SATPOL PP RATAKAN PULUHAN KIOS DI LAPANGAN AMPAS

share on:
anak-anak Entrop yang menyaksikan pembongkaran Lapangan Ampas (Jubi/Sindung)
anak-anak Entrop yang menyaksikan pembongkaran Lapangan Ampas (Jubi/Sindung)

Jayapura, 20/6 (Jubi) – Sebanyak 73 dari 95 kios/rumah yang telah bertempat selama tiga tahun di tanah aset Pemkot Jayapura, akhirnya dibongkar oleh satuan gabungan Satpol PP, Dishub Kota Jayapura, dan Polisi.

“Sesuai kesepakatan tanggal 20 Juni 2014, kios dan rumah harus sudah bersih, namun sampai (hari ini-red) ada yang sudah bongkar dan juga ada belum membongkar bangunannya, sekitar 30-an rumah bagian Barat,”kata kepala Satpol PP Kota Jayapura, Dominggus Rumaropen, di Lapangan Ampas, Entrop, Kota Jayapura, Jumat (20/6) siang.

Dalam pembongkaran kali ini, pihak pemkot Jayapura mengerahkan 230 anggota Satpol PP, 60 anggota Dalmas Polri dan 30 anggota TNI.

Rumaropen mengatakan, Pemkot juga membangun posko di Lapangan Ampas untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan bantuan, pihaknya menyatakan siap membantu memindahkan barang-barang para penghuni kios.

Kami masih memberikan mereka tenggang waktu sampai dengan tanggal (21/6) untuk memindahkan barang-barang mereka, dan apabila memera membutuhkan bantuan kami siap membantu,” katanya.

Kabag Hukum Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, mengatakan Lapangan Ampas adalah aset milik Pemerintah Kota Jayapura yang diperoleh berdasarkan hibah dari Kabupaten, itu terjadi ketika Pemkot menjadi Kota Administratif pada tahun 1993, berdasarkan UU nomor 6 tahun 1993 tentang pembentukan Kota Administratif.

“Itu dulu menjadi satu sertifikat hak pakai dari Kabupaten kemudian diserahkan ke Pemkot, dan pada tahun 2002 sertifikat itu dipecahkan menjadi dua, yaitu salah satunya adalah hak pengelolaan,” ungkapnya.

Lapangan Ampas selanjutnya akan jadi lokasi pengembangan terminal tipe A, sehingga lokasi tersebut menjadi ruang terbuka yang digunakan sebagai fasilitas umum guna mendongkrak perekonomian di Kota Jayapura.

Terkait dengan klaim dari masyarakat bahwa tanah tersebut adalah hak ulayat, dikatakannya Pemkot dan adat sudah saling bersepakat mengakui tanah tersebut milik Pemkot.

“Jadi, saya pikir kalau ada masyarakat yang kemudian keberatan terhadap aset ini, bisa langsung diajukan ke pengadilan. Dan, saya mau katakan juga bahwa Pemkot memiliki kekuatan hukum terhadap tanah ini,” tegasnya

Anditendri, pemilik kios mengaku pasrah dan menerima tindakan pembongkaran asset milik pemkot tersebut. “Ya tadi saya dibantu oleh satpol untuk bongkar,” ungkapnya. (Jubi/Sindung)


Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SATPOL PP RATAKAN PULUHAN KIOS DI LAPANGAN AMPAS