Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. SK MRP tak kunjung terbit, disinyalir ada unsur politik
  • Senin, 02 Oktober 2017 — 18:53
  • 807x views

SK MRP tak kunjung terbit, disinyalir ada unsur politik

"Masyarakat Papua dari lima wilayah adat kini menunggu kapan anggota lembaga kultur orang asli Papua ini dilantik. Mereka ini keterwakilan adat, agama, dan perumpuan dari lima wilayah adat. Jangan sampai ada unsur politik dalam proses ini," kata Decky kepada Jubi, Senin (2/10/2017).
Ilustrasi Kantor MRP - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR Papua, Decky Nawipa, menduga ada unsur politik, sehingga Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) tak kunjung menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan anggota terpilih Majelis Rakyat Papua (MRP) periode lima tahun mendatang.

Ia mengatakan, hasil seleksi calon MRP telah rampung, dan Pemprov Papua sudah merekomendasikan sejumlah nama calon terpilih. Namun hingga kini Kemendagri belum juga menerbitkan SK.

"Masyarakat Papua dari lima wilayah adat kini menunggu kapan anggota lembaga kultur orang asli Papua ini dilantik. Mereka ini keterwakilan adat, agama, dan perumpuan dari lima wilayah adat. Jangan sampai ada unsur politik dalam proses ini," kata Decky kepada Jubi, Senin (2/10/2017).

Ia mengingatkan Pemprov Papua proaktif dalam hal ini, dan mendesak Kemendagri segera menerbitkan SK MRP. Jika tidak, dikhawatirkan, akan berdampak pada verifikasi keaslian calon gubernur dan wakil gubernur Papua nantinya.

"Memang dalam Undang-Undang Otsus, calon gubernur dan wakilnya harus orang asli Papua. Tapi yang melakukan verifikasi adalah MRP, dan legitimasinya oleh lembaga itu," ujarnya.

Katanya, kalau sampai MRP belum dilantik dan tahapan pilgub 2018, sudah berlangsung, jangan sampai ini menjadi celah terhadap verifikasi keaslian bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

"MRP ini harus dilantik sebelum tahapan Pilgub Papua dimulai. Pemprov Papua harus mendorong percepatan pelantikan MRP ini," katanya.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, mengatakan sejak tahun lalu, lembaga kultur orang asli Papua itu vakum. Namun hingga kini calon anggota MRP terpilih belum dilantik.

"Kementerian Dalam Negeri harus segera menyikapi ini. Jangan lagi melihat dari sisi politik. Jangan lagi melihat siapa orang-orang siapa setia pada NKRI, siapa tidak, dan lainnya," kata Wonda. (*)

loading...

Sebelumnya

PT Modern diminta lunasi ganti rugi sebelum tinggalkan Meepago

Selanjutnya

Kota Jayapura berjuluk Kota Pelajar, menjadi sarang kriminal

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23421x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19124x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15630x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12662x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe