Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bali NTT
  3. Penundaan DAU sebabkan banyak proyek mangkrak
  • Senin, 17 Oktober 2016 — 15:33
  • 2179x views

Penundaan DAU sebabkan banyak proyek mangkrak

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andre Koreh mengatakan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2016, berdampak pada pembangunan infrastruktur di provinsi berbasis kepulauan itu.
Jembatan di perbatasan NTT-Timor Leste. --Tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Kupang, Jubi - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andre Koreh mengatakan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) 2016, berdampak pada pembangunan infrastruktur di provinsi berbasis kepulauan itu.

"Penundaan DAU sangat berpengaruh pada proyek fisik. Misalnya ada proyek yang sudah selesai lelang tetapi tunda kontrak, ada yang sudah mau lelang tetapi juga tunda lelang," kata Andre Koreh melalui pesan singkat, Senin (17/10/2016).

Pemerintah pusat akhirnya membatalkan penyaluran Dana Alokasi Umum tahun 2016 untuk Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 242 miliar, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 125/PMK-07/2016. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling tinggi yakni sebesar Rp 69 miliar.

Andre Koreh mengatakan, dampak lain yang paling dirasakan adalah ada proyek yang sudah kontrak, tetapi fisik pembangunannya belum mencapai target progres tertentu dan pembayarannya harus ditunda.

Dia menjelaskan, penundaan DAU ini tidak sama dengan pembatalan. Penundaan ini tetap akan dibayar karena ada proses administrasi angara pengelola proyek dengan pihak ketiga.

Menurut dia, jika sampai pemerintah membatalkan DAU, maka semuanya akan tergantung pada perlakuan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kami punya dana yang ditunda Rp 69 miliar, terdiri dari Rp 3,5 perjalanan dinas dan rapat-rapat sudah dibatalkan. Ada paket yang belum dilelang sekitar Rp 19 miliar dan ada Rp 49 miliar yang kami sudah kontrak tetapi ditunda," katanya.

Dia mengatakan, proyek fisik yang sudah kontrak tetap jalan tetapi pembayarannya akan dilakukan setelah ada dana transfer ke daerah, baik pada akhir 2016 ini atau 2017 mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT Frans Salem secara terpisah mengakui, pembatalan penyaluran DAU tahun 2016 untuk Provinsi NTT sangat mengganggu semua program pembangunan. "Memang sangat mengganggu program yang ada, namun kita tidak bisa mengelak, karena ini kondisi nasional," kata Frans Salem. (*)

 

loading...

Sebelumnya

NTT bangun penangkaran buaya sebagai tujuan wisata

Selanjutnya

YLKI NTT temukan pungli di hampir seluruh sektor

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23390x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19106x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15621x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12639x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe