Serui Oh Serui (I)

Image

Petugas dari Dinas Tata Kota Kabupaten Serui harus bekerja keras setiap hari walaupun honornya hanya Rp 45 ribu/hari dengan jam kerja dari pukul 08.00 – 12.00 (Foto : JUBI/Aston Situmorang)

Perjuangan “Kota Perjuangan”  Mengelola Dampak Sampah”


Pengelolaan sampah hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang pelik penyelesaiannya bukan saja di kota-kota besar tapi juga kota kecil seperti Serui sebagai ibu kota dari kabupaten Kepulauan Yapen (dulunya kabupaten Yapen Waropen).

Sejarah TPA Arumarea
Kisah ini dimulai sejak tahun 1978/1979 dimana pemerintah mencari tempat untuk pembuangan sampah. Kemudian ditemukanlah kampung Kabuaena lalu dipindahkan ke daerah “Nangka II” kemudian sekitar tahun 1989 TPA ditempati di kampung Arumarea di distrik Kosiwo (dulunya kecamatan Yapen Selatan). Dalam proses negosiasinya walau belum dibayar kepada pemilik ulayat namun karena kebutuhan sehingga pemerintah menghubungi Kepala Kampung Sarawandori untuk menyediakan lahan seluas 1,5 Ha untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Mungkin karena jumlahnya belum seberapa dan juga karena adanya pengertian dan kerelaan dari warga setempat maka diijinkanlah tempat itu jadi TPA. Pada waktu itu pengelolaan sampah masih dibawah kendali Camat Yapen Selatan yang pada waktu itu dijabat Bapak Renmaur. Kemudian tahun 2001 pengelolaan diberikan kepada Dinas PU. Disinilah warga mulai meminta ganti rugi atas penggunaan lahan dan juga adanya dampak negatif akibat adanya TPA. Pemerintah akhirnya memenuhi tuntutan warga dengan membayar Rp 75 juta kepada keluarga besar Karubaba sebagai pemilik areal. Namun di tahun 2003 kewenangan pengelolaan berpindah ke Dinas Tata Kota.

Kondisi aktual Pengelolaan sampah
Selain urusan Pertamanan dan Pemakaman, menurut Kepala Dinas Bapak Sumardi, Dinas Tata Kota (DTK) juga berwenang menangani Kebersihan yang antara lain memuat pengelolaan sampah di dalamnya. Saat ini untuk mengurus kebersihan, Dinas Tata Kota merekrut 71 orang meliputi Penyapu jalan dan Taman, Pasar, tenaga pengangkut sampah hingga driver dengan honor Rp 45 ribu/hari dan jam kerja dari pukul 08.00–12.00. Sedangkan waktu operasi kerja hingga Sabtu kecuali Penyapu jalan hanya sampai Jumat. Tong sampah yang ada berjumlah 18 unit dan disebar di beberapa titik kota namun paling banyak ditempatkan di pasar yang letaknya dekat pelabuhan. Namun dari 18 unit itu sudah banyak juga yang sudah tua dan malah ada yang telah rusak total. Belum ada data terbaru berapa bak sampah (kontainer) yang masih layak digunakan. Kerusakan kontainer itu bukan saja karena sudah berumur tapi juga karena sampah dibakar di dalamnya. Masih ada beda pendapat antara masyarakat khususnya yang dekat kontainer yang mana ditaruh di dekat pasar dengan petugas pengangkut sampah tentang siapa yang membakar.
Sedangkan armada mobil ada 5 unit namun 1 sudah rusak total dan kadang beroperasi hanya 2-4 mobil saja karena mobil yang ada pengadaan proyek tahun 2001 sehingga sudah tua.  Mobil yang ada berupa 2 unit ambroll, 1 jenis truk dan 1 jenis dam truk. Untuk biaya perawatan mobil menghabiskan dana hingga lebih dari 100 juta/tahun. Masih menurutnya kendala Dinas Tata Kota adalah kurangnya tanggapan pemerintah daerah dalam memberikan dana dan peralatan dalam mengelola sampah. “Tahun 2009 akan ada bantuan mobil 2 unit untuk menambah kekuatan armada yang ada. Selain itu juga baru diusulkan untuk adanya pengadaan mesin pengolah sampah namun itu kembali kepada niat baik pemerintah”. Sehingga nantinya ketika semua sudah terpenuhi maka mobil yang ada akan bisa menjangkau seluruh daerah untuk memungut sampah, tambahnya. Namun tentunya itu bisa dilaksanakan ketika Peraturan Daerah (Perda) sudah ada sehingga DTK bisa meminta retribusi dari warga yang berguna untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kini di tahun 2009 ketika pengadaan mobil sudah ada namun yang terjadi adalah fakta  dilakukan penyalahgunaan kontrak. Permintaan mobil dengan ada keep (ambroll) namun yang datang (pengadaannya) justru mobil yang tidak mempunyai keep (dam truk). Ironis memang karena semua pihak dituntut untuk berperan membantu kebersihan kota dengan peran fungsi masing-masing namun tidak bagi rekanan (kontraktor) yang ditunjuk oleh Bappeda kabupaten untuk pengadaan armada demi memperkuat kekuatan yang sudah ada.
“Selain itu armada yang ada kadang kesulitan tidak mendapatkan bahan bakar ketika antri. Tawaran penggunaan kupon ke SPBU juga tidak ditanggapi sehingga kadang mobil tidak bisa beroperasi mengangkut sampah hanya karena tidak ada bahan bakar solar. Pemberitaan yang ada tidak berimbang dan menyudutkan pemerintah khususnya Tata Kota karena dianggap tidak becus mengurus sampah. Padahal masyarakat tidak tahu bahwa kami juga mempunyai persoalan internal yang mesti diperhatikan pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah memberikan perlakuan khusus dimana ada pemberian stok BBM berdasarkan usulan DTK per bulan guna menujang operasional kendaraan”, tambahnya. Selain itu kendala lainnya adalah dari perilaku warga yang masih kurang sadar akan menjaga kebersihan lingkungan. Warga masih sering membuang sampah secara sembarangan bahkan ada yang buang di sungai dan saluran air. perilaku ini mengganggu arus air yang bisa berpotensi menyebabkan banjir. Selain itu ada warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya di tempat sampah yang disediakan di pasar sehingga kadang petugas harus memungut kembali sampah yang berhamburan di tanah. Bahkan sepanjang jalan menuju TPA juga ada sampah yang dibuang dipinggir jalan dan ini mengganggu pemandangan selain kerusakan lingkungan.
Senada dengan Kepala Dinas Tata Kota, menurut James Numberi, driver truk sampah, kesulitan yang dialami adalah selain kurangnya kesadaran warga karena masih buang sampah sembarangan tapi juga secara internal kadang mobil tidak bisa beroperasi karena tidak ada BBM. Selain itu mobil ada sudah tua sehingga tiap 2 minggu harus masuk bengkel. Belum lagi jika alatnya tidak ada di Serui maka harus di pesan keluar kota bahkan hingga ke Jawa. Masih menurutnya, jarak antara TPA dengan jalan raya hanya 20-50 m. Selain itu jarak antara TPA dengan perkampungan cukup dekat. Bahkan hanya berjarak 200 m  dengan kali dekat perkampungan. Dalam sehari sampah yang dihasilkan warga tidak diketahui. Namun dengan kekuatan yang ada kadang armada hanya bisa mengangkut 42 kubik / hari itupun masih ada sampah yang tersisa.
“Ada yang perlu ditinjau dalam hal pengelolaan sampah di Sarawandori karena selama ini ternyata berdampak negatif bagi warga dari semua segi baik itu kesehatan, lingkungan hidup hingga aktivitas kehidupan warga sekitarnya”, demikian dikatakan Bapak Bram Sikoway sebagai pimpro penempatan TPA di Arumarea pada awal penempatan TPA. Sampah bukan hanya urusan beberapa orang tapi menjadi urusan publik karena semua warga menghasilkan sampah. Wacana memindahkan TPA bukan solusi sebab jika masih dengan pola sekarang kita justru hanya memindahkan masalah lama ke tempat baru dan tidak akan menyelesaikan soal, ditambahkan oleh bapak yang saat ini bertugas di Kabupaten Mamberamo Raya.
Pola penanganan sampah saat ini masih dengan cara sampah yang ada ditaruh dijurang untuk kemudian dikubur dengan karang (sanitary landfill). (Aston Situmorang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *