Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, SKP HAM Gelar Demo di DPR Papua

share on:
Pater Paulus Tumayang didampingi Kordinator SKP HAM Papua, Penehas Lokbere menyerahkan tuntutannya kepada Ketua DPRP, Yunus Wonda yang disaksikan Wakil Ketua III DPRP, Yanni dan ratusan massa aksi lainnya di halaman kantor DPRP Jayapura, Kamis (10/12/2015) - Jubi/Abeth You
Pater Paulus Tumayang didampingi Kordinator SKP HAM Papua, Penehas Lokbere menyerahkan tuntutannya kepada Ketua DPRP, Yunus Wonda yang disaksikan Wakil Ketua III DPRP, Yanni dan ratusan massa aksi lainnya di halaman kantor DPRP Jayapura, Kamis (10/12/2015) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak ada hal signifikan terkait penyelesaian konflik di Papua. Aksi kekerasan aparat, TNI dan Polri, masih marak terjadi serta matinya demokrasi di Papua.

Kordinator Solidaritas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP HAM) Papua, Penehas Lokbere, mengatakan dalam satu tahun terakhir pihaknya mencatat sebelas peristiwa kekerasan dengan korban 10 orang meninggal dan 39 orang luka-luka. Sedikitnya 268 orang ditangkap aparat keamanan.

Hal itu disampaikan Penehas ketika melakukan aksi damai memperingati Hari HAM Sedunia, di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kota Jayapura Kota, Kamis (10/12/2015).

Penegas mengatakan pada 1 Desember 2015, penembakan warga di Serui, satu meninggal, satu kritis di rumah sakit, dan dua orang belum diidentifikasi.

“8 Oktober 2015, pembubaran aksi SKP HAM Papua di depan gereja Katholik Gembala Baik Abepura,18 orang ditangkap. 9 Oktober 2015, tiga aktivis KNPB ditangkap di Sentani,” katanya, di depan ratasus massa aksi.

Tanggal 28 September 2015, penembakan di Mimika, satu orang meninggal dan dua luka-luka. 28 Agustus 2015, penembakan di Mimika, satu orang meninggal dunia dan empat luka-luka. 17 Juli 2015, penembakan di Tolikara, menewaskan satu orang dan 11 luka-luka.

Editor : Dewi Wulandari
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, SKP HAM Gelar Demo di DPR Papua