Honor Guru Kontrak Tra Jelas

 
JUBI --- Sebanyak 106 guru yang terdiri dari 80 guru honor SD-SMP dan  26 guru kontrak SMA/SMK masih mempertanyakan nilai kontrak dan waktu pembayaran gaji. Padahal sesuai perjanjian kontrak mereka diangkat per-Januari 2009 dan ditempatkan pada 178 kampung di Kabupaten Asmat.
 
Kristian Rahayan, salah satu tenaga guru kontrak di Kabupaten Asmat pada  2009, mengatakan hak gaji guru kontrak, sebanyak 106 Guru SD sampai SMP selama Januari-Mei 2009, belum terbayarkan. “Semuanya kami sudah kalkulasikan sesuai perjanjian kontrak kemarin, yaitu sebanyak Rp.294.975.000,- masih belum dibayarkan kepada 106 guru kontrak 2009 di Asmat,” ujarnya kepada Jubi pekan lalu.
Guna mengkonfirmasi keluhan para guru honorer JUBI mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat ternyata sudah tiga bulan pejabat tersebut tidak berada di tempat tugas.
 “Kepala dinas tidak ada, karena ada ikut pelatihan PIM III di Jawa. Kemungkinan awal tahun anggaran depan (2010) baru bisa dijawab oleh Kepala Dinas,” ujarnya, salah satu staff keuangan, Antonius.
Ratusan guru itu baru menerima gaji pada Mei 2009 dan mereka sudah lama bekerja 15 sampai dengan 20 tahun masa kerja. Hal ini sedikit berbeda dengan guru yang sudah berstatus pegawai negeri. Meski sudah diangkat jadi PNS, para guru ini juga enggan mengajar dan tetap berada di tempat tugas karena terbentur hak tunjangan yang belum ada kepastian. Urusan tunjangan yang berbelit dan memakan waktu lama justru membuat guru enggan mengurus.
SD Inpres di Kampung Wiyagas Distrik Fayit Kabupaten Asmat terdapat enam ruang kelas saja. Jumlah murid sekitar 500 lebih dan hanya memiliki tiga orang guru pengajar saja. Salah satunya guru kepala sekolah dan dua orang lainya hanya tenaga guru honorer saja.”Memang sebenarnya ada sekitar delapan orang guru tetapi mereka tidak pernah berada di tempat tugas karena sedang mengurus tunjangan kesejahteraan dan dana dana lainya di Dinas Pemuda Pendidikan dan Olahraga,”ujar Guru Honorer Fabianus Akat (31) kepada JUBI di Agats pekan lalu.
Menurut dia para guru yang berstatus PNS banyak ke Asmat, karena mereka terpaksa meninggalkan tugas lantaran hak mereka sesuai Peraturan Presiden RI No:108/2007, tentang tunjangan tenaga kependidikan dan tunjangan lainnya masih belum terbayarkan secara maksimal.
Sementara itu menurut Ibu Guru Contantia Ranolat, S.Pd, guru SLTP Negeri 1 Distrik Sawaerma (Asmat), mengatakan lebih banyak guru turun ke Agats, karena dijanjikan akan dibayarkan tunjangan kesejahteraan guru, dana kelebihan jam mengajar dan lainnya. “Memang kami pernah diminta nomor rekening masing-masing guru pada 2007, tapi tidak pernah dibayar sampai sekarang,” jelasnya.
Ketidakjelasan dana tunjangan bagi tenaga kependidikan di Asmat kata dia  sangat disayangkan. “Pasalnya, selama kurung waktu  tiga tahun berjalan, dana tunjangan pendidikan di asmat masih sangat tidak jelas. Sejumlah guru membantah tidak pernah menerima dana-dana yang dimaksud,”ujarnya
Dana-dana yang dimaksud antara lain, dana kelebihan jam mengajar selama tahun 2007 lalu, sebesar Rp.39.236.000,- yang dikhususkan kepada 52 guru SMP, 39 guru SMA dan tunjangan kelebihan jam mengajar bagi 3 guru SMK di Kabupaten Asmat. 
Ditambah dengan alokasi dana  pembayaran tunjangan fungsional Tahun 2008 kepada 6 guru TK, 86 guru SD, 25 guru SMP dan 25 guru SMA/SMK semuanya sebesar Rp. 289.680.000,-   Termasuk dana subsidi/tunjangan daerah khusus di Kabupaten Asmat yang dialokasikan provinsi kepada 120 guru SD di Kabupaten Asmat, di Jayapura pada Desember 2008, sebesar Rp. 1,652.400.000,- “Semuanya itu tak terealisasi maksimal sampai sekarang,”ujar salah seorang sumber JUBI di Kabupaten Asmat.
Salah seorang guru, Patrisius Miyakaimu menegaskan dia sudah melakukan pengecekan di lapangan tetapi tampaknya belum terealisasi secara penuh.
 “Saya sudah konfirmasi ke rekan-rekan guru saya di lapangan, tidak sepenuhnya mereka terima. Pada hal satu  orang guru berhak menerima sebesar Rp.13.770.000,/guru,” ungkap Patrisius Miyakaimu, Ketua PGRI Kab Asmat yang  juga sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Syuru Agats Kabupaten Asmat, kepada JUBI pekan lalu.
Ditaksir, dana tunjangan guru berkualifikasi pendidikan D-4/S-1 dengan total Rp. 59.500.000,- selama  2008 belum juga diberikan kepada 35 guru setingkat D-4 atau S-1. Akibatnya tunjangan selama Tahun 2007 maupun 2008 yang belum dibagikan justru semakin memperkeruh suasana mengajar bagi para  guru setingkat TK sampai tingkat SD. Mereka berniat  untuk meminta kejelasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat. Para guru yang berstatus PNS di Kabupaten Asmat menilai adanya ketidakjelasan dana kependidikan dan tunjangan kependidikan diduga ada permainan orang dalam di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat.
Padahal bagi para guru  yang sudah berstatus PNS di Kabupaten Asmat, mendapat tunjangan dana diharapkan dapat menopang dan menolong hidup mereka di kampung, tempat bertugas. Tunjangan kependidikan bukan diberikan secara cuma-cuma atau gratis. “Semuanya ada dasar aturan hukumnya, seperti SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Nomor 188.4/2884 tentang pembayaran penerima subsidi, tunjangan kesejahteraan guru, kelebihan jam mengajar dan lain-lain,” ujar Willem Mbait, salah satu Guru PNS SMPN 02 Agats di Agats (Asmat).
Dia menambahkan semua itu  harus dibayarkan sesuai aturan pula, tanpa dikurangi atau ditambah.
 Belum lama ini di Kabupaten Asmat para guru mulai dari tingkat TK,SD dan SMP melakukan evaluasi beban tugas dan tanggungjawab di daerah dan di kampung kampung ternyata biaya hidup di sana sangat mahal.
Bayangkan saja gaji terendah bagi seorang guru SD di Distrik Fayit Kabupaten Asmat hanya sebesar Rp 900 ribu per bulan.
Uang senilai itu, jelas tak cukup untuk membiayai hidup sekeluarga dalam sebulan. Bagi para guru tetap PNS maupun guru hoorer, di Distrik Fayit tidak terdapat Bank Papua atau BRI sehingga rata-rata 500 ribu rupiah terpotong habis bayar transportasi.
 Idealnya menurut guru-guru di sana kebutuhan minimal pada tingkat Distrik di Kabupaten Asmat, sebesar Rp. 3 juta/bulan.
Biaya hidup di Kabupaten Asmat juga sangat mahal sehingga banyak guru meninggalkan tempat tugas Misalnya saja gaji terendah seorang guru SD di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat sebesar Rp 900.000,-. Uang sebesar itu, jelas tak cukup untuk membiayai hidup sekeluarga dalam sebulan.
Distrik Fayit sendiri tidak  terdapat Bank Papua atau BRI sehingga jika mengambil gaji  terpaksa harus memotong  dana sekitar  500 ribu rupiah untuk membayar transportasi air. “Saya harus keluarkan 500 ribu rupiah untuk transportasi pulang pergi,”ujar Fabianus Akat (31) guru honorer SD Inrpres Wiyagas Distrik Pantai Kasuari di Agats.
Berbeda harganya kalau para operator perahu long boat tidak saling kenal bisa membayar sekitar satu juta rupiah sekali angkut.
Harga kebutuhan bahan pokok di sana juga sangat mahal. Misalnya saja beras sekilo Rp 25.000,- sayur satu ikat Rp 10 ribu; ikan termurah Rp 5000,-/ekor
Uang sisa gaji sebesar Rp 400.000,0 hanya cukup selama seminggu saja. Selebihnya para guru hanya bertahan hidup dengan meramu sagu di hutan. Fabianus hanya pasrah dengan keadaan dan hanya mengharapkan bantuan kerabatnya. Bahkan terkadang isterinya harus memangkur sagu di hutan.
Kendala ini bukan saja dialami guru guru honor, guru berstatus PNSpun bernasib sama, gajinya tidak cukup untuk sebulan.
Fabianus menambahkan hampir sebagian besar guru PNS yang bertugas di sana (kampung) tak kuat bertahan hidup. “ Mereka merasa mendingan tinggal di kota saja dan tidak pernah turun bertugas,” ungkap Fabianus.
 Kekurangan guru juga salah satu masalah yang menggajal kemajuan pendidikan di Kabupaten Asmat. Misalnya SD Negeri Amaro Distrik Pantai Kasuari, Asmat. Seorang Kepala Sekolah dibantu dua orang guru honorer harus mengajar murid banyak 360 siswa. Belum lagi para guru yang tidak betah dan meninggalkan tempat tugas.
 Selain kekurangan guru, mestinya perlu ada ukuran yang jelas tentang biaya hidup. Menurut  perhitungan para guru di sana, idealnya penghasilan seorang guru baik honor maupun berstatus PNS yang sudah berkeluarga minimal membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp 3 juta/bulan.   (JUBI/Willem Bobi/Agats)