Jayapura

PT di Papua Perlu Buka Program Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa

JUBI --- Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, Biloka Tanggahma mengatakan, Perguruan Tinggi di Papua, khususnya di Jayapura perlu membuka Program Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 
Dia menilai, Program Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pedesaan di Papua.

Mata kuliah yang diajarkan bisa seperti, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pemberdayaan Administrasi Desa. Dengan demikian mahasiswa yang nantinya masuk ke program ini bisa memberdayakan masyarakat di tempat tinggalnya ketika selesai.

“Saya pikir program ini perlu ada karena banyak mahasiswa yang ketika selesai kuliah bingung mau bekerja dimana. Selain itu, tidak bisa bantu mendidik dan melatih masyarakat.”
 
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu diawal kepemimpinannya pada 2007 mencanangkan sebuah Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek). Tujuannya antara lain memberdayakan masyarakat yang ada di desa.

Di tahun yang sama Presiden RI, Susilo Bambang Yudhono mengukuhkan Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan memberlakukannya di sejumlah wilayah yang dinilai masih tertinggal termasuk Papua. 

Di Papua, Program PNPM Mandiri satukan dengan program Respek sehingga dikenal dengan sebutan PNPM Mandiri Respek. Program ini memusatkan perhatian pada masyarakat di wilayah pedesaan dengan menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat. Pemerintah Papua mendanai program ini sebesar Rp. 100 juta per kampung. (Musa Abubar)