Kerusakan Hutan Bakau di Teluk Yotefa : Ibarat Bom Waktu Bagi Warga Tobati

 
JUBI—Kerusakan hutan bakau di Teluk Yotefa bukan hanya menghilangkan sumber makanan bagi warga Tobati dan Enggros. Tapi juga menyebabkan abrasi pantai. Ibarat bom waktu, suatu saat kawasan dibibir pantai Jayapura ini akan tenggelam.

Tobati merupakan salah satu kampung tua di Jayapura, Papua. Orang Tobati yang saat ini mendiami Kampung Tobati, adalah keturunan ke 15. Menurut sejarah, nenek moyang mereka menempati lokasi itu sejak tahun 1908. Orang Tobati juga telah menguasai Jayapura sebelum kota itu lahir pada tahun 1910. Awalnya orang Tobati tinggal di Pulau Rianuk. Sebuah pulau yang dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman warga Tobati. Setelah beberapa lama, mereka kemudian pindah ke tepi pantai yang saat ini menjadi Kampung Tobati. Orang Tobati terdiri dari 12 suku. Yakni, suku Hamadi, Itar, Ireuw, Hai, Atar, Dawir, Mano, Hababuk, Ijama, Srem-Srem, Merauje, dan Haser. Di kampung Tobati, rumah penduduk pada umumnya terbuat dari kayu tua. Atapnya dari seng yang sudah berkarat. Untuk memenuhi kesejahteraan warga di Tobati, pemerintah Papua memberikan dana otonomi khusus sebesar 100 juta rupiah. Uang itu digunakan oleh warga untuk membuat keramba ikan. Pembangunan jalan juga dibangun disana.
Meski pembangunan berkembang pesat di Kampung yang memiliki jumlah penduduk hingga ratusan orang ini, namun ternyata tak sebanding dengan ancaman kerusakan lingkungan yang sementara melanda Tobati. Stevanus Hassor (51), warga Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan mengutarakan, sejak dibukanya jalan dari Hamadi ke Holtekam, sebagian hutan bakau telah dibabat habis. Padahal bakau merupakan sumber makanan bagi warga di kampung Tobati dan Enggros/Tobatji.  Baginya, pemerintah harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan bakau di Kawasan Wisata Alam Teluk Yotefa ini. “Kalau pemerintah ingin menata lokasi ini menjadi tempat wisata seharusnya pemerintah menanam kembali bakau yang telah dirusaknya,” tutur Stevanus.
Dulu kawasan Yotefa memiliki hutan bakau yang sangat indah. Merupakan tempat berkembang-biaknya biota laut dan sungai. Ada juga beraneka ikan, udang, dan kepiting yang hidup didalamnya. Kawasan hutan ini menjadi sumber mata pencarian penduduk Kampung Tobati dan Enggros di Teluk Yotefa. Hutan bakau mulai ditebas habis sejak 1986 sejak lokasi pasar Entrop dibuka. Setelah pembangunan pasar dan terminal, kawasan itu kini berjejal gedung-gedung mewah, pusat perbelanjaan, gudang, bar, diskotik, perhotelan, rumah makan dan restoran. Tak cukup sampai disitu, Pemerintah Kota dan Pemprov Papua bahkan berencana akan membuka jalan membedah hutan bakau menuju Tanjung Hamadi. Jembatan bertaraf internasional itu nantinya akan menghubungkan Jayapura ke Koya, dan Distrik Muara Tami yang berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG).
Stevanus juga mengkritik pemerintah yang tak memahami pariwisata dengan benar. “Saya benci dengan pemerintah yang telah mencanangkan penanaman bakau. Kami minta bukti bukan asal janji. Pemerintah membawa bibit bakau dari luar untuk taman disini tak akan cocok karena jenis tanahnya berbeda,” pungkasnya, seraya menunjuk puing-puing bakau yang ditebang pemerintah beberapa tahun lalu. Ditempat berbeda, Ruben Hassor, warga lain Kampung Tobati, mengatakan, beberapa waktu lalu pemerintah mencanangkan penanaman bakau dengan mendatangkan sejumlah instansi. Tapi ia menyesal karena pemerintah tak melibatkan pemilik setempat. Akibatnya ribuan bibit bakau yang didatangkan berserakan dibeberapa lokasi pemukiman penduduk.
Warga lain yang juga memberi kritik pedas adalah Salomina Wambukomo. Dia  mengatakan, kerusakan hutan bakau belakangan sudah sangat parah. “Lokasi kawasan hutan bakau di Entrop semakin hari kian diambang kepunahan. Kenyataan ini perlu diatasi segera oleh pihak terkait,” katanya.
Seperti saling melempar bola, Kepala Seksi Evaluasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Memberamo, Ir Theo Talebong mengatakan kepada JUBI, pihaknya menggunakan jenis manggrove untuk rehabilitasi kerusakan lahan manggrove. Namun demikian, untuk menentukan lokasi-lokasi sasaran rehabilitasi, disesuaikan dengan usulan dari pemerintah kota Jayapura. “Suatu wilayah ingin merehabilitasi manggrove mereka usulkan ke kami,” ucap Theo. “Namun yang menjadi masalah sekarang adalah pemerintah sementara mengubah kawasan bakau ke kawasan pembangunan,” tambahnya.
Ditempat lain, Kepala Bappeda Kota Jayapura, Drs Frans Pekey MSi kepada JUBI mengutarakan, pembangunan dalam kawasan tersebut memang akan dibangun. Namun tetap disesuaikan dengan Perda No 5  tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura. Perda itu menyebutkan, status Teluk Yotefa sebagai Kawasan Lindung dan Taman Wisata masih diperbolehkan peruntukkannya untuk pembangunan tapi terbatas dalam wilayah tertentu. Kawasan taman wisata alam Teluk Yotefa berdiri diareal seluas 1.675 ha.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Dian Harapan Yotefa Papua, Ny.Salomina Mereauje/Bonay mengatakan, pihaknya tak dapat berbuat banyak atas kerusakan hutan Bakau yang telah melanda kawasan Teluk Yotefa. Meski dalam upaya penanganan, pihaknya memiliki wewenang. Ia hanya bisa menghimbau kepada pemerintah dan masyarakat agar tetap menjaga sisa hutan bakau tersebut. Salomina mengatakan tidak hanya hutan bakau yang habis ditebas, fauna dan flora di dalam kawasan Taman Wisata itupun sedang berada dalam ancaman kepunahan. Punah, katanya, disebabkan selain penjarahan fauna dan flora juga diakibatkan pembangunan pemukiman penduduk dan perambahan hutan untuk pertanian oleh kelompok masyarakat asal Pegunungan Tengah Papua. Misalnya dari Jayawijaya dan Paniai serta masyarakat suku Buton, Sulawesi Tenggara.
“Sekarang tidak ditemukan lagi burung Cenderawasih, Kus-Kus berkantong, dan tanaman Anggrek bernilai ekonomis tinggi. Ikan dan udang serta biota laut dan sungai lainnya pun ikut sirna,” ujar Salomina. Ia juga menyatakan prihatin dengan kondisi masyarakat di Kampung Tobati dan Enggros karena terancam terserang berbagai penyakit akibat pembuangan limbah dari Pasar Entrop dan Pasar Yotefa yang membedah di dalam kawasan Taman Wisata Teluk Yotefa.
Hutan bakau Teluk Yotefa adalah hutan kedua setelah Kabupaten Waropen dibagian Pantai Utara (Pantura) Papua. Hutan bakau terluas dan diproyeksikan menjadi paruh dunia berada di kawasan Selatan Papua. Terbentang dari Manokwari,
Sorong, Sorong Selatan, Bintuni, Fakfak, Kaimana, Asmat, Mappi dan Kabupaten Merauke hingga Port Moresby, ibukota negara PNG. Hutan bakau dibagian selatan itu juga kini terancam punah akibat penebangan hutan oleh perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Sebagiannya telah mulai mengering akibat pembuangan bahan kimia beracun untuk penangkapan ikan serta pemanfaatan kayu bakar para penduduk lokal.

Kerusakan Semakin Parah
Kepala Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Jayapura, Drs.Yan Hendrik Hamadi  mengaku, sebagian besar hektar hutan bakau di Entrop yang termasuk dalam kawasan Taman Wisata Teluk Yotefa rusak berat.
Kehilangan ribuan hektar hutan bakau itu terlihat dari banyaknya peralatan berat yang diturunkan pengusaha dalam melakukan penimbunan untuk berbagai aktivitas pembangunan. Hamadi menyebutkan salah satu perusahaan lokal yang menghilangkan hutan bakau di kawasan itu adalah CV. Bintang Mas/PT.Skyline Kurnia. Perusahaan tersebut terus menerus menurunkan peralatan berat mengangkut material seperti batu, pasir, tanah dan karang serta melakukan penimbunan ke dalam hutan bakau.
Hutan bakau di Entrop yang termasuk dalam kawasan Taman Wisata Teluk Yotefa mulai berangsur-angsur hilang tahun 1983 ketika Gubernur Irian Jaya (Papua-Red) Izaac Hindom menetapkan Entrop menjadi areal Pasar dan Terminal Induk Kota Jayapura.
Hamadi hanya berharap, hutan bakau ini dapat pulih suatu saat. “Mungkin kita hanya menunggu saja kapan hutan tersebut dapat baik agar tidak lagi menjadi ancaman bagi warga di Jayapura,” ceplosnya. (Ronald Manufandu/Makawaru da Cunha)