<
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Polisi proses aduan terhadap pembuat film The Mahuze’s
  • Rabu, 13 September 2017 — 07:28
  • 4048x views

Polisi proses aduan terhadap pembuat film The Mahuze’s

Dandhy Dwi Laksono (membawa motor) dalam program Ekspedisi Indonesia Biru ke Papua 2016 – Indonesiabiru.com

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) sedang memroses aduan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) terhadap jurnalis Dandhy Dwi Laksono atas unggahan status tulisan di Facebook yang berjudul 'Suu Kyi dan Megawati’ Rabu (6/9) lalu.

Organisasi sayap PDI Perjuangan Jawa Timur itu menuduh Dhandy telah menghina dan membuat ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan sudah meminta keterangan ahli bahasa untuk meneliti unggahan pembuat filam The Mahuze’s tersebut pada Senin (11/9) dan bertujuan untuk menyelidiki apakah terdapat unsur seperti yang dituduhkan.

"Proses sekarang kami memanggil saksi (ahli) bahasa karena bahasa ini jangan sampai kami salah menerjemahkan ke dalam fungsi penyidikan," ujarnya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (12/9/2017).

Mengenai hasil dari pemeriksaan keterangan ahli, Frans enggan menyebutkanya. Sebab, hal tersebut merupakan konsumsi penyidik.

Sehari setelah kabar pemolisian Dandhi Dwi Laksono diperoleh publik (7/9), melalui pernyataan terbukanya ia menegaskan bahwa pelaporan terhadap dirinya telah memicu keresahan umum yang daftar korbannya telah dan bisa lebih panjang.

“…dan karenanya harus disikapi melampaui kasus individu yang butuh mediasi atau perdamaian. Sebab memang tak ada yang perlu dimediasi atau didamaikan dari tulisan itu,” tegasnya.

Dandhi juga menyebutkan dibanding berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, apalagi penangkapan 4.996 orang Papua sepanjang 2016 dan tragedi Rohingya, kasus pelaporan ini tidak ada apa-apanya.

Seperti diketahui, dalam unggahan tulisan 'Suu Kyi dan Megawati' itu Dandhy menuliskan:

"Tepat setelah Megawati kembali berkuasa lewat kemenangan PDIP dan terpilihnya Presiden Joko Widodo yang disebutnya sebagai "petugas partai" (sebagaimana Suu Kyi menegaskan kekuasaannya), jumlah penangkapan warga di Papua tembus 1.083 orang, mengalahkan statistik tertinggi di era Presiden SBY (2013) yang berjumlah 548 orang."

"Bahkan menurut catatan LBH Jakarta dan Tapol, antara April hingga Juni 2016 saja, ada 4198 warga Papua yang ditangkap di berbagai tempat di Indonesia karena mengekspresikan aspirasi politiknya," tulisnya

Menurut catatan SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) (7/9) setidaknya terdapat 35 orang aktivis sudah dijerat dengan pasal karet UU ITE sejak tahun 2008. 28 aduan di antaranya terjadi pada tahun 2014 sampai sekarang. Tiga kelompok aktivis yang paling rentan dipidanakan adalah para aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan dan jurnalis.

Dandhi yang juga berstatus sebagai jurnalis tersebut menambah daftar kriminalisasi oleh pasal karet dalam UU ITE.

“Semua dikenakan pasal pidana yang sama, yakni pasal pencemaran nama baik, terutama pasal 27 ayat 3 UU ITE jo. pasal 45 ayat 3 dengan ancaman pidana 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta. Acuan hukumnya tidak bisa dipisahkan dari pasal 310-311 KUHP sesuai hasil revisi UU ITE No. 19 Tahun 2016. Sedangkan Dandhy Dwi Laksono yang terakhir kali dimasukkan ke dalam sistem data SAFEnet kemungkinan akan ditambahkan dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 156 mengenai penyebaran kebencian,” ujar Damar Juniarto, Regional Coordinator, SAFEnet berdasarkan rilisnya yang diterima Jubi minggu lalu.

Menurut Damar SAFEnet telah memeriksa isi postingan dari para aktivis tersebut dan menemukan banyak pernyataan yang basisnya adalah fakta dan data, bukan dusta. Tak jarang, aktivis ini menyertakan sumber dari mana pernyataan itu dibuat. Sehingga bagi SAFEnet, persoalan yang dihadapi oleh para aktivis ini bukanlah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kebencian, tetapi yang sesungguhnya dihadapi adalah upaya pemelintiran hukum yang digunakan para pelapornya untuk tujuan membungkam fakta dan data yang disampaikan mereka lewat media sosial.

Dikalangan orang muda Papua, aktivis dan jurnalis Dandhy dikenal karena karya film dokumenternya tentang perjuangan masyarakat asli Papua di Merauke (The Mahuze’s) mempertahankan tanah adat dari kepungan investasi sawit. Dirinya melalui rumah produksi audiovisual watchdoc juga sempat memroduksi film dokumenter tentang pemogokan buruh-buruh Freeport  tahun 2013 dalam film Alkinemokiye.(*) 

Reporter :Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor : Admin Jubi
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Frits: DPR jangan pecah dengan terbentuknya KKR

Selanjutnya

Mendikbud lepas 6.296 Guru Garis Depan ke daerah 3T

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua