Jayapura

Hanya Kayu Olahan Yang Boleh Keluar dari Provinsi Papua

Jubi—Jika mengkaji Surat Keputusan Bersama Papua dan Papua Barat no:163/2007 dan no:16/2007 tentang peredaran hasil hutan yang berisi tentang penghentian atau larangan eksport kayu log keluar Papua. Maka sangat jelas kalau hanya kayu olahan saja yang harus keluar dari Provinsi Papua. Hal ini diungkapkan mantan Koordinator Forest Wacht Regio Papua Lindon Pangkali kepada Tabloidjubi.com di Jayapura Sabtu(6/8).

”Jadi kalau sampai ada kayu log yang keluar Papua berarti illegal,” papar Pangkali seraya menambahkan boleh dibilang pembodohan karena ekspor log seolah-olah menunjukkan bahwa rakyat Papua tidak mampu mengembangkan industri pengolahan kayu.

Selain itu lanjut Pangkali kebijakan pemerintah khususnya Deprtemen Kehutanan dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan penilaian/verifikasi legalitas kayu (VLK) yang diharapkan dapat menjadi jalan bagi pencapaian pengelolaan hutan lestari dan pengembangan industri kehutanan dan pengolahan hasil hutan (kayu) yang berkelanjutan.

“Namun penerapan Permenhut P38/2009 bisa berlaku tapi harap diingat kalau Papua masih berlaku larangan eksport log." papar Pangkali. Menurut dia peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tetang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu.

Lebih lanjut urai Pangkali kerangka sistem SVLK ini lahir dari proses panjang selama beberapa tahun dari Kementerian Kehutanan bersama para pihak. Dalam mempersiapkan implementasi Permenhut P.38/2009, telah tersedia pula pedoman-pedoman operasional tentang kriteria dan standar serta pedoman pelaksanaan Permenhut 38/2009 tersebut, yaitu Peraturan Dirjen BUK (Perdirjen) No 06/2009 dan No 02/2010.

Pangkali menjelaskan di Provinsi Papua kemungkinan besar PT Wapoga Mutiara Timber di Bonggo sudah memulai menjalankan PP38/Menhut-II/2009 termasuk Sistem  Verifikasi Legalitas Kayu(SVLK). Menurut Pangkali bagi wartawan sebaiknya ikut pula memantau sejauhmana kebijakan ini bisa dijalankan sampai ke Dinas Kehutanan di tingkat Kabupaten dan Provinsi.

Sedangkan untuk ke lapangan lanjut dia  wartawan juga bisa melakukan pemantauan pelaksanaan Permenhut 38 dan bagaimana verifikasi legalitas kayu digalakan.
Selain itu untuk memantapkan SVLK  ini  Asosiasi Journalis lingkungan Indonesia akan melakukan pelatihan bagi wartawan tentang Sosialisasi Permenhut P38/2009 pada Jurnalis dan Promosi  Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) melalui Liputan dan Penulisan Berita yang berlangsung di Solo pada 10 -13 Agustus, 2011.

Pelatihan ini  sangat berguna karena media  mempunyai peran penting dalam menyampaikan danmenyebarluaskan informasi tentang SVLK kepada publik, khususnya kepada pelaku industri kehutanan, pengelola hutan hak, dan masyarakat umum. SVLK sebagai sebuah sistem terkait upaya  perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya di sektor kehutanan memiliki kompleksitas dalam mengimplementasikannya di seluruh wilayah Indonesia, tentu juga nilai berita  bila dikemas dari berbagai sudut pandang dan perspektif khususnya terkait dengan kesiapan berbagai instansi, lembaga yang terkena pewajiban aturan tersebut di berbagai daerah dimaksud.

Media juga memiliki peran penting mempromosikan SVLK sebagai instrumen peraturan tentang legalitas kayu dalam perdagangan sekaligus sebagai media pendidikan konsumen tentang keberadaan SVLK dankayu dan produk kayu legal Indonesia.

Untuk menunjang peran media dalam menyebarluaskan informasi terkait SVLK dan aspek-aspek lain yang terkait, diperlukan pertemuan dengan jurnalis untuk mensosialisasikan SVLK dan berbagai perkembangannya saat ini dengan narasumber kompeten dan relevan sehingga diharapkan jurnalis mendapatkan informasi yang akurat yang dapat menjadi pengetahuan dan sumber berita bagi liputan jurnalistik sekaligus turut mempromosikan SVLK. (J/02)