Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Video
  3. A Statement by Vanuatu and 7 Pacific Countries during UNHRC Meeting in February 2017
  • Selasa, 30 Mei 2017 — 09:55
  • 690x views

A Statement by Vanuatu and 7 Pacific Countries during UNHRC Meeting in February 2017

Produksi : wpu
Uploader : Admin Jubi
Editor : Zely Ariane

Video Terkait

PR NEWS WIRE

34th Regular Session Human Rights Council High-Level Segment - 8th Meeting, March 1st 2017

Official video gained from UN TV http://webtv.un.org/ with Indonesian subtitle by WPU.

Full text in Bahasa Indonesia:

Republik Vanuatu sangat berbahagia berbicara dalam pertemuan ini. Hari ini, saya berbicara atas nama Vanuatu dan koalisi 6 negara lain yang sepaham di wilayah Pasifik: Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, the Marshall Islands, and the Salomon Islands.

Tuan Presiden, kami tujuh Negara ini bersama-sama hari ini – dan melalui sebuah pernyataan tertulis bersama – ntuk meminta perhatian dari anggota Dewan HAM PBB yang terhormat untuk situasi genting di West Papua.

Tuan Presiden, secara khusus kami meminta perhatian untuk beberapa penegasan terbaru dari para pemegang mandat Dewan HAM ini atas pelanggaran-pelanggaran serius oleh Indonesia terhadap hak asasi masyarakat asli Papua. Sebuah surat bersama telah dikeluarkan oleh: Pelapor Khusus PBB untuk Promosi dan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Masyarakat Asli, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia .

Kami juga meminta perhatian terhadap catatan kekerasan Negara Indonesia yang lainnya di West Papua, di antaranya:
• komunikasi-komuniasi dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial terkait dengan pembunuhan-pembunuhan dan penahanan-penahanan orang Papua, 
• berbagai laporan yang terdokumentasi baik terkait pembunuhan ekstra-yudisial atas para aktivists, penahanan, serta penembakan terhadap para pendemo damai, termasuk anak-anak sekolah menengah atas. 
• Juga laporan-laporan tentang kekerasan terhadap perempuan Papua yang masih terus terjadi.

Kami juga mencatat bahwa selama 15 tahun terakhir Komnas HAM Indonesia telah menghimpun berbagai bukti tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat oleh pasukan-pasukan keamanan di tiga daerah di West Papua: Wasior, Wamena, dan Paniai. Komnas HAM itu bahwa kasus-kasus di dua tempat pertama sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’, yang merupakan kejahatan yang dihukum di bawah hukum Indonesia dan hukum internasional.

Kami hendak menyoroti lebih lanjut aspek lain yang luas dari pelanggaran hak asasi manusia, yaitu bijakan pemerintah Indonesia selama beberapa decade serta yang masih berlanjut hingga hari ini terkait migrasi penduduk non-Papua ke West Papua, yang mengakibatkan penurunan drastic persetansi penduduk asli Papua.

Tuan Presiden, kendati demikian, hingga hari ini Pemerintah Indonesia belum mampu mengurangi atau menghentikan pelanggaran HAM yang bermacam ragam dan tersebar luas itu. Juga pemerintahan itu belum mampu memenuhi keadilan bagi korban. Juga belum tampak tindakan nyata untuk menangani berbagai pelanggaran itu oleh pemerintah Indonesia, yang tentu saja merupakan pihak yang memiliki tanggungjawab langsung dan akuntabilitas utama. 

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia secara konsisten tidak mampu untuk menyerahkan laporan HAM dan tinjauan periodic yang diwajibkan, yang merupkanan norma internasional utama yang dengannya secretariat dan Negara-negara anggota PBB memonitor hak asasi manusia di seluruh dunia. Asesmen tertulis ini adalah penting demi melihat dan menghapus penyiksaan, diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya.

Tuan Presiden, atas pelanggaran-pelanggaran HAM itu dan atas kelalaian pemerintah Indonesia, kami mengharapkan Dewan HAM PBB ini untuk meminta Komisi Tinggi HAM PBB untuk membuat sebuah laporan lengkap tentang situasi aktual di West Papua.

Laporan Komisi Tinggi HAM PBB itu perlu memperhitungkan informasi-informasi di dalam Piagam-piagam, Prosedur-prosedur khusus, dan Penilaian Universal Berkala (Universal Periodic Review), serta laporan-laporan dari organisasi-organisasi internasional dan regional, serta dari lembaga-lembaga non-Pemerintah.

Laporan itu juga harus menyertakan berbagai hak asasi yang tercantum dalam Piagam HAM Internasional dan konvensi-konvensi terkait, termasuk hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination).

Dan laporan itu juga harus membuat rekomendasi untuk tindakan-tindakan mendesak untuk menghentikan pola-pola pelanggaran HAM seperti yang sudah diungkap dan ditunjukkan oleh para Pelapor Khusus dan badan-badan lain yang sudah disebut sebelumnya.

Akhirnya, kami meminta kerjasama yang penuh dan tanpa syarat dengan Komisi Tinggi HAM dalam memenuhi mandate ini, termasuk pernyataan kesediaan dari otoritas Indonesia untuk akses yang penuh bagi setiap orang di West Papua yang dianggap perlu dalam pengumpulan dan pembuatan laporan ini.

Tuan Presiden, sebagai penutup, kita percaya bahwa tantangan-tantangan di West Papua harus dibawa kembali ke dalam agenda PBB.

Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan untuk menyampaikan pernyataan kami di forum ini. 

Long God Yumi Stanap. Di dalam Tuhan kami berdiri teguh. Terima kasih.

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe