Penggerebekan Kantor Dewan Adat Papua, Pelecehan Terhadap Harga Diri Orang Asli Papua

Image

Puing-puing pondok mahasiswa yang dibakar hingga rata dengan tanah dalam penggerebekan kantor DAP (Foto : JUBI/Victor Mambor)

 
JUBI—Situasi disekitar Kantor Dewan Adat Papua (DAP) siang itu nampak mencekam. Situasi penuh ketakutan itu berawal dari dibakarnya sebuah pondok dan pengambilan sejumlah berkas dokumen DAP oleh puluhan polisi berseragam lengkap. Benarkah DAP adalah bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM)? Atau hanya dikambinghitamkan oleh oknum tertentu ?

Dari  penggeledahan itu aparat kepolisian berhasil  membakar sebuah Pondok karyawan yang terletak dibelakang kantor DAP. Peristiwa penggerebekan Kantor DAP di Kelurahan Heram, Distrik Heram, Kota Jayapura itu terjadi pada Jumat pekan kemarin sekitar pukul 11.00 WIT. Saat itu,  petugas Direskrim Polda Papua berhasil menyita 2 senjata api laras pendek serta beberapa lembar bendera Bintang Kejora berukuran kecil. Lewat beberapa jam kemudian, Polda Papua kemudian menggelar sebuah jumpa pers terkait penggerebekan kantor DAP. Serasa dibakar jenggot dan difitnah, DAP kemudian menggelar jumpa pers serupa untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut. Namun sayangnya, gelar jumpa pers oleh DAP sudah terlambat. Kesan terhadap DAP telah dipaku kepada masyarakat bahwa lembaga ini telah menyimpan sejumlah dokumen berbahaya. Yang lebih disayangkan adalah tindakan aparat kepolisian yang menyita sejumlah berkas DAP yang sangat jauh dari kesan keterlibatan lembaga ini dengan OPM. Misalnya, pengrusakan terhadap fasilitas Kantor DAP dan pengambilan data yang tersimpan didalam hardisk komputer. Sejumlah laptop diduga juga turut raib dalam penggeledahan tersebut.
Sekretaris Umum DAP, Leonard Imbiri, Konsultan Hukum DAP, Iwan Niode, SH serta Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTI), Markus Haluk kepada pers di Kantor DAP, Sabtu kemarin mengatakan penggerebekan tersebut tidak sesuai prosedur. Menurut Niode, pihaknya tidak setuju dengan  pemberitaan sebuah stasius televisi nasional yang memberitakan saat terjadi penggerebekan Kantor DAP, aparat keamanan berhasil menciduk 15 orang yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta menyita dua senjata api (senpi), 8 buah anak panah, 1 ikat bendera Bintang Kejora mini , 1 lembar daftar nama gerakan  kembali ke tanah air dan 1 buah buku warna merah tentang struktur organisasi tentara revolusi Papua Barat. “Pemberitaan itu terlalu mengada-ada,” tegasnya.
Dikatakan Niode, terkait penangkapan 15 mahasiswa yang dituduh sebagai anggota OPM, pihaknya membantahnya. Dikatakan, 15 mahasiswa yang berada di Kantor DAP saat  peristiwa penggerebekan bukan sebagai anggota OPM.  “Soal DAP sebagai markas OPM tidak benar karena mahasiswa tak pernah melakukan pelanggaran hukum. Mereka ada di Kantor DAP karena kantor tersebut adalah tempat masyarakat adat dan anak adat berhak berkumpul dan berdiskusi soal pembangunan di Papua sehingga tak perlu memberikan stigma separatis terhadap mereka,” kata Niode.    
Lebih lanjut, Niode menuturkan, penyitaan dan penggerebekan suatu tempat yang diduga menyimpan barang-barang yang dianggap berbahaya dan merugikan masyarakat semestinya memperlihatkan surat izin dari Pengadilan Negeri  dengan menyertakan minimal dua orang saksi dari lembaga pemerintahan setempat. “Kalau tak ada saksi kita tak tahu apa yang dilakukan saat dilakukan penggerebekan,” katanya
Dari peristiwa penggerebekan itu, ditaksir jumlah kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Peristiwa ini membuat sejumlah karyawan DAP yang sedang bekerja berhamburan keluar kantor. “Saya tidak bisa kasih informasi, nanti sudah,” ujar seorang karyawan DAP. Peristiwa penggeledahan ini memang berhasil mencuri perhatian warga yang bermukim di sekitar TKP.
Sementara itu, Sekretaris Umum DAP, Leonard Imbiri mengatakan, peristiwa penggerebekan Kantor DAP berawal dari seorang wanita yang sedang berada di Kantor DAP. Tanpa sengaja wanita itu berjumpa seorang yang tak dikenal. Orang itu mengatakan agar segera mengamankan tas yang diletakan diatas meja karena sebentar lagi tempat ini akan digerebek. Saat masuk dan membuka tas, ternyata didalamnya telah ada dua buah senjata api.
Imbiri menegaskan, peristiwa penggerebekan Kantor DAP merupakan keprihatinan terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia dan kegagalan pemerintah sekarang dalam menangani pelbagai persoalan khususnya di Tanah Papua. Tindakan penggerebekan tersebut tak memberikan indikasi jelas kepemilikan senjata api (senpi). Hal ini, lanjut Imbiri, merupakan tindakan pelecehan terhadap masyarakat adat. Aparat keamanan juga, kata dia sebenarnya belum memiliki pemahaman tentang UU Otsus yang intinya memberikan perlindungan bagi orang asli Papua. “Ini merupakan suatu skenario untuk mencemari institusi masyarakat adat. Tetapi saya tak tahu siapa lembaga yang menjalankan skenario tersebut. Saya tak mau menuduh,” ujar Imbiri. Untuk itu, lanjut Imbiri, pihaknya meminta agar aparat keamanan bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen DAP yang tak terkait tujuan penggerebekan tersebut segera dikembalikan.

Tindakan Polisi
Pasca penggeledahan kantor DAP, puluhan aparat keamanan langsung berjaga dengan senjata lengkap. Mulai dari depan Gapura Expo, Perumnas I, Waena hingga disekitar Kantor DAP. Tampak 2 truck Brimob Jayapura diparkir dan dikelilingi sejumlah polisi. Setelahnya, razia dan pemeriksaan pun digelar aparat secara kontinyu terhadap warga sipil. Dalam razia tersebut, polisi menyita sajam masing-masing satu ikat panah dan satu busur serta tali jubi.
Uria Robert Keny, salah seorang mahasiswa yang diciduk saat penggerebekan Kantor DAP mengaku, beberapa saat pasca penggerebekan, 15 mahasiswa yang diduga anggota OPM tersebut diikat tangannya dengan tali rafia dan digiring untuk naik diatas kendaraan operasional milik Polda Papua. Ke-15 mahasiswa itu ditahan Polda Jayapura. Tindakan polisi tersebut tidak saja mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTI) bahkan mengecam tindakan itu sebagai pelecehan. Ketua AMPTI, Markus Haluk mengatakan, tindakan aparat keamanan dengan membakar honay  (rumah adat Papua)  merupakan pelecehan terhadap martabat rakyat Papua. Kantor DAP merupakan simbol harga diri, kultur, roh, alam semesta rakyat Papua. Sehingga pihaknya merasa sangat dilecehkan. ”Kalau ada indikasi tersimpan senpi  kasitau secara manusiawi. Ini bukan kantor teroris. Peristiwa ini jangan terulang kembali. Harap ini yang pertama dan terakhir kali,” tutur Haluk.  
Senada halnya, Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut menuturkan, penggerebekan tersebut merupakan sebuah rekayasa murahan yang sudah basi. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan jebakan kepada DAP sebagai organisasi masyarakat yang vokal dengan pelanggaran-pelangaran HAM yang terjadi di Tanah Papua. Ujungnya, kevokalan tersebut dianggap berbahaya dan membuat Pemerintah Republik Indonesia menjadi takut.
Menurut Forkorus, pihaknya juga telah melaporkan peristiwa penggerebekan Kantor DAP kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta. Bahkan Forkorus mengaku, penggerebekan tersebut awalnya diketahui dari laporan Kedutaan Besar Negeri Paman Sam di Jakarta. “Saya ingin melihat keseriusan aparat penegak hukum untuk memproses hukum oknum mahasiswa yang sengaja menyimpan senjata api di Kantor DAP itu. Jalankan dan hormati hukum, jangan asal main hakim sendiri,” pungkasnya. (Yunus Paelo/Musa Abubar)
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *