Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Pilkada pesta rakyat, pemimpin tak boleh pendendam
  • Minggu, 01 Oktober 2017 — 13:33
  • 1005x views

Pilkada pesta rakyat, pemimpin tak boleh pendendam

Anggota Komisi II DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan perwakilan Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie, mengatakan anak-anak adat yang ingin menjadi pemimpin seharusnyanya ikut aturan, berani mengakui kekalahan, dan tidak menyimpan dendam. Pilkada seharusnya dimaknai sebagai pesta rakyat untuk memilih pemimpinnya.
Kehadiran Komisi II DPR-RI disambut dengan aksi demo damai oleh kaum perempuan di kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu di apotek Sentani Indah - Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Sentani, Jubi - Anggota Komisi II DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan perwakilan Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie, mengatakan anak-anak adat yang ingin menjadi pemimpin seharusnya ikut aturan, berani mengakui kekalahan, dan tidak menyimpan dendam. Pilkada seharusnya dimaknai sebagai pesta rakyat untuk memilih pemimpinnya.

"Pilkada adalah sebuah pesta rakyat yang dilakukan dengan sukacita dan proses demokrasi untuk memilih siapa yang layak menjadi pemimpin. Dalam proses ini semua pihak harus tunduk dan mengikuti aturan yang berlaku dan pakta integritas yang sudah disepakati, yang salah satu poin isinya adalah siap mengakui dan menerima hasil kalah atau menang," kata Jimmy Idje, saat dihubungi via selulernya di Sentani, Minggu (1/10/2017).

Disinggung rekomendasi Bawaslu RI yang dikeluarkan beberapa waktu lalu terkait laporan yang disampaikan salah satu paslon dan juga aparat sipil negara di lingkungan Pemkab Jayapura, Jimmy mengaku UU No 10 yang dituduhkan kepada calon petahana sesungguhnya lebih kepada penyalahgunaan kewenangan jabatan.

"Ini kasusnya berbeda. Petahana sudah nyata-nyata menang dalam pemilu, bukan baru mau ikut pemilu. Wajar kalau ada pengaduan masyarakat terkait aparatur sipil negara yang menyalahgunakan wewenang jabatan, terus pimpinan daerahnya mengganti atau memberhentikan sementara. Kita minta Bawaslu dapat meninjau kembali rekomendasi yang telah dikeluarkan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura), Jack Judson Puraro. Hasil pilkada kabupaten Jayapura sudah diketahui masyarakat. Pleno rekapitulasi pemungutan suara ulang juga sudah dilaksanakan di hotel Sentani Indah beberapa waktu lalu.

"Kalau saja hasil pemungutan suara dilaksanakan secara diam-diam dan tersembunyi, itu baru bisa kita ribut kepada penyelenggara. Tetapi ini hasil sudah jelas dan masyarakat sudah tahu siapa pemimpinnya berdasarkan hasil suara rakyat yang diberikan. Negara ini juga tahu hasilnya. Kita tetap mendukung surat keputusan KPU No 71 tentang hasil perolehan suara dalam proses pilkada yang sudah dilaksanakan," tegasnya. (*) 

 

loading...

Sebelumnya

Penyebar hoax di sosmed harus ditindak

Selanjutnya

Festival makan papeda, 50 sempe langsung ludes 

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34502x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23247x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19051x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15606x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe