PT. Varuna Pura Butuh Perhatian dan Pengelola Profesional

share on:
Pelabuhan Bongkar Muat Barang, Kota Jayapura, Papua - Jubi/Arjuna
Pelabuhan Bongkar Muat Barang, Kota Jayapura, Papua – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi III DPR Papua yang membidangi asset daerah, Carolus Bolly mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua perlu memperhatikan PT. Varuna Pura, yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, Varuna Pura perlu dikelola oleh pihak yang profesional.

Ia mengatakan, perusahaan daerah yang bergerak dibidang ekspedisi muatan kapal laut itu memiliki potensi memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprov Papua. Untuk itu pemerintah setempat jangan hanya memperhatikan PT. Irian Bhakti Mandiri (IBM) dan anak perusahaannya, PT. Varuna Pura yang lebih dulu didirikan.

“Perlu ada konsolidasi manajemen di PT. Varuna Pura agar bisa memberikan PAD untuk pemerintah. Orang-orang yang mengelola juga harus benar-benar kompeten, berpengalaman, mempunyai latar belakang memadai misalnya menguasai manajemen transportasi, bisnis dan pemasaran,” kata Carolus.

Menurutnya, area pelabuhan Jayapura yang harusnya bisa dimanfaatkan PT. Varuna Pura mendapat pemasukan. Namun kini perusahaan daerah itu tak bisa berbuat banyak. Padahal aspek bongkar muat di Pelabuhan Jayapura cukup menjanjikan untuk dijadikan peluang bisnis.

“Kini pelabuhan Jayapura dikuasai PT. Pelindo. Makanya harus orang-orang yang benar-benar punya kemampuan yang mengelola perusahaan itu. Tapi untuk menghidupkan kembali PT. Parnapura, butuh suntikan modal agar bisa berproduksi,” ujarnya.

Katanya, pihak terkait tak bisa tinggal diam dengan kondisi PT. Varuna Pura. Perlu segara dicarikan solusi. Perlu mendorong PT. Varuna Pura agar kembali berproduksi dan memberikan pemasukan kepada daerah.

“Pemerintah harus memberikan perhatian kepada PT. Varuna Pura. Bagaimanapun juga, PT. Varuna Pura adalah bagian dari BUMD milikĀ  Pemprov Papua,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, Agus Kogoya. Menurutnya, perlu ada langkah-langkah konkrit yang diambil untuk mencari solusi terhadap PT. Varuna Pura. “Selain itu perlu dilakukan evaluasi kepada semua perusahaan BUMD. Ini untuk mengetahui mana yang berkontribusi, mana yang tidak,” kata Agus.

Dikatakan, hal tersebut perlu dilakukan agar anggaran yang dikucurkan Pemprov Papua benar-benar bisa membuahkan hasil. Tak sia-sia. Tidak terjadi pemborosan penyertaan modal. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PT. Varuna Pura Butuh Perhatian dan Pengelola Profesional