri.

Tanggal 7 April dipilih bertetapan dengan 50 tahun setelah penandatanganan Kontrak Karya I PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1967.

Baca juga Senin, Aksi serentak tutup Freeport

Baca juga Gempar: Tutup Freeport, tanpa kompromi

“Agar kami, masyarakat akar rumput, tidak lagi menjadi korban dari kompromi Indonesia dengan PT.Freeport, karena kami menginginkan menjadi tuan di atas tanah kami West Papua,” ujar Ronny Nakiaya.

Aksi tersebut didukung oleh Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.

Laporan Guardian

November 2016 lalu, laporan jurnalistik Susan Schulman, seorang jurnalis foto dan video kawakan, yang dilansir The Guardian mengungkap bagaimana tambang Gasberg hanya membawa penindasan, penyingkiran, kemiskinan dan penyakit bagi komunitas masyarakat lokal

Sculman bertemu masyarakat asli Kamoro,  melihat kehidupan sehari-hari mereka dengan limbah PT Freeport dan memotret dampak lingkungan dan sosial raksasa tambang tersebut

Hironimus Urmani, Kepala Suku Komoro di Tipuka kepada Schulman mengatakan sedimen akibat tailing PT. FI sudah meluap ke pinggiran sungai, membuat mati ikan-ikan, udang, kerang yang sejak dulu menjadi makanan dan basis ekonomi orang-orang Kamoro.

Baca juga Limbah sosial PT. Freeport Indonesia

Baca juga "Perkawinan" pertambangan dan militer lahirkan epidemi HIV

 “Laporan tahun 2012 oleh Earthworks and MiningWatch Canada menekankan bahwa limbah Grasberg telah mengubur sekitar 166KM2 yang dulunya hutan produktif dan lahan basah, juga ikan-ikan sebagian besar sudah hilang,” kata Schulman.

 “(tapi) Tidak ada keadilan di negeri ini,” bisik seorang penduduk asli yang tak mau disebut namanya kepada jurnalis itu, sambil melihat-lihat kebelakang dengan sedikit takut. “Inilah pulau tanpa hukum,” ujar orang tersebut.(*)

Reporter :Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Terkait dugaan trafficking, Pengacara: "Kenapa hanya Yosep Paragaye yang ditahan?"

Selanjutnya

RSF minta Jokowi biarkan jurnalis kerja bebas di West Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua