<
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. PSU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Papua diminta jangan bikin "kabur air"
  • Rabu, 30 Agustus 2017 — 07:40
  • 1044x views

PSU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Papua diminta jangan bikin "kabur air"

Penandatanganan berita acara penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara PSU oleh saksi pasangan calon yang disaksikan oleh penyelenggara pemilu - Jubi/Engel

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Sentani, Jubi -  Proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Jayapura telah selesai dilaksanakan, 23 Agustus 2017 lalu. Dalam proses tersebut, Bawaslu Papua merekomendasi agar dilakukan pencermatan terhadap dua TPS di Kampung Bambar Distrik Waibhu, yang dinilai melanggar aturan pada saat proses PSU.

Marinus Yaung, salah satu akademisi Tanah Tabi menilai, seluruh tahapan dan proses pilkada yang dilakukan di Kabupaten Jayapura selama enam bulan berjalan, kesannya Bawaslu Papua sama sekali tidak konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

"Pilkada di daerah ini terkatung-katung karena adanya rekomendasi Panwas dan Bawaslu, yang dengan sengaja menghambat jalannya proses pilkada ini, sampai ke final penetapan hasil perolehan suara," katanya, Selasa (29/8/2017)..

Menurutnya, indikatornya bisa dilihat dari Pilkada Kabupaten Jayapura saat ini, mengarah kepada kepentingan elite politik di pusat. Artinya ada utang politik yang belum dilunasi pada saat pelaksanaan Pilpres 2012 lalu.

"Sehingga proses pilkada mulai didorong agar ditunda 2018," imbuhnya.

Yaung menjelaskan, proses pilkada sesungguhnya sudah dilakukan sejak tanggal 15 Februari lalu. Hal itu dibuktikan partisipasi masyarakat yang  luar biasa. Lalu, dari kondisi yang normal tersebut, katanya, dipaksakan melalui rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura ke DKPP untuk dilakukan PSU, alhasil tanggal 23 Agustus, PSU digelar dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim.  

"Pilkada di daerah ini yang bikin kacau adalah Panwas dan juga Bawaslu, yang dengan seenaknya saja mengeluarkan rekomendasi tanpa melihat prosedural yang berlaku. Jangan lupa bahwa PSU juga telah menelan anggaran yang cukup besar, dampaknya adalah proses pembangunan yang harusnya dirasakan oleh masyarakat kita saat ini. Yang mana, anggaran di masing-masing OPD pada lingkup Pemerintah Jayapura harus dipotong untuk kepentingan PSU," kesalnya.  

Dirinya berharap agar proses pencermatan rekomendasi Bawaslu terhadap 39 TPS, yang akan dilakukan KPU tidak lagi menghasilkan rekomendasi baru.  

"Besok (hari ini) kita akan ikuti lagi secara bersama, 39 TPS yang akan dilakukan pencermatan oleh KPU. Kalau ada lagi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu, maka komitmen mereka perlu dipertanyakan, karena 39 TPS ini hasil dari pemilu serentak yang dilakukan tanpa ada masalah terjadi," harapnya.  

Senada, Sehan Hanubun saksi dari Paslon Nomor urut Empat menegaskan, Bawaslu keliru mengeluarkan rekomendasi terhadap dua TPS di Kampung Bambar Distrik Waibhu, dan kesannya tidak prosedural.  

"Pelanggaran yang terjadi itu di tingkat TPS, kenapa baru diadukan dalam bentuk rekomendasi pada saat pleno penetapan perolehan hasil suara di tingkat KPU. Kinerja Bawaslu juga perlu dipertanyakan, kita tidak persoalkan rekomendasi yang akan dikeluarkan tetapi harus sesuai aturan yang berlaku. Peraturan KPU nomor 10 tahun 2015 sangat jelas mengatur di sana tentang limit waktu pengaduan pelanggaran di TPS," ucapnya.  

Sehan menambahkan bahwa proses PSU yang dilakukan pada tanggal 23 lalu sudah berjalan dengan baik.

"Tak mungkin hasil PSU mau di PSU-kan lagi, ini Pilkada model apa. Padahal tujuan dilakukan  PSU untuk menyelesaikan semua persoalan dan gugatan yang terjadi dari proses sebelumnya. Kita tetap menghargai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu, karena sesuai dengan undang-undang, tetapi ada juga undang-undang dan aturan yang membatasi kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan sebuah rekomendasi. Oleh sebab itu, kita berharap nantinya pada pencermatan 39 TPS tidak ada lagi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu," ungkapnya.  

Sementara itu, Adam Arisoy Ketua KPU Papua yang juga KPU Kabupaten Jayapura meyakinkan, dalam proses pencermatan nanti tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu, sebab untuk 39 TPS yang direkomendasi ini belum dijelaskan TPS mana yang akan dilakukan pencermatan.  

"Kotak suara tersisa sampai saat ini ada 87 kotak, Bawaslu RI baru mengirim surat rekomendasi kepada kami untuk melakukan pencermatan terhadap 39 kotak suara atau TPS, tetapi yang kami pertanyakan 39 TPS ini beralamat di mana saja, kita juga belum tahu. Bagi kami pencermatan kalau jadi dilaksanakan, sudah lewat limit waktunya, karena sebelumnya Panwas dan Gakkumdu telah melakukan pencermatan sebelumnya di luar dari dari dua distrik yang telah dipleno pada waktu," katanya. (*)

Reporter :Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Galuwo
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Dinas Peternakan sosialisasi cara sembelih hewan kurban  

Selanjutnya

Bupati Jayapura: pendidikan watak dan mental penting

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua