Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. KPU minta Pemprov Papua jelaskan pemotongan anggaran
  • Jumat, 29 September 2017 — 16:29
  • 1139x views

KPU minta Pemprov Papua jelaskan pemotongan anggaran

Sebelumnya KPU mengajukan rasionalisasi terakhir dana Pilgub senilai Rp1.069 triliun, namun disetujui Rp 850 miliar.
Gubernur Papua Lukas Enembe saksikan penandatangan NPHD Pilgub - Jubi/dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menjelaskan secara resmi alasan pemotongan anggaran Pilkada Gubernur 2018 . Sebelumnya KPU mengajukan rasionalisasi terakhir dana Pilgub senilai Rp1.069 triliun, namun disetujui Rp 850 miliar.

“Pemprov harus pastikan item apa saja yang dikurangi sebelum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Sebab kami takut terjebak dengan item yang nanti tidak sesuai,” kata Komisioner KPU Papua, Izak Hikoyabi, di Jayapura, Jumat (29/9/2017).

Ia khawatir anggaran yang disetujui Rp 850 miliar itu akan berpengaruh terhadap tahapan pemilihan kepala daerah yang digelar tahun 2018. “Ini tentu akan berbahaya bagi tahapan pemilu kalau nanti pendanaannya kurang,” kata Izak, menambahkan.

Menurut dia, pengalaman penyusunan NPHD yang dilakukan KPU selama ini dilakukan dengan cara yang sama dan tanpa melampaui kewenangan.  Penyusunan itu juga sudah dikonsultasikan dengan KPU RI di Jakarta.

Proses terbitnya NPHD itu juga mengacu pada aturan Permendagri nomor 51 tahun 2015, tentang pengelolaan dana kegiatan pilkada. KPU Papua juga sudah berkonsultasi dengan pimpinan KPU Pusat dan tidak diizinkan menandatangani. "Yang pasti bukan kami tidak mau, tapi prosedurnya harus jelas,” katanya.

Izak juga menyebutkan dalam NPHD tidak disampaikan adanya dana tambahan Pilgub yang akan dilakukan tahun 2018.

Gubernur Papua Lukas Enembe, menyatakan besaran anggaran untuk KPU sudah melalui berbagai tahapan pembahasan dari mulai di Kemendagri, Kemenkeu dan KPK. Itu menjadi alasan dia angka yang ditetapkan sebagai rasionalisasi anggaran yang diajukan oleh KPU.

"Kalau nanti anggaran ini masih kurang, kami akan bahas lagi di 2018,” kata Lukas.

Menurut dia, penandatanganan NPHD sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua mendukung pelaksanaan Pilgub 2018. (*)

loading...

Sebelumnya

Komisi II DPR RI kecewa sikap KPU Papua

Selanjutnya

Forum SIPD diminta sajikan data akurat

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33662x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17574x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16876x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe