Jayapura

Inilah Kunci Pelaksanaan dan Implementasi Otsus Papua

JUBI---Mencermati penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua selama tahun 2011 dan pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua yang telah berusia 10 tahun, serta kondisi sosial politik yang terjadi di Papua. Maka Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang memberi perhatian mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan mendorong pelaksanaan Otsus secara konsisten, menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Menurut  Koordinator Program ICS Papua Yusak Elisa Reba, dari sisi aspek implementasi pelaksanaan Otsus di Papua, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri segera menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Otsus Papua. “Sebab, hal ini akan menjadi informasi bagi semua pihak dalam melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua,” katanya, Kamis, 22 Desember 2011.

Yusak juga mengatakan, pemerintah daerah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah daerah kabupaten/kota, agar secara konsisten melaksanakan materi muatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. “Juga segera menyusun grand desain terkait implementasi Otsus yang memuat kebijakan-kebijakan bersifat khusus dalam rangka perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan pada orang asli Papua,” katanya.

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dalam perspektif Otsus bagi orang Papua, kata Yusak, maka pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota segera menyusun profil orang Papua yang didalamnya memuat jumlah, tingkatan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, daya serap pada lapangan kerja serta aspek penting lainnya. “Ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam perspektif Otsus Papua dapat terarah dan memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan orang asli Papua,” katanya.

Selain itu, kata Yusak, segera dilakukan evaluasi bagi secara substansi, maupun implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Mengingat salah satu sumber penerimaan Provinsi Papua di Otsus, yakni penerimaan khusus yang bersumber dari dua persen plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang tersisa 10 tahun waktu penerimaan, maka penyelenggara pemerintah di Provinsi Papua dalam penyusunan APBD, agar dana Otsus dipisahkan dalam buku APBD secara terpisah,” katanya.

Pemerintah di Provinsi Papua juga harus konsisten melaksanakan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembagian dan Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otsus dalam penyusunan APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2012. “Pemerintah daerah kabupaten/kota segera menyusun regulasi yang mengatur mengenai penerimaan dan pengelolaan dana Otsus yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota. Juga segera dibentuk suatu badan khusus yang memiliki tugas dan fungsi terkait implementasi Otsus Papua,” katanya.

MRP harus menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang MRP dalam rangka perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua. “MRP segera menyusun agenda strategis bagi perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua yang diamanatkan di Undang-Undang Otsus Papua,” katanya.

Selain itu, kata Yusak, DPRP juga segera mengagendakan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Perdasus, sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, agar dijadikan sebagai agenda prioritas dalam program legislasi daerah tahun 2012, guna efektivitas implementasi Otsus Papua.

Sedangkan dari aspek transparansi kebijakan, kata Yusak, pihak ICS Papua meminta agar buku APBD tentang dana Otsus sebagaimana pada point lima, harus memuat kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus dan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur, serta sektor-sektor penting lainnya terkait kesejahteraan orang Papua.

Terus, kata Yusak, salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah asas transparansi. “Maka APBD sebagai dokumen publik, agar disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui situs resmi pemerintah daerah maupun mekanisme lain yang dapat diketahui masyarakat luas,” katanya.

Untuk aspek pengelolaan anggaran daerah, kata Yusak, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan APBD tahun 2012, agar mengalokasikan dana Otsus sebesar 30 persen untuk pendidikan, guna mengatasi berbagai persoalan pendidikan terutama pendidikan dasar dan bukan untuk pendidikan kedinasan.

“Terkait pengelolaan APBD di Provinsi Papua tahun 2010 dan tahun 2011, khususnya sektor pendidikan berdasarkan hasil analisis kami, masih terus terjadi pelanggaran dan ketidaktaatan dalam pengelokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maupun sebesar 30 persen dari dana Otsus, sesuai Perdasi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan,” katanya.

Menurut Yusak, pada APBD 2010, pendidikan dialokasikan sebesar Rp304,06 miliar atau setara dengan 5,93 persen dari total APBD 2010 dengan nilai sebesar Rp5.124,53 miliar, atau setara dengan 29,13 persen dari total dana Otsus tahun 2010 untuk bagian provinsi dengan nilai sebesar Rp1.043,92 miliar. Sedangkan di RAPBD Papua 2011, pendidikan dialokasikan Rp297,32 miliar atau setara 5,73 persen dari total RAPBD 2011 dengan nilai Rp5.184,15 miliar, atau setara dengan 25,45 persen dari dana Otsus 2011 untuk bagian provinsi dengan nilai Rp1.077,94 miliar.

“Hal ini menunjukkan, pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBD 2010 dan RAPBD 2011 belum memenuhi atau melanggar semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UUD 1945, UU No. 20/2003, UU No. 21/2001, PP No. 48/2008, dan Perda No. 5/2006. Terus, pelanggaran yang sama juga telah terjadi pada APBD tahun-tahun sebelumnya, khususnya APBD 2006 – 2009. Sehingga APBD Provinsi Papua 2012, harus mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai ketentuan konstitusi maupun sebesar 30 persen dari dana Otsus yang menjadi bagian provinsi,” katanya.

Menurut Yusak, DPRP harus memangkas anggaran pendidikan di pos belanja langsung dalam APBD 2012, sebab apabila masih disedot dan lebih besar untuk kepentingan aparatur. Maka kata Yusak, berdasarkan hasil analisis pihaknya terhadap APBD 2010 dan RAPBD 2011, dari total anggaran belanja langsung dalam APBD 2010 sebesar Rp264,59 miliar dibagi untuk belanja pegawai sebesar Rp28,66 miliar (10,83 persen), belanja barang dan jasa sebesar Rp210,71 miliar (79,64 persen), dan belanja modal sebesar Rp25,22 miliar (9,53 persen). Sedangkan anggaran belanja langsung pada RAPBD 2011, dibagi untuk belanja pegawai sebesar Rp24,36 miliar (9,20 persen), belanja barang dan jasa sebesar Rp222,84 miliar (84,22 persen), dan belanja modal sebesar Rp17,39 miliar (6,57 persen).

“Maka dapat dikatakan, anggaran pendidikan Provinsi Papua tahun 2010 - 2011 lebih banyak digunakan untuk kepentingan aparatur daerah dan kebutuhan administrasi kantor dinas pendidikan. Kata lain, pembagian anggaran pendidikan itumengabaikan kepentingan publik, yang terlihat dari kecilnya anggaran yang ditujukan untuk belanja modal, yakni hanya 9,53 persen tahun 2010 dan bahkan turun menjadi 6,57 tahun 2011. Sehingga DPRP perlu cermat dan bijaksana dalam pembahasan APBD 2012, agar alokasi anggaran sektor pendidikan mendapat porsi memadai bagi peningkatan sumber daya manusia orang asli Papua,” katanya.

Namun menurut Yusak, ICS Papua memberi apresiasi ke pemerintah Provinsi Papua atas peningkatan anggaran pendidikan dasar sebesar Rp 91,38 miliar (APBD 2010) naik menjadi Rp94,88 miliar pada RAPBD 2011. “Kami berharap pada APBD Papua 2012 alokasi anggaran pendidikan akan terus meningkat bukan sebaliknya mengalami penurunan,” katanya.

Selain biaya operasional sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah pusat langsung kepada sekolah, kata Yusak, pemerintah daerah kabupaten/kota segera mengalokasikan anggaran pendidikan yang bersumber dari dana Otsus kepada pihak sekolah agar mengurangi pungutan sekolah terhadap peserta didik karena terbatasnya biaya operasional sekolah. (Jubi/Lev)